Penyaluran BLT BBM Mampu Atasi Inflasi dan Yakinkan Investor

Skema penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah sebaik mungkin dan tepat sasaran kepada masyarakat. Hal ini jelas akan mampu mengatasi dampak inflasi dan juga bisa meyakinkan para investor menanamkan modal di Indonesia.

Ketua PBNU, KH Ahmad Fahrur Rozi menyatakan bahwa PBNU sangat memaklumi kebijakan penyesuaian harga BBM yang diberlakukan oleh pemerintah.

“Hal tersebut dikarenakan memang kebijakan itu sudah sangat sesuai dengan asas kemaslahatan rakyat”, ungkap pria yang kerap dipanggil Gus Fahrur tersebut.

Meski begitu, dirinya juga menambahkan bahwa bagaimanapun pemerintah juga harus berfokus untuk melakukan mitigasi atas dampak penyesuaian harga BBM tersebut.

Maka dari itu, Kyai Fahrur Rozi menegaskan bahwa harus ada pengawalan agar penyaluran BLT BBM bisa dijamin tepat sasaran.

“Harus ada pengawalan agar subsidi BBM tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak. Karena secara fiqih Islam, orang yang boleh dibantu hanya orang-orang kurang mampu. Maka ketika pemerintah mengalihkan subsidi BBM kepada orang-orang tidak mampu dan yang lebih berhak, serta demi kemaslahatan, PBNU sepenuhnya mendukung,” jelasnya dalam diskusi di stasiun televisi, Selasa (13/9).

Kebijakan yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah, yakni merealokasi APBN subsidi BBM kemudian di samping itu juga memberikan BLT kepada masyarakat, menurut Ketua PBNU tersebut adalah hal yang sangat tepat.

“BLT akan sangat membantu bagi orang-orang yang pendapatannya sangat kurang. Sementara itu, pengalihan subsidi juga diarahkan ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, yang kemaslahatannya dapat dirasakan semua orang. Masyarakat harus mulai berhemat dan bijak mendahulukan mana yang lebih penting,” tambahnya.

Justru, PBNU sendiri juga akan menjadi pionir yang mengawasi jalannya pemerintahan agar kebijakan-kebijakan yang diberlakukan justru tidak merugikan keberlangsungan bangsa ini.

“PBNU mengajak masyarakat untuk menjaga negeri ini agar tidak menjadi negara gagal. Jika utang terlalu besar dan subsidi terus-menerus diambil dari utang, maka Indonesia bisa bangkrut dan akan menjadi beban anak cucu kita ke depan,” ucap Gus Fahrur.

Mengenai validasi data penerima BLT BBM, menurutnya juga adalah hal sangat penting untuk terus dipastikan dan dipantau. Selain itu, Gus Fahrur mengimbau bahwa pemerintah bisa saja melibatkan ormas dalam pengawasan penyaluran BLT BBM tersebut.

“Dalam penyaluran Bansos, validasi data sangat penting. Pemerintah juga terus mengkalkulasi agar dapat mengantisipasi dampak penyesuaian harga BBM. Pemerintah bisa melibatkan Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan agar tidak satu pihak saja yang memonopoli dan dapat memonitor penyaluran BLT agar tepat sasaran,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, diskusi yang dihadiri pula oleh Direktur SKSG Universitas Indonesia (UI), Athor Subroto menyatakan bahwa kalkulasi mengenai BLT BBM sudah diperhitungkan dengan sangat baik oleh pemerintah.

“Tim ekonomi pemerintah tentunya sudah berupaya mengkalkulasi agar besaran BLT dapat membantu kebutuhan masyarakat. Paling tidak, masyarakat tidak kehilangan daya beli,” jelasnya.

Sebenarnya dengan adanya penyesuaian harga BBM tersebut tentu akan membuat harga-harga kebutuhan lain ikut terdampak. Namun justru dengan perhitungan yang baik, serta penyaluran BLT BBM yang tepat akan bisa menangani risiko inflasi yang mungkin akan terjadi.

“Dampak dari inflasi ini harus ditangani dari berbagai sisi, termasuk salah satunya saat ini pemerintah memberikan BLT. Ini akan menjadi penyeimbang, di saat akan inflasi maka akan ada bantuan dari pemerintah,” ucap Athor Subroto.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan jika memang BLT yang disalurkan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target, maka para investor akan lebih percaya untuk menanamkan modal mereka di Indonesia.

“BLT tetap disalurkan agar daya beli masyarakat tetap kuat. Ketika para investor melihat pergerakan kebijakan pemerintah yang selama ini sudah ditangani dari berbagai sisi, maka investor akan lebih percaya dengan berinvestasi lebih besar di Indonesia,” terangnya.

Mahasiswa Perlu Aktif Kawal Bansos BBM

Oleh : Hendra Gunawan 

Pemerintah berusaha maksimal untuk menyalurkan Bansos sebagai kompensasi penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat. Proses ini perlu mendapat pengawalan secara ketat termasuk dari mahasiswa agar Bansos benar-benar dapat diterima masyarakat yang membutuhkan.

Penyesuaian harga BBM membuat pemerintah mengalihkan subsidi menjadi Bansos (bantuan langsung tunai). Bansos akan diberikan kepada rakyat kecil senilai 600.000 rupiah dan disalurkan via Kantor Pos. Ada 2 juta WNI yang berhak mendapatkannya dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, Ahmad Supardi mengatakan BEM Nusantara akan mengawal subsidi-subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Solusi dari pemerintah harus dikawal agar dapat tepat sasaran dan menghindari pungutan liar.

Dalam artian, BEM selaku penggerak mahasiswa akan terus mengimbau mahasiswa lain untuk mengawasi pemberian Bansos BBM. Apakah benar-benar dinikmati oleh rakyat kecil, atau malah disalahgunakan oleh koruptor.

Penyebabnya karena masyarakat terdampak harus dibantu dan jangan sampai haknya dimakan oleh koruptor yang tidak bertanggungjawab.
Celah untuk pengemplangan Bansos BBM harus diblokir agar tidak ada KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di Indonesia. Mahasiswa mengawal dengan memantau apakah pemberian Bansos BBM pada rakyat di Kantor Pos sesuai dengan yang dijanjikan nominalnya, yakni 600.000 rupiah. Bansos BBM sangat bermanfaat dan jangan sampai ada yang tega mengutip karena justru akan menambah penderitaan rakyat.
Korupsi bisa saja dilakukan oleh para oknum dengan alasan masyarakat yang akan mengambil Bansos BBM harus membayar biaya administrasi. Padahal tidak ada ketentuan seperti itu karena Bansos 100% diberikan untuk rakyat dan tidak ada potongan apa-apa. Baik untuk administrasi, pajak, atau yang lain.
Bisa saja seorang oknum beralasan membantu mengambilkan dana Bansos BBM di Kantor Pos dan mewakili para warganya dengan modal membawa fotokopi KTP dan surat kuasa bermaterai. Padahal dia berniat buruk dan akan memotong dana tersebut. Alasannya adalah biaya transportasi dan administrasi.
Padahal pemotongan dana Bansos sangat tidak dibolehkan. Walau misal pungutannya hanya 20.000 rupiah tapi jika ditotal dari 50 orang akan menjadi 1 juta rupiah. Kelicikan para oknum harus dihapuskan agar rakyat mendapatkan dana Bansos BBM secara utuh, dan tidak dibodohi oleh mereka.
Jika ada oknum yang tega melakukan korupsi maka akan langsung dilaporkan oleh para mahasiswa, sehingga ia bisa diciduk dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam penjara. Jangan sampai memori Orde Baru terulang. Di mana KKN sangat menggurita dan menyusahkan rakyat kecil. Oleh karena itu, potensi pungli (pungutan liar) sekecil apapun harus dihapus.
Para mahasiswa juga menjaga agar suasana tetap kondusif. Dalam artian, jika ada keluarga dari oknum yang protes keras dan membenarkan perbuatannya, maka mahasiswa yang meluruskan. KKN harus dihapuskan di negeri ini dan tidak boleh ada orang yang membela perbuatan koruptor yang sangat nista, karena punya mental maling.
Selain itu, mahasiswa juga mengadakan sosialisasi, terutama di media sosial karena cakupannya jauh lebih luas. Mereka bisa membuat konten-konten tentang jadwal pengambilan Bansos BBM, syarat untuk mendapatkannya, cara mengecek apakah dapat bantuan atau tidak, nominal uang Bansos-nya, dan lain sebagainya Konten ini wajib diviralkan agar lebih banyak masyarakat yang memahami alur pengambilan dana Bansos BBM.
Dengan sosialisasi ini maka akan mengurangi potensi kecurangan, karena rakyat mengerti bahwa Bansos BBM harus diambil sendiri dan jika diwakilkan akan sangat berbahaya. Penyebabnya karena oknum yang mengambil bisa saja melakukan korupsi. Dengan alasan ia butuh biaya transportasi dan diberlakukan administrasi. Padahal tidak ada biaya tambahan karena Bansos murni untuk membantu rakyat dalam memenuhi kebutuhan mereka.
BEM Nusantara juga mengajak masyarakat untuk juga mengawal Bansos BBM agar tepat sasaran. Jika ada orang yang terbukti mampu tapi menerima Bansos, maka bisa dilaporkan ke Kepala Desa atau Camat. Penyebabnya karena seharusnya dana Bansos diberikan ke rakyat kecil, bukan ke masyarakat yang tergolong kalangan menengah atau menengah ke atas.
Masyarakat Indonesia juga bisa mensosialisasikan Bansos BBM misalnya melalui grup WA, forum, atau ketika diadakan pertemuan di Balai Desa. Dengan adanya sosialisasi maka akan lebih banyak orang yang paham mengapa harga BBM disesuaikan, karena harga minyak mentah dunia juga sedang bergejolak. Sebagai kompensasi maka pemerintah memberikan Bansos BBM khusus kepada rakyat terdampat.
Pemberian Bansos memang harus dikawal oleh mahasiswa sebagai agen perubahan dan pengawas demokrasi di Indonesia. Jika ada pengawalan penyaluran dana Bansos BBM dari para mahasiswa dan masyarakat maka dipastikan tidak ada oknum yang berani untuk mengemplang dana Bansos. Aksi positif tersebut tentu akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan melakukan aksi demo yang rentang ditunggangi kelompok kepentingan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Mengapresiasi Komitmen Pemerintah Jamin Iklim Investasi

Oleh : Dian Ahadi 

Pemerintah terus memperbaiki dan menjamin kondisivitas iklim investasi di Indonesia. Kebijakan ini perlu mendapat apresiasi luas dari masyarakat sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Belakangan ini Pemerintah RI terus disibukkan dengan fokus utama yakni terus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19 sekaligus gelombang gejolak perekonomian global yang membuat negara sekelas Amerika Serikat mengalami resesi karena berada pada fase inflasi hingga dua kuartal beruntun.

Salah satu cara terbaik yang mampu untuk langsung mendongkrak perekonomian bangsa ini adalah dari aktivitas investasi yang dilakukan oleh sejumlah pemodal, baik dari asing maupun domestik. Maka dari itu pemerintah terus menekankan komitmen untuk tetap mampu menjamin iklim investasi yang sangatlah kondusif.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa salah satu basis kekuatan Indonesia sebagai negara maritim adalah memang terletak pada kekayaan alam dan lautannya. Maka jika seluruh potensi yang berada dalam laut Tanah Air mampu untuk dikelola dengan tepat, bukan tidak mungkin akan terus menarik minat para investor untuk menanamkan modal mereka. Mengenai hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan komitmen mereka untuk meningkatkan iklim investasi.
Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof Rokhmin Dahuri saat menghadiri undangan Global Shrimp Forum yang diadakan di Hotel Van der Plak, Utrecht, Belanda, menyampaikan bahwa Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi produsen udang budidaya terbesar di dunia.
Bagaimana tidak, data menunjukkan kalau Indonesia sendiri merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia yang memiliki garis pantai hingga 99 ribu km, yang menjadi nomor dua terpanjang setelah Kanada, serta memiliki sekitar 3 juta hektar lahan pesisir.
Maka untuk mampu mengejar target sebagai produsen udang terbesar dunia itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memiliki target produksi udang budidaya hingga sebanyak 2 juta ton pada tahun 2024 mendatang, yang mana di dalamnya terdiri dari sekitar 80 persen udang Vanammei dan 20 persen diantaranya adalah udang Windu.
Dengan terus menggenjot produksi udang tersebut, menurut pria yang juga menjabat sebagai Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa nilai ekspor udang yang dimiliki oleh Indonesia akan langsung meningkat hingga 250 persen pada tahun 2024 tersebut.
Lebih lanjut, Prof Rokhmin Dahuri juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sendiri terus menjamin iklim investasi dan kemudahan berbisnis yang kondusif, termasuk di dalamnya adalah penyediaan kredit perbankan dan sumber dana lainnya. Dirinya juga menyampaikan bahwa pemerintah juga akan terus melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global dan disrupsi supply chain akibat dinamika geopolitik yang terjadi lantaran konflik Rusia dengan Ukraina.
Pada kesempatan lain, Presiden RI, Joko Widodo dalam pidatonya di gedung DPR dalam rangka sidang tahunan MPR 2022 menyampaikan bagaimana kondisi saat ini sangat tidak menentu setelah meletusnya konflik Rusia-Ukraina. Hal tersebut akhirnya menyebabkan adanya krisis pangan, krisis energi hingga krisis keuangan yang menyebabkan sekitar 107 negara terdampak.
Menurut presiden bahwa semua tantangan itu harus bisa dihadapi oleh Indonesia dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan. Pada kesempatan tersebut, beliau juga menyampaikan keberhasilan Indonesia yang mampu terus mengendalikan angka inflasi di kisaran 4,9 persen, yang menjadi di bawah rata-rata ASEAN dengan kisaran 7 persen dan bahkan jauh di bawah rata-rata negara maju dengan inflasi 9 persen.
Ditambahkannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat positif hingga 2,44 persen pada kuartal kedua tahun 2022 dengan neraca perdagangan yang surplus terus hingga 27 bulan beruntun. Semua hal tersebut dikarenakan memang kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang sangat baik. Dengan kepemilikan keanekaragaman hayati yang begitu luar biasa, tentunya menjadi kekuatan sangat besar bagi Indonesia. Maka dari itu pengelolaan akan terus dilakukan dengan bijak dan juga secara berkelanjutan.
Pemerintah, berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural yang sangat berguna bagi daya saing serta iklim ber-usaha agar terus ditingkatkan. Ekosistem investasi dan pertumbuhan UMKM juga terus akan diperbaiki, sehingga belakangan hasilnya sudah mulai terlihat, yakni ketika investasi di Indonesia mampu meningkat tajam hingga 52 persen.
Beberapa hal penting menurut Presiden mengenai upaya peningkatan iklim investasi di Indonesia adalah bagaimana peningkatan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam terus mampu ditingkatkan, kemudian optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau. Selanjutnya adalah perlindungan hukum, sosial, politik dan ekonomi yang terus diperkuat, UMKM yang terus didukung untuk naik kelas hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus dijaga keberlanjutan nya.
Dengan seluruh upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk beberapa rancangan ke depan yang sudah dipikirkan serta diperhitungkan dengan matang mengenai peningkatan dan pembaikan iklim investasi sehingga mampu menjadi lebih kondusif, maka sudah sepatutnya segala hal tersebut harus diapresiasi demi segera tercapainya seluruh cita-cita Indonesia ke depan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Penyesuaian Harga BBM Solusi Selamatkan APBN

Jakarta, Pemerintah telah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar dan Pertamax. Hal ini dikarenakan sejak awal tahun harga minyak mentah dunia terus merangkak naik. Bahkan pada Maret sempat menembus lebih dari 100 dolar AS per barel.

Terkait hal ini, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang juga Pengamat Ekonomi, Teguh Dartanto, mengatakan penyesuaian harga BBM merupakan kebijakan terbaik yang harus diambil agar APBN tidak defisit dan ini juga dilakukan disetiap periode Pemerintahan. Hal ini dikarenakan negara memikirkan dampak jangka panjang di tengah kenaikan harga minyak dunia yang melonjak tinggi agar APBN tidak mengalami defisit.

“Ketika Pemerintah sudah menaikkan harga BBM, implikasinya memang cukup banyak di dalam konteks makroekonomi. Yang pertama adalah fiskal APBN lebih sehat dan yang kedua memang dengan penyesuaian harga ini akan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi impor BBM, sehingga mampu melonggarkan tekanan kepada nilai tukar,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat ekonomi senior UGM yang juga mantan Kepala Wantimpres Sri Adiningsih menuturkan pentingnya untuk menjaga APBN agar tidak mengalami defisit. Pasalnya, APBN berfungsi bukan hanya untuk subsidi BBM, tetapi untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional.

“Keinginan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM tentu didasarkan banyak pertimbangan. Kebijakan ini, bukan sekadar menjaga stabilitas APBN, melainkan juga memacu kesejahteraan masyarakat dan kesiapan dukungan anggaran bagi penyelesaian masalah lainnya”, tambahnya.

Hal yang sama juga disampaikan Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal Hastiadi, bahwa berbagai indikator menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia cukup solid untuk menghadapi dampak penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Kondisi baik perekonomian Indonesia ini, diindikasikan dengan deflasi nasional yang diumumkan BPS babru-baru ini, yakni minus 0,21 persen pada kuartal II 2022. 

“Ini adalah deflasi yang tersebsar setelah 2019. Artinya tekanan inflasi sudah mulai reda. Secara tahunan juga, inflasi pada bulan Agustus 4,69 persen, (dibanding) bulan Juli yang 4,9 persen, itu kan deflasi juga,” tutur Fithra Faisal.

Pemerintah sebaiknya memanfaatkan momentum ini untuk mengurangi beban subsidi BBM yang memang telah mengganggu stabilitas fiskal APBN.

“Artinya perekonomian kita sekarang lagi solid, tekanan inflasi tidak terlalu besar, cenderung turun, maka sekarang adalah momentumnya untuk penyesuaian harga BBM,” ujar Fithra.

BLT BBM Mampu Ringankan Beban Masyarakat Terdampak

Pemerintah tengah gencar menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak atau BLT BBM kepada masyarakat. Adanya bantuan tersebut dinilai mampu mengurangi beban ekonomi rakyat terdampak kebijakan penyesuaian BBM.

Analis Utama Ekonomi Politik LAB 45, Reyhan Noor menyatakan bahwa penyaluran BLT BBM sangat efektif untuk meringankan beban rakyat. Skema pemberiaan subsidi selama ini cenderung kurang efektif karena siapapun dapat membeli BBM bersubsidi tanpa harus melakukan verifikasi data terlebih dahulu.

“Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, BLT memang lebih efektif karena sasaran penerima lebih jelas. Pemerintah memiliki basis data untuk memberikan BLT, meskipun tingkat akurasi data masih perlu menjadi perhatian,” ujarnya.

Bukan hanya berhenti di sana, namun Reyhan Noor juga mengimbau pemerintah untuk bisa mengawasi harga pangan beserta ketersediaan bahan yang terdistribusi di masyarakat.

Sebab, apabila barang tidak tersedia maka harga akan cenderung naik. Maka tak heran, kombinasi antara menjaga ketersediaan barang pokok dan BBM merupakan kunci yang sangat penting untuk menyukseskan kebijakan pemerintah ini.

Beberapa konsolidasi juga harus sesegera mungkin dilakukan, yakni diantaranya dengan membahas penyesuaian upah minimum dengan pengusaha. Penyesuaian upah minimum akan sangat berguna bagi masyarakat, khususnya demi bisa mempertahankan daya beli mereka.

“Secara khusus, kebijakan BLT juga perlu disesuaikan untuk masyarakat tidak mampu untuk tahun depan. Penyesuaian dapat dilakukan, baik melalui penambahan nominal maupun jumlah penerima,” pungkasnya.

Sebagai informasi, mengenai target penerima BLT ini sudah diperkirakan oleh pemerintah, yakni setidaknya ada sekitar 20,6 juta masyarakat kelas bawah ditambah dengan sekitar 16 juta pekerja. Selain itu, alih subsidi BBM dapat dimanfaatkan untuk sektor lain.

Dalam hal ini, pengamat isu-isu strategis, Prof. Imron Cotan menilai dana subsidi BBM dapat dialihkan menjadi subsidi pada sektor transportasi.

“Terdapat kurang lebih 20,6 juta penduduk kelas bawah dengan memberikan subsidi perbulan Rp 600 ribu per keluarga, kemudian subsidi upah kepada 16 juta pekerja kita Rp 600 ribu per pekerja, dan kemudian pemerintah juga menyisihkan 2% dari Dana Transfer Umum untuk mensubsidi sektor transportasi,” ujarnya di Jakarta

Pada kesempatan yang sama, Prof. Imron juga sempat menyinggung bagaimana pandangan Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof. Ari Kuncoro terkait pentingnya penyaluran BLT untuk masyarakat, yakni menggunakan konsep The Golden Mid-way.

Prof Imron Cotan juga sangat meyakini dengan adanya bantalan sosial atau BLT tersebut akan membantu pemerintah menghadapi potensi dari dampak penyesuaian harga BBM.

“Saya yakin Pemerintah sudah memikirkan secara detail bagaimana mengatasi lonjakan-lonjakan harga akibat potensi penyesuaian harga BBM terhadap harga-harga komoditas pokok Indonesia yang mempengaruhi inflasi,” jelas Prof Imron Cotan.

Pakar Komunikasi: Mahasiswa Bisa Kedepankan Dialog Tanpa Unjuk Rasa Dalam Menyikapi Penyesuaian Harga BBM Supaya Lebih Elegan

Pakar Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan mahasiswa dapat mengedepankan dialog dan adu ide maupun gagasan dalam menyikapi penyesuaian harga BBM yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Komunikolog UPH Emrus Sihombing di Jakarta.

“Demolah dengan dewasa dan dialog, bertukar pikiran dan gagasan. Misal bikin surat permohonan dialog, kirim ke presiden. Buat satu pertemuan dan diliput media. Sehingga masyarakat bisa menilai gagasan mana yang bagus. Jadi, jangan demonstrasi mengganggu orang lain dan bisa saja ada penumpang gelap,” kata Emrus Sihombing.

Sejauh ini demokrasi di Indonesia belum dewasa, lantaran cenderung mengedepankan emosional. Seharusnya, mahasiswa sebagai bagian dari kelompok akademik menyampaikan aspirasi secara lebih elegan, ujar Emrus.

Jika kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga BBM di respon terus dengan unjuk rasa atau demonstrasi dikhawatirkan dapat disusupi oleh penumpang gelap atau kelompok kepentingan yang memanfaatkan unjuk rasa tersebut, ucap dosen komunikasi UPH.

Masyarakat terutama mahasiswa diimbau mewaspadai hal tersebut. Oleh sebab itu disarankan mahasiswa dapat mengedepankan dialog dengan adu ide dan gagasan agar sebagai kaum intelektual muda dapat tetap menjunjung tinggi demokrasi dengan tidak merugikan orang lain disekitarnya, tutup Emrus.

Mengapresiasi Kebijakan Penyaluran BLT

Oleh : Raditya Rahman 

Kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak merupakan kebijakan tepat. Kebijakan itu perlu mendapat apresiasi karena subsidi akan lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati orang mampu.

Pengamat ekonomi menyatakan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk mitigasi atas penyesuaian harga BBM ternyata memang jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan melanjutkan subsidi BBM.

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ternyata menimbulkan sejumlah permasalahan, utamanya adalah terbebaninya APBN yang ditanggung oleh negara. Dikatakan sudah sekitar Rp 502 triliun anggaran negara dialokasikan hanya untuk melakukan subsidi BBM tersebut.

Terlebih, nyatanya justru di lapangan dijumpai penikmat dari subsidi BBM pemerintah malah sekitar 70 persen diantaranya masyarakat yang notabene mampu.

Berangkat dari hal itu, kemudian pemerintah langsung mulai menggagas untuk melakukan realokasi dana APBN supaya tidak terlalu terbebani dan agar penyaluran subsidi BBM bisa benar-benar tepat sasaran hanya untuk masyarakat membutuhkan saja, pasalnya memang pada dasarnya yang namanya subsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu sebagai bentuk bantuan pemerintah untuk rakyat.

Maka dari itu, saat ini kebijakan penyesuaian harga BBM telah secara resmi diberlakukan, namun di sisi lain pemerintah memberikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk bantalan sosial hanya untuk masyarakat rawan terdampak saja. Dengan cara demikian, diharapkan akan mampu lebih meringankan beban APBN dan di sisi lain bisa benar-benar menjunjung asas keadilan karena hanya masyarakat membutuhkan saja yang dibantu.
Perlu diketahui pula sebenarnya kebijakan penyesuaian harga BBM ini sudah sangat diperhitungkan dengan matang oleh pemerintah. Namun memang sudah tidak ada lagi hal terbaik yang bisa dilakukan, utamanya di masa serba tidak menentu seperti sekarang, serta masih terjadi gejolak inflasi di beberapa negara maju di dunia yang menyebabkan harga minyak mentah terus meroket.
Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan dalam salah satu kesempatan konferensi pers, pada Sabtu (3/9) bahwa penyesuaian harga BBM merupakan pilihan terakhir yang dilakukan oleh pemerintah. Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan bagaimana skema pemberian BLT kepada masyarakat, yang mana nantinya akan ada pemberian bantalan sosial sebesar Rp 150 ribu selama 4 bulan yang diberikan kepada keluarga kurang mampu.
Selanjutnya, pembagian BLT juga akan menyasar kepada para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan, termasuk juga bantalan sosial tersebut akan diserahkan kepada para pengojek online dan angkutan umum.
Penyaluran BLT juga dinilai merupakan hal yang sangat terbukti dengan efektif mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah sendiri sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 24,17 triliun yang dialihkan untuk melakukan bantuan sosial tersebut sebagai upaya mitigasi dari dampak penyesuaian harga BBM.
Rencananya penyaluran BLT tersebut akan diberikan kepada sekitar 20,65 juta keluarga, beserta sekitar 16 juta pekerja. Tidak tanggung-tanggung, bahkan Sri Mulyani juga menambahkan bahwa dengan data perhitungan tersebut jika dihubungkan dengan kemiskinan, maka bantalan sosial yang diberikan oleh Pemerintah akan mampu menekan angka kemiskinan hingga sebesar 1,07 persen.
Dengan pengalaman pemerintah terkait pengelolaan dan penyaluran BLT kepada masyarakat, tidak sedikit pihak yang merasa bahwa pemerintah pasti akan mampu dengan sangat baik kembali menjalankan skema tersebut. Pasalnya memang ketika Indonesia dilanda dengan pandemi COVID-19 beberapa waktu silam, bantuan sosial juga sempat diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi.
Pada November 2014 silam, Presiden Jokowi sendiri juga sempat memberikan bantalan sosial kepada masyarakat serta dilanjutkan dengan peluncuran tiga kartu sekaligus, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kala itu, bantuan disalurkan dalam bentuk simpanan giropos sebanyak 14,5 juta dengan besaran Rp 400 ribu disertai dengan PT Pos Indonesia yang menyalurkan bantuan mandiri e cash 1 juta.
Dengan rangkaian kebijakan tersebut, akhirnya dana kelolaan APBN mampu dialokasikan menjadi bentuk kompensasi yang lain seperti tambahan bantuan untuk program keluarga harapan Rp 1,7 triliun, pembangunan infrastruktur pedesaan Rp 4 triliun, program ekonomi produktif Rp 1,6 triliun di antaranya Rp 700 miliar untuk masyarakat miskin dan usaha mikro, Rp 600 miliar untuk usaha petani dan nelayan. Bantuan lainnya adalah revitalisasi lahan non produktif sebesar Rp 300 miliar, peningkatan keterampilan dan kompetensi masyarakat Rp 800 miliar.
Terkait BLT BBM yang saat ini digelontorkan oleh pemerintah, Analis Utama Ekonomi Politik LAB 45, Reyhan Noor menyatakan bahwa bantalan sosial tersebut lebih efektif untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu jika dibandingkan ketika pemerintah masih terus melakukan subsidi BBM yang sama sekali tidak efektif karena nyatanya bisa dibeli oleh siapapun, termasuk bahkan masyarakat yang tergolong mampu.
Dengan pengelolaan data yang baik dan kajian komprehensif yang sudah dilakukan oleh pemerintah, maka tak heran penyaluran BLT BBM ini menjadi sangatlah tepat sasaran karena sudah jauh lebih jelas siapa penerimanya dengan basis data yang sudah dikantongi oleh pemerintah.
Maka sudah tidak perlu diragukan lagi bagaimana kecakapan pemerintah dan pengalaman pemerintah dalam penyaluran berbagai macam bentuk BLT kepada masyarakat kurang mampu. Selain itu asas keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam Pancasila sila ke-5 juga sudah sangat terepresentasi dari bagaimana sasaran penyaluran BLT tersebut, daripada harus terus melanjutkan subsidi BBM.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

BLT BBM Mampu Ringankan Beban Masyarakat Terdampak

Pemerintah tengah gencar menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak atau BLT BBM kepada masyarakat. Adanya bantuan tersebut dinilai mampu mengurangi beban ekonomi rakyat terdampak kebijakan penyesuaian BBM.

Analis Utama Ekonomi Politik LAB 45, Reyhan Noor menyatakan bahwa penyaluran BLT BBM sangat efektif untuk meringankan beban rakyat. Skema pemberiaan subsidi selama ini cenderung kurang efektif karena siapapun dapat membeli BBM bersubsidi tanpa harus melakukan verifikasi data terlebih dahulu.

“Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, BLT memang lebih efektif karena sasaran penerima lebih jelas. Pemerintah memiliki basis data untuk memberikan BLT, meskipun tingkat akurasi data masih perlu menjadi perhatian,” ujarnya.

Bukan hanya berhenti di sana, namun Reyhan Noor juga mengimbau pemerintah untuk bisa mengawasi harga pangan beserta ketersediaan bahan yang terdistribusi di masyarakat.

Sebab, apabila barang tidak tersedia maka harga akan cenderung naik. Maka tak heran, kombinasi antara menjaga ketersediaan barang pokok dan BBM merupakan kunci yang sangat penting untuk menyukseskan kebijakan pemerintah ini.

Beberapa konsolidasi juga harus sesegera mungkin dilakukan, yakni diantaranya dengan membahas penyesuaian upah minimum dengan pengusaha. Penyesuaian upah minimum akan sangat berguna bagi masyarakat, khususnya demi bisa mempertahankan daya beli mereka.

“Secara khusus, kebijakan BLT juga perlu disesuaikan untuk masyarakat tidak mampu untuk tahun depan. Penyesuaian dapat dilakukan, baik melalui penambahan nominal maupun jumlah penerima,” pungkasnya.

Sebagai informasi, mengenai target penerima BLT ini sudah diperkirakan oleh pemerintah, yakni setidaknya ada sekitar 20,6 juta masyarakat kelas bawah ditambah dengan sekitar 16 juta pekerja. Selain itu, alih subsidi BBM dapat dimanfaatkan untuk sektor lain.

Dalam hal ini, pengamat isu-isu strategis, Prof. Imron Cotan menilai dana subsidi BBM dapat dialihkan menjadi subsidi pada sektor transportasi.

“Terdapat kurang lebih 20,6 juta penduduk kelas bawah dengan memberikan subsidi perbulan Rp 600 ribu per keluarga, kemudian subsidi upah kepada 16 juta pekerja kita Rp 600 ribu per pekerja, dan kemudian pemerintah juga menyisihkan 2% dari Dana Transfer Umum untuk mensubsidi sektor transportasi,” ujarnya di Jakarta

Pada kesempatan yang sama, Prof. Imron juga sempat menyinggung bagaimana pandangan Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof. Ari Kuncoro terkait pentingnya penyaluran BLT untuk masyarakat, yakni menggunakan konsep The Golden Mid-way.

Prof Imron Cotan juga sangat meyakini dengan adanya bantalan sosial atau BLT tersebut akan membantu pemerintah menghadapi potensi dari dampak penyesuaian harga BBM.

“Saya yakin Pemerintah sudah memikirkan secara detail bagaimana mengatasi lonjakan-lonjakan harga akibat potensi penyesuaian harga BBM terhadap harga-harga komoditas pokok Indonesia yang mempengaruhi inflasi,” jelas Prof Imron Cotan.

Penyesuaian Harga BBM Merupakan Keputusan yang Tepat

Oleh : Rifki Maulana 

Penyesuaian harga (Bahan Bakar Minyak) BBM menjadi hal yang banyak dibahas oleh berbagai kalangan, segala pro kontra juga muncul dari banyak pihak.

Langkah ini merupakan sesuatu yang harus ditempuh, apalagi harga minyak dunia juga mengalami kenaikan, sehingga upaya penyesuaian harga BBM merupakan keputusan yang tepat.

Tercatat pada 3 September 2022, Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk melakukan penyesuaian harga BBM lantaran naiknya harga minyak dunia yang mengakibatkan bengkaknya subsidi BBM.

Jokowi mengaku bahwa dirinya ingin agar BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi.

Namun, keinginan tersebut tidak bisa diwujudkan, karena anggaran subsidi serta kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.

Tentu saja pemerintah telah melakukan berbagai kalkulasi secara saksama, termasuk juga menghitung risiko serta dampak yang mungkin terjadi pada masyarakat.
Penyesuaian harga BBM disebabkan karena harga minyak mentah yang sering kali bersifat fluktuatif, tetapi di Indonesia, saat ini harganya masih cenderung tinggi. Hal ini berdasarkan pada catatan pertamina yang menunjukkan bahwa harga rata-rata ICP per Juli 2022 berada di kisaran 106,73 dolar per barel atau lebih tinggi 24 persen daripada bulan Januari 2022.
Di sisi lain, hampir lebih dari 50% pasokan minyak dunia berada di Timur Tengah dan berpusat di 5 negara, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, Kuwait dan Qatar.
Sebagaimana diketahui, negara-negara tersebut cenderung memiliki tensi geopolitik yang tinggi sehingga membuat pasar khawatir bahwa suplai minyak akan berkurang. Alhasil, harga minyak secara global cenderung meningkat.
Selain dipengaruhi oleh faktor eksternal, penyesuaian harga BBM juga disebabkan oleh faktor internal. Di mana pemerintah harus membayarkan hingga Rp 502 triliun untuk memberikan subsidi BBM dan kompensasi energi bagi masyarakat.
Sementara itu Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) meyakini bahwa rencana pemerintah berkaitan dengan penyesuaian harga BBM merupakan keputusan yang terbaik. Dirinya mengaku bahwa PDIP juga telah berusaha untuk memberikan berbagai masukan untuk menjadi pertimbangan Jokowi.
Hasto mengungkapkan langkah penting yang dilakukan pemerintah adalah dengan menyiapkan jaring pengaman sosial untuk mengatasi dampak tersebut. Hal ini bertujuan agar di tengah tekanan inflasi itu dampak terhadap kemiskinan, pengangguran bisa ditekan dengan berbagai stimulus yang dilakukan.
Lebih jauh, PDIP juga memahami bahwa keputusan Pemerintah merupakan imbas dari beban yang ditanggung pemerintah akibat subsidi BBM. Ia juga menegaskan, siapa yang menyangka akan terjadi perang antara Rusia-Ukraina. Di mana hal tersebut juga berpengaruh terhadap harga BBM di hampir seluruh negara di dunia.
Sementara itu, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustius Prastowo menyatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun ini sebetulnya cukup untuk membiayai subsidi BBM dan kompensasi energi hingga Desember 2022.
Namun, Prastowo menuturkan bahwa hal tersebut disertai dengan syarat dan ketentuan. Salah satunya adalah jika harga minyak mentah dunia yang pergerakannya sangat bergejolak bisa bertahan di rentang yang tidak terlalu jauh dari 100 US Dolar per barel. Sebab, angka itu sudah menjadi harga patokan minyak mentah Indonesia atau ICP dalam APBN 2022.
Dengan demikian, ketika harga minyak sudah tembus di level atas 100 US Dolar per barel sebagaimana tercantum dalam APBN 2022 yang sudah dilakukan perubahan, maka kemampuan APBN untuk membayar subsidi dan kompensasi energi akan menjadi terganggu.
Prastowo menuturkan, patokan tetap 100 US Dolar itu merupakan dasar untuk menghitung subsidinya. Kalau subsidi sudah terlalu tinggi, tentu saja akan dihitung ulang karena subsidi pasti akan membengkak, hal itulah yang menjadi dasar penghitungannya.
Selain soal harga, Prastowo juga mengatakan soal kuota yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam memenuhi anggaran subsidi. Apalagi kuota tersebut tidak bisa mengimbangi tingkat konsumsi masyarakat seusai Pandemi Covid-19.
Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati juga mengingatkan bahwa subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak dapat mencapai lebih dari Rp 698 triliun sampai akhir 2022.
Jumlah tersebut melampaui kuota yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2022 perubahannya senilai Rp 502,4 triliun. Ini disebabkan tren kenaikan harga minyak dunia, pelemahan kurs rupiah dan konsumsi pertalite dan solar.
Tingkat konsumsi BBM saat ini juga sudah melebihi asumsi sehingga anggaran subsidi BBM terkuras. Sri Mulyani menjelaskan bahwa ketika pemerintah menganggarkan subsidi BBM Rp 502 triliun, terdapat penetapan volume BBM yang akan mendapatkan subsidi.
Selain melakukan penyesuaian harga, Sri Mulyani juga menuturkan perihal bantuan pengalihan subsidi BBM yang baru saja ditetapkan sebesar Rp 24,7 triliun, kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi tekanan terhadap masyarakat di tengah kenaikan harga barang dan juga mengurangi kemiskinan.
Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan perintah untuk memberikan bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM itu sudah dapat disalurkan pekan ini ke masyarakat.
Persiapan terkait jaring pengaman sosial menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga BBM merupakan sesuatu yang tepat, sehingga diharapkan masyarakat dapat terbantu dan tidak berat dengan adanya penyesuaian harga BBM.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute