Beranda blog

Pemerintah Berkomitmen Lanjutkan Pembangunan IKN Demi Kemajuan Bangsa

0

Pemerintah Berkomitmen Lanjutkan Pembangunan IKN Demi Kemajuan Bangsa

Oleh : Janu Farid Kesar

Pemerintah Republik Indonesia (RI) berkomitmen kuat untuk terus melanjutkan percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal tersebut sangat penting demi terwujudnya investasi bagi masa depan bangsa.

Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) dalam rangka meninjau proses pembangunan kawasan tersebut. Keberadaan IKN Nusantara sendiri merupakan hal yang sangat esensial, utamanya demi kebaikan masa depan bangsa. Pasalnya, dengan adanya Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) itu, menjadikan Indonesia akan memiliki sebuah kota masa depan yang bahkan akan bisa menjadi bahan percontohan negara lain di dunia.

Pemerintah juga sangat menginginkan adanya perubahan paradigma pembangunan dari yang awalnya bersifat terkesan Jawasentris, atau hanya mengutamakan pada Pulau Jawa saja, namun kini semenjak era kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), maka pembangunan menjadi bersifat Indonesiasentris, yakni mampu menyeluruh dan merata di seluruh pelosok nusantara, yang mana salah satunya dengan adanya IKN di Kalimantan Timur tersebut.

Menteri Perdagangan (Mendag RI), Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa adanya peletakan batu pertama (groundbreaking) pada pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dilakukan Presiden Jokowi pada hari Rabu, 5 Juni 2024 lalu merupakan sebuah ikhtiar berkelanjutan dari pemerintah untuk terus mempercepat pembangunan di sana.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara mengatakan bahwa upaya pemerintah untuk terus berfokus dalam melanjutkan percepatan pembangunan di IKN adalah dalam rangka investasi untuk membeli masa depan bangsa. Nusantara adalah masa depan di Indonesia, dan investasi di IKN merupakan sebuah langkah yang sangat strategis dalam mendukung penuh visi tersebut. Maka dari itu, pembiayaan untuk investasi properti di kawasan IKN menjadi sangat penting.

Sebagai perbandingan, bagaimana kondisi lingkungan saat ini di Jakarta berbanding dengan kota-kota lain seperti Singapura, Melbourne, hingga Paris. Jelas terlihat bahwa indeks kualitas udara masih jauh dari kata standar. Sehingga dalam hal ini pemerintah benar-benar menegaskan sangat perlu ada transformasi menuju energi hijau dan penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan di Nusantara.

Seluruh hal tersebut, baik dari transformasi menuju penggunaan energi hijau dengan penggunaan kendaraan yang jauh lebih ramah lingkungan merupakan konsep IKN ke depannya. Lebih lanjut, transformasi ekonomi juga akan terwujudkan dari upaya keberlanjutan percepatan pembangunan IKN Nusantara tersebut sehingga benar-benar mengantarkan Indonesia bersiap menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.

Sebagai informasi, bahwa beberapa perusahaan yang melakukan groundbreaking dalam kegiatan di IKN itu adalah PT Bank Tabungan Negara (BTN), Nusantara Sustainability Hub, Bina Bangsa School Nusantara, PT Arena Graha Andalan, dan PLN Hub.Tentunya pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan keberlanjutan dan juga percepatan pembangunan IKN supaya mampu terus terlaksana. Tidak hanya melakukan acara groundbreaking, namun Kepala Negara juga sempat meninjau langsung Lapangan Upacara untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang di Ibu Kota Negara Nusantara.

Peninjauan secara langsung oleh Presiden Jokowi bermaksud untuk memastikan kesiapan lapangan penggunaan lapangan tersebut dalam melangsungkan Upacara Bendera 17 Agustus 2024 mendatang, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Lapangan tersebut berada di halaman Istana Negara Nusantara pada kawasan IKN. Saat ini kondisi lapangan sudah tertutup dengan rumput hijau, sementara untuk Istana Negara Nusantara sendiri masih dalam tahap pembangunan.

Menurut Presiden Joko Widodo, seluruh persiapan menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 mendatang sudah hampir selesai dan sama sekali tidak ada kendala berarti di lapangan. Selain tempat upacara, Kepala Negara juga memeriksa tata cara teknis upacara. Sejauh ini persentase perkembangan pembangunan infrastruktur tahap pertama di IKN memang cukup signifikan, yakni sudah mencapai angka 80 persen. Sehingga dengan demikian, bahkan sebelum pelaksanaan Upacara Bendera pada 17 Agustus 2024 mendatang, Presiden meyakini bisa terlebih dahulu berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara.

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti mengatakan bahwa target penyelesaian untuk pembangunan Istana Presiden di IKN yakni pada bulan Juli mendatang. Oleh karenanya, pihak Kementerian PUPR akan terus melakukan pemeliharaan agar seluruh manfaat dan pembangunan infrastruktur di sana mampu berguna secara tepat waktu. Secara keseluruhan untuk interiornya memang pada bulan Juli akhir hendaknya sudah siap[ semua sehingga nanti pada 17 Agustus 2024 baik di Istana maupun lapangan bisa berlangsung zikir nasional.

Komitmen sangat kuat dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan IKN Nusantara tentu perlu untuk diapresiasi. Oleh sebab itu, seluruh pihak perlu untuk terus mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, mengingat investasi di sana juga merupakan langkah strategis untuk membangun masa depan bangsa ini ke depan sehingga bisa semakin menonjol di mata dunia, karena merealisasikan transformasi energi hijau serta penggunaan kendaraan ramah lingkungan dalam smart city.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Aparat Keamanan Komitmen Berantas OPM dan Lindungi Masyarakat Papua

0

Aparat Keamanan Komitmen Berantas OPM dan Lindungi Masyarakat Papua

Oleh : Adrianus Bonay

Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih terus membuat kekacauan dan menciptakan ancaman bagi masyarakat sipil khususnya Orang Asli Papua (OAP). Sehingga banyak masyarakat yang menolak keberadaan OPM tersebut.

Pemerintah melalui aparat keamanan berkomitmen menindak tegas OPM yang berulang kali melakukan aksi kriminal dan kekerasan demi melindungi masyarakat Papua. Selain itu, aparat keamanan melakukan upaya yang serius dalam penegakan hukum terhadap OPM yang melakukan tindakan kriminal.

OPM merupakan kelompok pemberontak yang paling pengecut di dunia. Pasalnya, aksi-aksinya kerap bersembunyi di balik masyarakat. Mereka menggunakan cara-cara yang pengecut, yakni memanfaatkan perempuan dan anak-anak sebagai perisai untuk melawan aparat keamanan. Selain itu, aksi teror kerap dilakukan OPM untuk menebarkan rasa takut dan kekhawatiran masyarakat di berbagai wilayah di Papua. Dalam aksi serangannya, OPM sering mengeluarkan propaganda dan memfitnah aparat keamanan dengan narasi-narasi yang menyesatkan.
Terbaru, Baru-baru ini, OPM bahkan kembali menjalankan aksi sangat biadab mereka dengan menembak mati warga sipil di Kampung Timida, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Korban yang menjadi sasaran tersebut adalah seorang sopir angkot. Lebih miris lagi, bahwa gerombolan teroris Bumi Cenderawasih itu tidak sekedar menembak, namun mereka juga membakar angkot milik korban.
Aksi-aksi brutal yang dilakukan oleh OPM juga sudah melampaui batas kemanusiaan. Masyarakat Papua tidak setuju dan tidak terima atas semua tindakan yang dilakukan oleh OPM, karena semua tindakan yang dilakukan oleh OPM selalu membuat resah masyarakat dan menghambat pembangunan di Tanah Papua. Oleh karena itu, pihak aparat keamanan TNI-Polri berkomitmen menindak tegas OPM karena telah banyak melakukan kekerasan hingga pembunuhan terhadap masyarakat dan aparat keamanan.
Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf. Candra Kurniawan mengatakan saat ini aparat keamanan terus melakukan pengejaran anggota OPM yang melakukan penembakan terhadap prajurit di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Tindakan pengejaran terhadap anggota OPM yang melakukan penembakan tersebut merupakan bagian dari upaya aparat keamanan untuk menanggapi ancaman yang muncul di Papua. OPM telah lama dianggap sebagai kelompok separatis yang beroperasi di wilayah Papua dan melakukan serangkaian tindakan, termasuk penembakan dan serangan terhadap masyarakat sipil, aparat keamanan serta pengerusakan infrastruktur.
Deretan aksi teror yang dilakukan oleh OPM bukan karena kesejahteraan yang dilakukan pemerintah di Papua kurang. Pemerintah justru meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua. Tetapi OPM memang tidak suka dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pembangunan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah mengurangi pengaruh kelompok separatis tersebut kepada masyarakat. Karena itu, kelompok OPM melakukan teror dan serangan terhadap warga sipil. Sehingga dengan kondisi tersebut, pamerintah terus menyiapkan langkah, baik pendekatan lunak maupun keras untuk memberantas OPM.
Masyarakat Papua sangat mengutuk keras segala tindakan brutal dan pergerakan OPM, karena telah merusak sendi-sendi keharmonisan dan kedamaian di Papua. Oleh karena itu, masyarakat Papua sangat mendukung penuh setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat keamanan dalam menindak tegas OPM yang menjadi sumber kekacauan di Tanah Papua.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mendukung penuh langkah pemerintah melalui TNI dan Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap kelompok OPM. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap para kelompok separatis, teroris ataupun OPM untuk meneror serta melakukan aksi kejahatan hingga menimbulkan korban jiwa. Aksi OPM sangat membahayakan karena kerap menyerang warga Papua dari mulai masyarakat sipil, guru, tenaga kesehatan bahkan hingga aparat keamanan TNI-Polri.
Selain itu, aksi OPM telah membuat kerangka pembangunan Papua keluar dari jalur yang semestinya. Ketika pembangunan terhenti, maka secara jangka panjang akan berdampak pada masalah-masalah kesejahteraan masyarakat Papua, seperti akses jalan dari satu wilayah ke wilayah lain. Percepatan pembangunan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan menjamin keamanan di Tanah Papua. Beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi antara OPM dengan aparat keamanan maupun masyarakat sipil membuat pemerintah melakukan upaya khusus dalam penanganannya.
Untuk itu dalam menghadapi OPM, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dan penegakan hukum dengan harapan persoalan OPM dapat ditangani dengan baik. Selain itu, pemerintah juga aktif mengadakan dialog dengan masyarakat Papua untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Dialog ini menjadi platform penting dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat Papua.
Masyarakat Papua juga diharapkan tidak terprovokasi dengan apa yang dilakukan oleh OPM selama ini. Pasalnya, OPM adalah sekumpulan pengecut dan pembohong, karena perjuangan mereka hingga saat ini tidak ada hasilnya dan hanya membuang-buang waktu serta energi.
Pemerintah telah berkomitmen untuk mengatasi OPM melalui pendekatan yang menyeluruh. Dengan menggabungkan keamanan dan pembangunan, pemerintah berusaha menciptakan kondisi yang aman dan mendukung bagi masyarakat Papua. Melalui pengamanan wilayah, penegakan hukum, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah berupaya mencapai keamanan dan pembangunan berkelanjutan di Papua. Peran seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dan harus bersinergi untuk membantu pemerintah, dan aparat keamanan TNI-Polri dalam mengatasi rentetan aksi OPM.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua yang tinggal di Yogyakarta

Apresiasi Upaya Program AMANAH Berikan Pelatihan Bagi Pemuda Gerakkan Perekonomian Daerah

0

Apresiasi Upaya Program AMANAH Berikan Pelatihan Bagi Pemuda Gerakkan Perekonomian Daerah

Oleh : Teuku Reza

Masyarakat mengapresiasi upaya dari program Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat (AMANAH) dalam memberikan berbagai macam bentuk pelatihan bagi para pemuda dan juga mampu menjadi inisiator serta menggerakkan perekonomian di daerah berjuluk Negeri Rencong tersebut.

Memang banyak sekali upaya dari program inisiasi Badan Intelijen Negara tersebut, yakni AMANAH kepada para generasi muda. Salah satunya adalah memang dengan pelatihan, seminar dan berbagai kegiatan positif lainnya.

Tujuan utama dari keberadaan program AMANAH sendiri memang untuk terus memberdayakan para pemuda bangsa agar mereka nantinya bisa menjadi penggerak perekonomian bagi daerah mereka secara berdikari.

Salah satu kegiatan sangat positif dari Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat adalah adanya pelatihan mengenai pembuatan parfum dari produk lokal unggulan di daerah berjuluk Serambi Mekkah itu, yakni Nilam.

Demi memastikan program tersebut Kepala UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh Azhadi Akbar S.Sn menyampaikan mendukung penuh dan bersedia untuk berkomunikasi dengan Komunitas di Prov. Aceh agar mendukung program “AMANAH Talent”.

Pelaksanaan pelatihan yang AMANAH gelar tersebut ternyata sukses sekali menarik banyak perhatian kaum muda, sehingga menjadikan puluhan orang anak muda dari Aceh dan berbagai daerah lain ikut serta selama 3 hari di Atsiri Research Center (ARC) Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh.

Seluruh peserta mendapatkan kesempatan dan pengetahuan serta keterampilan dalam industri parfum. Termasuk pula, mereka semua mendapatkan pemahaman akan konsep rencana usaha dan hilirisasi produk nilam serta bagaimana keterampilan dasar dalam membuat produk turunan nilam yang memiliki nilai komersial tinggi.

Salah satu narasumber dalam pelatihan, Syaifullah Muhammad memberikan apresiasi sangat tinggi pada Program AMANAH yang BIN inisiasi, lantaran menurutnya mampu menjadi penggerak akan ekonomi baru, khususnya pemberdayaan para anak muda di Aceh agar mereka bisa terjun ke dalam dunia bisnis termasuk menjadi startup.

Tidak cukup sampai di sana, namun program Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat tersebut mampu menjadi gerakan ekonomi anak muda, khususnya dalam komersil produk lokal unggulan khas daerah berjuluk Serambi Mekkah tersebut, yakni produk nilam.

Sementara itu, CEO Minyak Pret, Daudy Sukma juga memberikan apresiasi sangat tinggi pada program inisiasi lembaga pimpinan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan itu. Menurutnya pelatihan yang AMANAH laksanakan adalah sebuah langkah sangat nyata atau konkret dalam mendukung penuh pemerintah dan membangun generasi muda yang memiliki jiwa wirausaha.

Terlebih, menjadi sangat penting pula bagi anak muda Aceh saat ini untuk memanfaatkan produk lokal unggulan dari daerah mereka sendiri, lantaran bagaimana besarnya potensi bisnis dari produk turunan nilam itu, mengingat kini perkembangannya pada tren bisnis kosmetik menjadi semakin meningkat.

Apalagi produk turunan Nilam Aceh adalah menjadi bahan baku nilam terbaik di dunia. Sehingga generasi muda jangan sampai menyia-nyiakan besarnya potensi bisnis itu. Prediksi mengungkapkan bahwa bisnis kosmetik dan turunan nilam sendiri akan menjadi sangat booming dan luar biasa setidaknya pada sekitar 5 hingga 10 tahun ke depan.

Di sisi lain, salah satu peserta dalam pelatihan yang AMANAH laksanakan, Muhammad Rizaldi turut memberikan apresiasi sangat tingginya. Dirinya mengaku bahwa pelatihan AMANAH mampu memberikan kesempatan dan perencanaan generasi muda untuk terus mengembangkan produk lokal unggulan daerah mereka hingga menembus kancah dunia.

Selain itu, banyak sekali hal sangat bermanfaat yang para narasumber sampaikan dalam sesi pelatihan kepada para anak muda itu, utamanya adalah mengenai rancangan bisnis, kemudian bagaimana produksi atas bisnis dari nilam itu serta pemasarannya.

Beragam program latihan yang Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat jalankan ke depan tentu tidak hanya memberikan manfaat bagi para peserta yang hadir secara langsung saja, melainkan juga mampu mendatangkan dampak sangat positif serta signifikan bahkan bagi seluruh masyarakat di Negeri Rencong secara keseluruhan.

Realisasi program Youth Creative Hub Aceh atau Gedung Pusat Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat (AMANAH) oleh BIN bertujuan untuk memfasilitasi seluruh pengembangan dalam segala potensi yang berada di wilayah itu.

Baik dari sumber daya manusia (SDM) hingga sumber daya alam (SDA), seluruhnya harus terus mendapatkan pengelolaan untuk kemudian daerah serta secara umum demi kepentingan nasional bangsa ini.

Gedung AMANAH bukan hanya sekedar bangunan fisik semata, melainkan juga menjadi wadah bagi para anak muda Aceh untuk terus mengembangkan seluruh potensi serta kreativitas mereka.

Dengan adanya berbagai macam fasilitas dan program dalam AMANAH tersebut, jelas mampu menjadi katalisator bagi kemajuan pada berbagai macam sektor, seperti perkebunan, pertanian, perikanan hingga teknologi dan pengembangan UMKM Serambi Mekkah.

Lantaran beragam upaya telah program AMANAH laksanakan seperti memberikan pelatihan bagi para pemuda demi menggerakkan perekonomian daerah di Aceh, maka seluruh kebermanfaatan secara positif tersebut mendatangkan apresiasi sangat tinggi dari masyarakat.

)* Penulis adalah mahasiswa STKIP An-Nur Nanggroe Aceh.

Pemerintah Percepat Penyediaan Sarana Pemerintahan di Empat DOB Papua

0

Pemerintah Percepat Penyediaan Sarana Pemerintahan di Empat DOB Papua

Oleh: Hidayat Z.

Sejak diresmikan, empat provinsi baru atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua berupaya menata diri secara maksimal. Keempatnya, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, muncul sebagai hasil dari pemekaran wilayah. Tiga di antaranya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, terbentuk dari wilayah Papua, sementara Papua Barat Daya merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua Barat

Pemerintah pusat telah memberikan perhatian khusus untuk memastikan jalannya roda pemerintahan di keempat provinsi baru ini. Penjabat gubernur telah ditunjuk, dan upaya penataan diri dilakukan dengan harapan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Papua.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim bahwa roda pemerintahan sudah berjalan, meskipun masih terdapat beberapa tantangan. Ada empat indikator yang dijadikan patokan oleh Kemendagri dalam menilai kesiapan pemerintahan di empat provinsi baru tersebut. Salah satu indikatornya adalah terbentuknya organisasi perangkat daerah di setiap provinsi baru, yang menandakan dimulainya pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah Papua, Pemerintah Pusat telah mengambil langkah strategis dengan mempercepat penyediaan sarana pemerintahan di empat DOB di Papua untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan memberikan layanan publik yang lebih baik di Tanah Papua.

Dalam upaya untuk mempercepat pembangunan di Papua, pemerintah melalui Wakil Presiden Ma’ruf Amin, menyatakan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan di empat DOB Papua. Daerah otonom baru tersebut meliputi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Pernyataan ini disampaikan oleh Wapres Ma’ruf Amin usai memimpin Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wapres, beberapa waktu yang lalu.

Rapat yang dipimpin oleh Wapres Ma’ruf Amin ini bertujuan untuk mengevaluasi percepatan pembangunan otonomi khusus di Papua. Dalam rapat tersebut, beberapa isu strategis dibahas, termasuk tindak lanjut pembentukan empat DOB Papua, penyelesaian masalah beasiswa Siswa Unggul Papua, dan keberlanjutan pembangunan Papua di masa pemerintahan mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan percepatan pembangunan tidak hanya terbatas pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Sektor-sektor tersebut sejatinya telah menjadi bagian dari program pembangunan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua bisa berjalan maksimal.

Rapat Pleno BP3OKP yang pertama kali diselenggarakan di Jakarta ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Wakil Menteri Keuangan, serta Kepala Sekretariat BP3OKP. BP3OKP sendiri memiliki misi besar dalam pembangunan di Papua yang tercantum dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041, mencakup empat pilar utama: Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, serta Papua Adil dan Damai.

Pelaksanaan Rapat Pleno BP3OKP merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk menuntaskan isu-isu strategis serta tantangan yang muncul dalam pembangunan Papua. Selama satu tahun lebih bertugas sejak diangkat, para anggota BP3OKP telah melaksanakan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) dengan baik di wilayahnya masing-masing, serta terus berupaya mengomunikasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat Papua, menjembatani aspirasi di wilayah masing-masing melalui koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, serta terlibat aktif dalam forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) daerah dan nasional.

Sementara itu, Wamendagri, John Wempi Wetipo juga telah menegaskan bahwa pemerintah akan terus membangun koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), guna memastikan percepatan pembangunan dapat terwujud di empat DOB Papua. Wempi Wetipo juga memastikan bahwa komitmen untuk mempercepat pembangunan di Papua tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga diwujudkan melalui kerja sama yang erat antara berbagai instansi terkait.

Meskipun demikian, upaya ini tidak terlepas dari berbagai tantangan seperti kondisi geografis yang sulit, keterbatasan sumber daya manusia, dan potensi konflik sosial. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah telah mengadopsi strategi yang inklusif, antara lain melalui pelibatan aktif pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam setiap tahap pembangunan, serta pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia lokal. Pemerintah juga memanfaatkan teknologi yang tepat guna untuk mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan efisiensi pembangunan.

Dengan percepatan penyediaan sarana pemerintahan di empat DOB Papua, diharapkan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua secara signifikan dalam jangka panjang. Hal ini juga menegaskan komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan di Papua, khususnya di empat daerah otonom baru. Partisipasi aktif perwakilan dari setiap provinsi di Papua dalam rapat-rapat strategis menunjukkan pentingnya koordinasi dan keterlibatan semua pihak dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan percepatan pembangunan di Papua dapat terlaksana dengan baik, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua, dan mendukung terciptanya Papua yang sehat, cerdas, produktif, adil, dan damai.

*Penulis adalah Mahasisswa Papua Tinggal di Surabaya

Bersama Hindari Hoaks Demi Wujudkan Kesuksesan Pilkada 2024

0

Bersama Hindari Hoaks Demi Wujudkan Kesuksesan Pilkada 2024

Oleh: Wahyu Setiawan

Menjelang Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang, peran masyarakat dalam menjaga kelancaran dan kedamaian proses demokrasi ini menjadi sangat vital.

Sebagai garda terdepan, masyarakat diharapkan mampu bersikap cerdas dan bijak dalam menyikapi berbagai isu yang beredar, terutama yang tersebar di media sosial.

Edukasi dan gotong royong menjadi kunci utama dalam menghalau informasi-informasi hoaks yang kerap muncul selama masa tahapan Pilkada. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penjaga harmoni dan kestabilan sosial, memastikan Pilkada berjalan dengan aman dan damai.

Ketua Kelompok Masyarakat Hijau di Jawa Barat, Didu Sardu, menekankan pentingnya gotong royong dalam mengingatkan satu sama lain jika dirasa ada informasi janggal atau mengarah kepada sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Kebijaksanaan dalam memaknai setiap informasi yang diterima penting dilakukan oleh setiap individu, agar tidak mudah termakan info-info yang tidak jelas yang bisa menimbulkan perdebatan.
Perlu diketahui bahwa Pilkada adalah salah satu pilar penting demokrasi di Indonesia. Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang akan menentukan arah pembangunan wilayah. Agar Pilkada berjalan dengan damai dan demokratis, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Salah satu kontribusi penting masyarakat adalah dengan menghindari dan melawan penyebaran hoaks.
Hoaks, atau berita palsu, adalah informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan orang lain. Dalam konteks Pilkada, hoaks sangat berbahaya karena dapat memicu ketegangan sosial. Berita palsu sering kali bersifat provokatif dan dapat meningkatkan permusuhan antarpendukung calon. Ketegangan ini bisa menciptakan suasana yang tidak kondusif dan bahkan bisa mengarah pada konflik fisik. Masyarakat harus waspada terhadap berita-berita yang berpotensi memecah belah dan selalu memverifikasi kebenarannya sebelum menyebarkannya.
Selain itu, hoaks juga dapat merusak reputasi calon kepala daerah. Berita palsu yang menyebar luas di media sosial bisa merusak citra dan reputasi calon, yang mungkin sulit untuk dipulihkan meskipun berita tersebut telah terbukti tidak benar. Kerusakan reputasi ini bisa mengganggu proses demokrasi yang sehat, di mana calon seharusnya dinilai berdasarkan visi, misi, dan program kerja mereka, bukan berdasarkan informasi palsu yang menyesatkan.
Dalam sebuah pesta demokrasi, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan akurat tentang calon-calon yang akan dipilih. Penyebaran hoaks membuat masyarakat kesulitan membedakan mana informasi yang benar dan mana yang palsu. Hal ini dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang rasional dan bijaksana oleh pemilih. Oleh karena itu, hoaks harus diperangi bersama, salah satunya dengan melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima, terutama dari sumber yang tidak jelas, sehingga hoaks tersebut akan musnah dengan sendirinya.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dengan tegas menyatakan komitmennya untuk mengawal ruang digital dalam mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Budi Arie menekankan pentingnya narasi Pilkada Damai 2024 serta peran aktif generasi muda dalam menegakkan demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab. Menkominfo, Budi Arie mengajak masyarakat, khususnya generasi muda untuk tidak hanya berpartisipasi sebagai pemilih, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membangun kesadaran akan isu-isu strategis yang mempengaruhi masa depan negara.
Dalam menghadapi isu polarisasi politik dan penyebaran informasi palsu (hoaks), Kemenkominfo gencar melakukan berbagai upaya pencegahan. Identifikasi dan klarifikasi terhadap ratusan isu hoaks terkait Pemilu telah dilakukan, serta pengambilan tindakan untuk menangani konten-konten hoaks. Langkah-langkah komunikasi publik juga dijalankan oleh Kemenkominfo, yang mencakup amplifikasi narasi Pilkada Damai 2024 melalui media sosial, sinergi dengan mitra untuk sosialisasi, serta kolaborasi dengan media massa dalam menyajikan informasi positif seputar Pilkada.
Potensi penyebaran hoaks yang meningkat menjelang dan saat Pilkada serentak 2024 menjadi fokus utama pemerintah untuk memastikan integritas proses demokrasi. Budi Arie juga menekankan pentingnya kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan monitoring ruang digital. Penanganan isu hoaks, analisis percakapan online, dan verifikasi akun media sosial menjadi bagian dari strategi bersama untuk menjaga integritas Pilkada.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyoroti peningkatan produksi hoaks di media sosial jelang Pilkada Serentak 2024. Meski hoaks sering diperbincangkan, belum ada yang mengungkap sumber dan pelaku di balik kabar bohong tersebut. Dedi menekankan pentingnya sosialisasi gerakan anti hoaks dan apresiasi terhadap langkah pemerintah melalui Kemenkominfo dan Polri dalam mencegah beredarnya hoaks saat Pilkada serentak 2024.
Oleh karena itu, untuk mendukung Pilkada damai, masyarakat perlu mengedukasi diri tentang cara mengenali hoaks. Salah satunya dengan memanfaatkan berbagai sumber terpercaya untuk mengecek fakta, seperti situs pemeriksa fakta, serta mengikuti panduan dari lembaga resmi. Selain itu, sikap kritis dan tidak mudah percaya terhadap berita yang sensasional juga sangat diperlukan. Dengan demikian, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan suasana Pilkada yang damai, kondusif, dan demokratis.
Co-Initiator Bijak Memilih, Abigail Limuria mengimbau masyarakat agar lebih cerdas dan bijak dalam menanggapi informasi yang mereka terima. Dengan begitu, hoaks tidak akan lagi dianggap efektif, terutama bagi para oknum penyebar tidak bertanggung jawab.
Peran masyarakat dalam menghindari hoaks sangat penting untuk menjaga kedamaian dan kelancaran Pilkada. Dengan tidak menyebarkan berita palsu dan selalu mencari kebenaran informasi, masyarakat turut berperan dalam membangun demokrasi yang sehat dan matang. Pilkada yang damai adalah cerminan dari kesadaran dan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi, yang pada gilirannya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas dan dapat dipercaya.

)* Penulis adalah pemerhati politik dari Bersih Memilih Institute

Mendukung Peran Aktif Media Dalam Wujudkan Pilkada Damai 2024

0

Mendukung Peran Aktif Media Dalam Wujudkan Pilkada Damai 2024

Oleh : Dhita Karuniawati

Peran media massa menjadi sangat vital ketika semua pihak memerlukan informasi secara cepat dan akurat terkait penyelenggaraan pesta demokrasi, baik Pemilu maupun Pilkada di Indonesia.

Pers memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi mengenai proses dan ketentuan Pemilu/Pilkada, kinerja peserta Pemilu/Pilkada, serta hak dan kewajiban pemilih.

Dalam perkembangan saat ini, media masa dituntut untuk lebih mengedepankan informasi sebagai alat yang independen (netral) pada saat pesta demokrasi berlangsung. Untuk itu, peran aktif media memiliki andil besar untuk mewujudkan Pilkada 2024 agar berlangsung aman dan damai.

Dalam upaya menambah wawasan jurnalis terkait peliputan dan penulisan berita Pemilu 2024, Dewan Pers menggelar Workshop Peliputan Pemilu dan Pilkada 2024, di BW Luxury Hotel, Kota Jambi, pada 6 Juni 2024 lalu. Workshop diikuti oleh para pimpinan media yang terverifikasi oleh Dewan Pers, organisasi profesi wartawan diantaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan organisasi perusahaan pers, seperti JMSI, SMSI, SPS, dan lainnya.
Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman mengenai posisi pers pada Pemilu maupun Pilkada, serta upaya meningkatkan kualitas peliputan dan pemberitaan dalam menciptakan demokrasi yang lebih baik.
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengatakan penegakan demokrasi sangat penting melalui peliputan yang profesional dan berintegritas. Kita perlu melakukan pengawalan terhadap demokrasi. Tidak sekedar bicara mengenai Pemilu damai, tapi juga memastikan berjalan secara berkualitas.
Pemilu merupakan perwujudan dari demokrasi yang sejati. Peran jurnalis sangat vital dalam proses tersebut. Evaluasi keterlibatan jurnalis terhadap Pemilu perlu dilakukan sebagai fungsi dari pers. Pemilu 2024 adalah Pemilu terbesar di Indonesia, maka dari itu pers penting bersikap teguh dalam prinsip kebenaran. Pers tidak boleh dipengaruhi ruang redaksi, konglomerasi, pemilik modal dan pemilik media. Pers harus merdeka dan independen, karena ini menjadi tantangan besar.
Ninik menjelaskan intimidasi di lapangan yang dihadapi jurnalis adalah tantangan. Oleh karena itu, kebenaran yang disampaikan para jurnalis perlu mendapat apresiasi. Pihaknya berharap workshop di Jambi dapat memunculkan ide-ide terbaik dalam melakukan peliputan dan pemberitaan Pilkada, sehingga memiliki dampak yang baik bagi demokrasi di Indonesia ke depan.
Organisasi pers lainnya yang turut berkontribusi untuk menyukseskan pesta demokrasi di Indonesia yakni Ikatan Wartawan Kabupaten Sekadau (IWAS). Mereka melaksanakan Coffee Morning Awak Media Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat menjelang jelang Pilkada Serentak 2024 di Lupung Coffee Sekadau, pada 8 Juni 2024.
Ketua IWAS, Krisantus, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempererat silaturahmi serta menyatukan persepsi dalam rangka menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Media memiliki peran besar yang bisa mempengaruhi suksesnya Pilkada serentak 2024, Oleh karena itu, diharapkan media bisa menyampaikan informasi benar, valid, dan berimbang, sehingga media juga bisa menjadi ruang pendidikan politik bagi masyarakat.
Komitmen ini harus dilakukan agar pesta demokrasi bisa berjalan dengan aman, lancar, dan damai tanpa hoaks sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Pihaknya juga berharap wartawan di Kabupaten Sekadau selalu kompak dan bersatu, menyuguhkan pemberitaan dengan berpegang pada prinsip moral dan etika jurnalistik serta bersama-sama mencegah penyebaran berita hoaks maupun ujaran kebencian.
Krisantus juga mengajak seluruh awak media di Kabupaten Sekadau untuk mendukung suksesnya Pilkada serentak 2024 dengan menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pada kesempatan itu juga dilaksanakan pembacaan komitmen bersama seluruh awak media di Kabupaten Sekadau.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir juga menggelar Coffee Morning bersama kepolisian, kejaksaan dan Insan Pers dari berbagai media guna mewujudkan Pilkada serentak tahun 2024 yang adil, damai dan berkualitas, di Aula Media Center KPUD Jalan Kecamatan Batu Empat Bagansiapiapi, Rokan Hilir, Provinsi Riau.
Ketua KPUD Rokan Hilir, Eka Murlan mengatakan peran pers sangat penting dalam proses pesta demokrasi seperti pada tahapan pelaksanaan Pilkada. Selain itu, untuk menyampaikan informasi terkait tahapan-tahapan Pilkada serentak, fungsi pers juga sebagai lembaga kontrol sosial, sehingga apa yang dilaksanakan KPUD selaku penyelenggara pesta demokrasi pada Pilkada serentak dapat berjalan dengan baik, lancar, tertib dan aman.
Tanggung jawab menyukseskan Pilkada 2024 tidak hanya berada di KPU, melainkan tanggung jawab kita bersama termasuk media. Media harus terus berkomitmen menyajikan informasi berimbang dan netral atau cover both side, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan berimbang pula. Dengan adanya informasi yang aktual, maka dapat memperkuat dan meyakinkan masyarakat untuk menjadi bagian dalam pesta demokrasi. Oleh karena itu, peran media harus terus dikawal agar tetap tegak lurus dengan aturan yang berlaku.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Peningkatan Nasionalisme di Kalangan Santri Cegah Meluasnya Paham Radikal

0

Peningkatan Nasionalisme di Kalangan Santri Cegah Meluasnya Paham Radikal

Oleh: Nurul Fatimah

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena meningkatnya nasionalisme di kalangan santri menjadi sorotan penting dalam upaya mencegah meluasnya paham radikal di Indonesia. Santri, sebagai kelompok yang memiliki peran strategis dalam pendidikan dan penyebaran nilai-nilai Islam di masyarakat, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang signifikan dalam menjaga keutuhan dan kedamaian bangsa.

Peningkatan nasionalisme di kalangan santri dapat dilihat dari berbagai program dan kurikulum yang diterapkan di banyak pesantren. Pendidikan Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, serta nilai-nilai pluralisme dan toleransi seringkali diintegrasikan dalam kurikulum pesantren.

Mereka tidak hanya mempelajari pemahaman agama yang moderat, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui ceramah, pengajian, dan berbagai kegiatan keagamaan, nilai-nilai nasionalisme disisipkan dengan cara yang relevan dan mudah dipahami oleh para santri.

Peningkatan nasionalisme di kalangan santri menjadi salah satu strategi efektif dalam mencegah meluasnya paham radikal. Nasionalisme yang kuat dapat menjadi benteng bagi para santri dalam menghadapi pengaruh ideologi radikal yang seringkali berusaha mengusik ketenteraman masyarakat.

Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Teroris (FKPT) Banten, KH Amas Tadjuddin, menegaskan tugas FKPT adalah mencegah paham radikalisme dan terorisme melalui koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam kegiatan sosialisasi pencegahan radikalisme teroris di Pulau Tunda, Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, KH Amas menekankan pentingnya pencegahan dini. Kedatangan FKPT Banten ke Pulau Tunda bukan berarti ada radikalisme dan terorisme, melainkan dalam upaya pencegahan dini.

KH Amas menjelaskan bahwa sasaran kelompok radikalisme adalah mengacaukan pemikiran dengan slogan kembali kepada Al-Qur’an dan hadist, serta mengafirkan siapa pun yang tidak sepaham dengan kelompok mereka. Dalam kegiatan tersebut, KH Amas tampil dengan mengenakan baju lengan panjang putih, sarung putih, dan peci hitam, menambah suasana yang penuh kekhusyukan dan kewibawaan.

Kegiatan yang bertema “Masyarakat Pulau Tunda Beragama Kuat, Maju, dan Berwawasan Kebangsaan” ini menghadirkan Kepala Bidang Penelitian FKPT Banten, Endang Saeful Anwar, sebagai narasumber. Endang mengungkapkan bahwa masalah keagamaan di Banten sangat dinamis dan terbuka. Jika ada yang mengaku nabi zaman sekarang, jangan dipercaya karena itu masalah pokok yang tidak dapat diperdebatkan.

Selain itu, Endang juga menyinggung soal furuiyyah, yakni hal-hal cabang dalam agama seperti tata cara shalat dan sikap terhadap sesama manusia yang harus tetap menghargai selama masih ada dalil, dengan toleransi, radikalisme dapat dicegah.

Kesbangpol Banten, Agus Hendarwan sebagai narasumber lain, menambahkan bahwa radikalisme dapat dicegah dengan mencintai tanah air. Pengembangan wawasan kebangsaan harus dilakukan dengan cinta tanah air, mempelajari sejarah Indonesia, mematuhi perundang-undangan, melaksanakan upacara 17 Agustus, serta mencintai lingkungan dan mengidentifikasi orang-orang asing dengan melaporkannya ke Babinsa atau Binmas.

Kepala Desa Wargasara, Hasyim, mengapresiasi kegiatan ini yang dihadiri oleh Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian (KominfoSP) Pemkab Lebak, Sehabudin. Masyarakat Wargasara menyambut dengan antusias serta berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut karena masyarakat harus tetap diberikan pembinaan.

Kegiatan ini menunjukkan pentingnya peningkatan nasionalisme di kalangan santri dan masyarakat luas sebagai salah satu upaya efektif untuk mencegah meluasnya paham radikal. Dengan pendekatan yang melibatkan pemahaman agama yang benar, toleransi, dan cinta tanah air, masyarakat dapat bersatu dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme, serta menjaga keutuhan dan kedamaian bangsa.

Peningkatan nasionalisme di kalangan santri membawa dampak positif yang signifikan. Santri yang memiliki rasa cinta tanah air yang kuat cenderung memiliki sikap yang moderat dan toleran. Mereka lebih mampu menangkal pengaruh negatif dari ideologi radikal yang berusaha merusak tatanan sosial dan keagamaan di Indonesia.

Selain itu, santri yang memiliki nasionalisme yang kuat juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Mereka tidak hanya menjadi teladan dalam kehidupan beragama, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kontribusi ini sangat penting dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat.

Peningkatan nasionalisme di kalangan santri juga merupakan langkah strategis dalam mencegah meluasnya paham radikal di Indonesia. Melalui pendidikan yang komprehensif, kerjasama dengan berbagai pihak, serta pemanfaatan teknologi, pesantren berhasil menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang kuat di kalangan santri. Dengan nasionalisme yang kokoh, para santri tidak hanya menjadi pelindung ajaran Islam yang damai, tetapi juga penjaga keutuhan dan kedamaian bangsa.

Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan nasionalisme di kalangan santri juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan toleran. Mereka menjadi agen perdamaian yang aktif mempromosikan dialog antaragama dan antarbudaya, serta berperan dalam berbagai inisiatif sosial yang memperkuat solidaritas nasional. Dengan demikian, peran santri dalam menjaga keutuhan bangsa semakin nyata, tidak hanya sebagai penjaga moral dan agama, tetapi juga sebagai pilar utama dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia di tengah tantangan zaman.

)* Penulis adalah mahasiswa asal Yogyakarta tinggal di Jakarta

Pembangunan AMN Terus Berlanjut Bukti BIN Komitmen Bangun Generasi Muda

0

Pembangunan AMN Terus Berlanjut Bukti BIN Komitmen Bangun Generasi Muda

Oleh: Olivia Warouw

Keberadaan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) di beberapa daerah, termasuk di Manado merupakan sebuah bentuk nyata atas perhatian Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN RI) pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Tanah Air. Kini pembangunan fasilitas tersebut pun terus berlanjut dan diharapkan dapat selesai pada tahun 2024.

Pemerintah RI, melalui BIN memang terus menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi atas upaya untuk mampu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Salah satu langkahnya adalah dengan pembangunan AMN Manado.

Perkembangan pembangunan AMN di Manado saat ini juga terus menunjukkan hasil yang positif. Terkait hal itu, Kasubdit Wilayah III Direktorat Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Endra Bekti menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas AMN di Manado terus berproses. Tak hanya itu, Kementerian PUPR bersama dengan kontraktor terus melakukan percepatan pembangunan, khususnya di wilayah Blok A atau Gedung Asrama Putra.
Tentunya, dengan adanya AMN Manado tersebut, sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih, dalam gedung tersebut juga memungkinkan seluruh generasi muda penerus bangsa untuk bisa saling mengenal satu sama lain antar daerah serta memahami bagaimana terjadinya perbedaan latar belakang.
Keseriusan pemerintah pusat melalui penunjukan BIN sebagai inisiator pembangunan AMN, baik yang sebelumnya juga pernah terwujud di Kota Pahlawan Surabaya, kemudian berlanjut di Manado hingga nantinya akan terus terlaksana di beberapa wilayah lain di Indonesia seperti Makassar, Yogyakarta, Jakarta dan Malang merupakan bentuk perhatian pada dunia pendidikan.
Sektor pendidikan di Indonesia akan mampu terus mengalami peningkatan dan kemajuan dengan kontribusi aktif dari para mahasiswa di berbagai daerah. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Sekretaris Provinsi (Sekprov), Steve Kepel menyatakan bahwa sejatinya pendidikan sendiri bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja. Namun, bagaimana kemajuan serta peningkatan pada dunia pendidikan menjadi tanggung jawab bersama dari semua pihak, termasuk dari swasta.
Keberadaan AMN Manado sangat berkontribusi, bahkan bukan hanya sekedar menjadi tempat tinggal untuk para mahasiswa saja, akan tetapi juga bisa menjadi laboratorium sosial, intelektual dan kewirausahaan. AMN bukan hanya mampu mencetak generasi muda penerus bangsa yang cerdas saja, namun sekaligus menjadi tonggak keberhasilan dalam perjalanan dunia pendidikan di daerah Sulawesi Utara.
Kepala BIN, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan menyebutkan bahwa hadirnya AMN Manado merupakan pusat kelahiran calon pemimpin bangsa yang berdaya saing tinggi, kemudian memiliki semangat bela negara, rasa kebangsaan yang kuat dalam bingkai NKRI yang setia pada Pancasila dan Konstitusi UUD 1945.
Pembangunan AMN Manado merupakan wadah untuk mempersatukan seluruh mahasiswa dari berbagai suku bangsa, bahasa, kebudayaan dan agama yang berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia dan dari berbagai perguruan tinggi.
Untuk pengelolaannya sendiri, Asrama Mahasiswa Nusantara mendapatkan pembinaan secara penuh oleh berbagai pihak seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), BIN, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementeria Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Pemerintah Provinsi setempat.
Peranan dari BIN sendiri menjadi leading sector dalam program pembinaan kebangsaan bagi para mahasiswa penghuni AMN sehingga mereka mampu bersiap menjadi calon pemimpin bangsa ke depannya.
Program pembinaan yang laksanakan BIN di AMN mampu menjadi wadah yang dapat mencerminkan indahnya kebhinnekaan antar beragam perbedaan dari setiap generasi muda tersebut.
Terkait dengan program pembinaan yang BIN jalankan, banyak sekali hal seperti peningkatan kompetensi dan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan, karakter pelajar Pancasila, bela negara, kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan.
Sementara itu, Wakapokja AMN Manado dari BIN, Idham Malik menyebutkan bahwa memang tujuan utama dari pembangunan gedung tersebut adalah sebagai wadah untuk mempersatukan seluruh mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Mereka semua akan bisa saling mengenal dan menghargai satu sama lain terjadinya perbedaan budaya masing-masing serta terus menjaga kerukunan dan kekompakan guna memperkuat hubungan antar anak bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tidak tanggung-tanggung, AMN Manado sangat memiliki fasilitas yang lengkap, seperti tower untuk asrama mahasiswa putra dan putri, kemudian keberadaan gedung pertemuan, ruang serba guna, lapangan olahraga, taman, akses jalan hingga area parkir.
Andil sangat besar dapat AMN berikan kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM) muda di seluruh Indonesia, terlebih di Provinsi Sulawesi Utara. Karena tidak hanya menjadi sebagai pembangunan atau pekerjaan secara fisik semata.
Para generasi muda akan memiliki lingkungan yang sangat kondusif untuk mereka belajar, berkreasi dan juga berkolaborasi. Sehingga turut serta berperan aktif dalam mewujudkan langkah signifikan untuk mendukung penuh visi bangsa dalam penciptaan generasi muda yang unggul, siap bersaing pada tingkat nasional hingga internasional.
AMN Manado merupakan bentuk sangat nyata bagaimana perhatian pemerintah melalui BIN dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dengan penanaman karakter kebangsaan yang kuat kepada mereka semua sehingga akan siap untuk menjadi calon pemimpin bangsa ke depan.

)* Mahasiswa Manado Tinggal di Jakarta

Mendukung Kolaborasi Seluruh Elemen Masyarakat Wujudkan Pilkada Damai

0

Mendukung Kolaborasi Seluruh Elemen Masyarakat Wujudkan Pilkada Damai

Oleh: Silvia AP

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan momen penting dalam perjalanan demokrasi sebuah negara. Proses ini tidak hanya sekadar menentukan siapa yang akan memimpin suatu daerah, tetapi juga mencerminkan kualitas dan kedewasaan dari sistem politik yang ada.

Di dalamnya terkandung harapan besar untuk membangun kehidupan berdemokrasi yang lebih baik, di mana partisipasi aktif dari berbagai kalangan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Maka untuk mewujudkan Pilkada demokratis, maka dibutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak. Seluruh komponen penyelenggara pemilu harus memiliki irama yang sama sehingga jika terjadi kendala dalam pelaksanaan mudah diatasi.

Pilkada menjadi ajang penting di mana masyarakat dapat menentukan arah pembangunan daerahnya melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun, untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan berkelanjutan, dibutuhkan kerjasama baik itu pemerintah, masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, maupun unsur-unsur lain dalam masyarakat. Kolaborasi ini menjadi landasan yang kuat untuk memastikan proses Pilkada berlangsung transparan, adil, dan demokratis.
Pemerintah memiliki peran krusial dalam menjamin keberlangsungan Pilkada yang berkualitas. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, memberikan pengawasan yang ketat terhadap proses Pilkada, serta memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, upaya pemerintah tersebut akan sulit untuk berhasil.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga integritas dan keberlangsungan Pilkada. Pemerintah perlu membuka diri terhadap masukan dan kritik yang konstruktif dari masyarakat, serta melibatkan mereka secara aktif dalam setiap tahapan Pilkada, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Di sisi lain, masyarakat juga perlu aktif terlibat dalam mengawasi proses Pilkada, memberikan masukan, serta melakukan pemantauan terhadap segala potensi pelanggaran atau kecurangan yang mungkin terjadi.
Dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada tahun 2024 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel menggelar rapat koordinasi lintas sectoral di Galaxy Hotel Banjarmasin. Kapolda Kalsel, Irjenpol Winarto menyampaikan empat pesan penting terkait pelaksanaan pilihan gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati nantinya di Kalsel.
Pesan pertama, kepada TNI-Polri, pemerintah daerah, penyelanggara dan pengawas pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya, diajak untuk membangun komunikasi yang baik, efektif dan efisien dalam pengamanam pilkada nanti. Kemudian, Kapolda Kalsel mengajak peningkatan deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan di masyarakat. Ketiga soal profesionalisme dan integritas yang harus dikunjungi tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Terakhir, pelatihan dan kesiapan untuk memastikan seluruh personil yang terlibat dalam operasi ini memiliki kemampuan yang memadai.
Sementara itu, Gubernur Kalsel Paman Birin dalam sambutannya yang disampaikan Sekdaprov menyebutkan rakor lintas sektoral ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk memastikan kesiapan Provinsi Kalsel dalam menghadapi Pilkada 2024. Paman Birin mengapresiasi upaya seluruh stakeholder terkait termasuk jajaran kepolisian yang akan mengamankan jalannya Pilkada 2024.
Adapun media massa memiliki peran yang sangat penting dalam proses Pilkada. Mereka bertindak sebagai penjaga kebenaran dan penyampai informasi kepada masyarakat secara luas. Melalui liputan yang obyektif dan berimbang, media massa dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Pilkada, memperkenalkan calon-calon yang akan bertarung, serta memberikan ruang bagi berbagai pandangan dan opini dari berbagai kalangan.
Kolaborasi antara media massa dengan pemerintah dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan berimbang menjelang Pilkada. Media massa perlu menjaga independensinya dan tidak terjebak dalam kepentingan politik tertentu, sehingga dapat menjadi penyeimbang yang objektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di sisi lain, pemerintah dan masyarakat perlu memberikan dukungan dan kerjasama kepada media massa dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawal demokrasi.
Selain media, LSM dan masyarakat sipil memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal proses Pilkada untuk memastikan bahwa semua tahapan berjalan dengan adil dan transparan. Mereka dapat melakukan pemantauan terhadap segala potensi pelanggaran atau kecurangan yang mungkin terjadi, memberikan bantuan hukum bagi para calon atau peserta Pilkada yang membutuhkan, serta melakukan advokasi untuk memperjuangkan kepentingan publik.
Kolaborasi antara media massa, LSM, masyarakat sipil, dan berbagai pihak terkait lainnya menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan Pilkada yang berintegritas. Melalui kerjasama yang erat, mereka dapat saling mendukung dan melengkapi dalam melakukan pemantauan terhadap proses Pilkada, serta memberikan bantuan dan dukungan kepada siapa pun yang membutuhkan. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat jaringan dan kapasitas bagi LSM dan masyarakat sipil dalam melakukan advokasi dan pengawasan di masa mendatang.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media massa, LSM, dan berbagai pihak terkait lainnya menjadi pondasi yang kuat dalam menghadapi tantangan dan hambatan dalam proses Pilkada. Melalui koordinasi yang baik dan saling mendukung, mereka dapat mengidentifikasi potensi masalah yang muncul, mencari solusi yang terbaik, serta melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kecurangan. Dengan demikian, proses Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan berintegritas, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan diakui oleh seluruh masyarakat.

)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas

Wujudkan Pilkada Sebagai Sarana Integrasi Bangsa

0

Wujudkan Pilkada Sebagai Sarana Integrasi Bangsa

Oleh: Silvia AP

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan momen penting dalam demokrasi Indonesia. Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, Pilkada menjadi arena utama bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan mengurus kepentingan daerah mereka. Pilkada bukan hanya sekadar proses pemilihan, namun memiliki potensi besar sebagai sarana integrasi bangsa.

Sejarah Pilkada di Indonesia telah melewati berbagai tahapan perkembangan. Dari era Orde Baru hingga Reformasi, proses Pilkada terus mengalami perubahan dan penyesuaian. Pergeseran kebijakan dan regulasi, serta perubahan dalam dinamika politik lokal, telah membentuk lanskap Pilkada seperti yang kita kenal saat ini. Memahami konteks sejarah Pilkada menjadi penting untuk melihat bagaimana peran dan potensinya dalam integrasi bangsa.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, August Mellaz menginginkan penyelenggaraan Pilkada 2024 menjadi sarana integrasi bangsa layaknya pelaksanaan Pemilu 2024 lalu. Dalam konteks Pemilu 2024, KPU mengambil tema besar Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa karena ini bagian dari konsep yang sangat jarang disentuh walaupun sebenarnya misi Pemilu yang penting.

Mellaz juga mengatakan bahwa Pilkada dapat menjadi sarana integrasi bangsa, yakni dimulai dengan kontestasi dan penawaran program-program, kemudian terdapat perbedaan antar pasangan calon maupun antar partai politik, tetapi akhirnya bersatu kembali. Pasca-Pemilu semua anak bangsa harus bisa meneguhkan komitmenya dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang demokratis ini.

Walaupun demikian, Mellaz menjelaskan bahwa KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mempunyai ruang gerak otonom dalam menyelenggarakan Pilkada 2024, sedangkan KPU RI hanya memiliki pertanggungjawaban pada tingkat tertentu saja.
Meskipun Pilkada memiliki potensi sebagai sarana integrasi bangsa, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah polarisasi politik. Pilkada seringkali menjadi ajang pertarungan ideologi dan kepentingan politik, yang dapat memperkuat kesenjangan antar kelompok masyarakat. Selain itu, ketidaksetaraan akses terhadap informasi dan sumber daya juga menjadi hambatan dalam memastikan partisipasi yang merata dalam proses Pilkada.
Untuk mengatasi tantangan integrasi bangsa melalui Pilkada, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Pertama, perlunya peningkatan literasi politik dan kesadaran partisipasi masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan politik yang inklusif dan menyeluruh di berbagai tingkatan masyarakat. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan dan transparansi dalam proses Pilkada juga menjadi kunci untuk mengurangi risiko manipulasi dan kecurangan.
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat menjadi solusi untuk mendorong integrasi bangsa dan meningkatkan partisipasi dan mengatasi tantangan dalam Pilkada. Dengan adopsi platform daring untuk penyuluhan dan sosialisasi, serta pemanfaatan aplikasi pemantauan dan pelaporan, masyarakat dapat lebih terlibat secara aktif dalam proses politik. Selain itu, teknologi yang semakin canggih juga memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam penyelenggaraan Pilkada.
Untuk mencapai integrasi bangsa melalui Pilkada, penyelenggaraan yang inklusif dan partisipatif sangat diperlukan. Ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pemantau pemilu, hingga organisasi masyarakat sipil dan media. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pilkada, akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap nasib bangsa.
Meskipun masih banyak tantangan yang perlu diatasi, Pilkada memiliki prospek yang cerah sebagai sarana integrasi bangsa di masa depan. Dengan terus mendorong inovasi dalam penyelenggaraan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, Pilkada dapat menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa, menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran Pilkada sebagai instrumen integrasi bangsa.
Pemerhati Kebijakan Publik yang juga Mahasiswa Magister Kebijakan Publik dan Governansi Universitas Indonesia (UI), Rifa Khairunnisa menyebut tujuan dari pilkada ialah untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin lokal yang dapat mewakili dan mengelola kepentingan daerah serta memberi kesempatan kepada rakyat untuk menilai kinerja pemimpin lokal dan memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan positif. Pilkada juga merupakan sarana untuk memilih pemimpin yang berkompeten dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat di daerahnya.
Masyarakat dihimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Disamping itu, perlu kiranya masyarakat untuk saling menjaga perdamaian dengan menghormati pilihan orang lain yang berbeda pilihan politik. Selain peran masyarakat, peran pemerintah dalam menyukseskan Pilkada serentak juga tidak kalah penting. Pemerintah bisa berperan untuk menjaga stabilitas keamanan melalui unsur kerjasama antara Polri, TNI, dan unsur lainnya.
Pilkada memiliki potensi besar sebagai sarana integrasi bangsa di Indonesia. Namun, untuk merealisasikan potensi tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak. Melalui peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan mekanisme pengawasan, dan pemanfaatan teknologi, Pilkada juga dapat menjadi momentum positif untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan terus berupaya dan bekerja sama, kita dapat mewujudkan Pilkada sebagai sarana yang efektif dalam membangun Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.

)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas