Program Ekonomi Pro-Rakyat: Komitmen Prabowo-Gibran untuk Pengentasan Kemiskinan

Oleh: Silvia Anggun

Dalam perkembangan politik dan ekonomi Indonesia yang dinamis, program pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Dalam konteks ini, pasangan presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, telah menegaskan komitmennya terhadap program ekonomi pro-rakyat sebagai langkah utama dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Program ini dirancang dengan visi yang jelas dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat, penguatan sektor ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh lapisan masyarakat.

Prabowo dan Gibran menyadari bahwa kemiskinan merupakan masalah kompleks yang memerlukan solusi menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya program-program yang tidak hanya mengatasi kemiskinan secara jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat miskin, Prabowo-Gibran berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperkuat sektor pertanian, serta memperbaiki akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.
Prabowo, yang memiliki latar belakang sebagai militer dan politisi berpengalaman, memahami betul bahwa salah satu kunci pengentasan kemiskinan adalah menciptakan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Di sisi lain, Gibran sebagai pengusaha muda dan wali kota Solo, telah menunjukkan keberhasilannya dalam mengelola pemerintahan di tingkat lokal dan memiliki visi yang sejalan dengan Prabowo dalam hal pembangunan ekonomi yang inklusif.
Salah satu pilar utama dalam program ekonomi pro-rakyat yang diusung oleh Prabowo-Gibran adalah pemberdayaan UMKM. Mereka meyakini bahwa sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, yang berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan baru. Prabowo-Gibran berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada pelaku UMKM melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah penyediaan akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau, baik melalui lembaga keuangan formal seperti bank maupun melalui lembaga keuangan non-bank. Selain itu, mereka juga berencana untuk memperluas pasar bagi produk-produk UMKM melalui digitalisasi dan pengembangan platform e-commerce yang memungkinkan pelaku UMKM untuk menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional.
Selain akses permodalan, Prabowo-Gibran juga menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Mereka berencana untuk menginisiasi program-program pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas manajerial, kemampuan produksi, serta keterampilan pemasaran bagi para pelaku UMKM. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan menjadi lebih kompetitif.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mengatakan akan membantu Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, utamanya dalam segi perekonomian dan UMKM. Sebagai pengusaha sukses yang fokus pada pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif, Sandiaga mendukung pengembangan UMKM dan digitalisasi ekonomi, yang sejalan dengan program ekonomi pro-rakyat Prabowo-Gibran.
Salah satu fokus utama dalam program yang direncanakan Prabowo-Gibran adalah menciptakan kedaulatan pangan. Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor pangan dengan meningkatkan produksi pangan lokal. Ini akan dilakukan melalui kebijakan yang mendorong penggunaan lahan secara optimal, memperbaiki sistem irigasi, serta memberikan insentif bagi petani untuk menanam komoditas strategis yang dibutuhkan oleh pasar domestik. Selain itu, mereka juga akan mendorong terbentuknya kemitraan antara petani dan perusahaan-perusahaan besar dalam rangka menciptakan rantai pasokan yang lebih efisien dan menguntungkan bagi semua pihak.
Selain itu, mereka juga akan memperkuat infrastruktur energi dengan meningkatkan kapasitas produksi energi terbarukan, sehingga Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada energi fosil dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Prabowo-Gibran juga berencana untuk mengembangkan infrastruktur logistik yang efisien, sehingga produk-produk lokal dapat lebih mudah dijangkau oleh pasar nasional maupun internasional.
Salah satu elemen penting dari program ekonomi pro-rakyat yang diusung oleh Prabowo-Gibran adalah keberlanjutan. Mereka memahami bahwa pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek tidak akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk menciptakan model pembangunan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan inklusif, yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.
Dalam kerangka keberlanjutan, Prabowo-Gibran juga menekankan pentingnya pelestarian lingkungan. Mereka berkomitmen untuk menjaga kelestarian hutan, laut, dan sumber daya alam Indonesia, serta memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak merusak ekosistem yang ada. Dengan demikian, mereka berharap dapat mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Ketua Fraksi Gerindra di DPR, Budisatrio Djiwandono mengatakan Prabowo dan Gibran akan mendorong kemandirian masyarakat, sebagai upaya pengentasan kemiskinan berkelanjutan. Kolaborasi dan sinergi antar program kesejahteraan sosial tentunya sesuai dengan perundangan yang ada, serta memiliki prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Program ekonomi pro-rakyat yang diusung oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan wujud nyata dari komitmen mereka untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dengan fokus pada pemberdayaan UMKM, penguatan sektor pertanian dan perikanan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, mereka berharap dapat menciptakan perubahan positif yang berdampak luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tentu perlu mendapat apresiasi luas sebagai upaya konkret Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menyejahterakan masyarakat.
.)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas

OPM Semakin Terpecah dan Ditinggalkan Pengikutnya

Oleh: Kodumange Kabiyay

Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin terpecah dan ditinggalkan pengikutnya. Banyak anggotanya yang memutuskan untuk menyerahkan diri kembali ke pangkuan ibu pertiwi, menyadari bahwa bergabung dengan gerakan separatis tersebut adalah kesalahan besar.

Papua telah sah terintegrasi dengan Indonesia melalui Papua. Meskipun Pepera memutuskan bahwa mayoritas rakyat Papua ingin bergabung dengan Indonesia, OPM tetap melanjutkan perlawanan dengan tujuan memisahkan diri dari NKRI. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan kelompok ini semakin lemah, salah satunya karena banyak anggotanya yang memutuskan keluar dari OPM. Baru-baru ini, dua anggota OPM, Natalis Watora dan Engel Feneteruma, menyerahkan diri kepada TNI di Kaimana. Keduanya merupakan bagian dari batalyon Somb Winan yang dipimpin oleh Jonair Waga.

Mereka mengakui penderitaan yang dialami selama bergabung dengan kelompok tersebut, termasuk kekurangan pangan yang akhirnya mendorong mereka untuk kabur.

Menurut Letkol Inf. Chairil Suhanda, Komandan Distrik Militer 1804/Kaimana, pengakuan kedua mantan anggota ini memberikan informasi berharga tentang rencana serangan OPM di daerah Yonif 764/IB. Informasi ini memungkinkan aparat keamanan untuk mempersiapkan diri lebih baik dan mencegah serangan yang mungkin terjadi. Hal ini membuktikan bahwa penyerahan diri anggota OPM tidak hanya menguntungkan bagi mereka secara pribadi, tetapi juga membantu pemerintah dalam mengatasi ancaman yang datang dari OPM.

Selain itu, tren penyerahan diri seperti yang dilakukan Natalis dan Engel menunjukkan bahwa banyak dari anggota OPM termakan propaganda yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka bergabung dengan harapan mendapatkan kesejahteraan, namun akhirnya hanya hidup dalam ketakutan dan kekurangan. Akibatnya, semakin banyak anggota yang memutuskan untuk melarikan diri dan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Kondisi ini membuat kekuatan OPM semakin tergerus, apalagi sebagian besar anggota yang menyerahkan diri masih berusia muda, sehingga hanya menyisakan anggota yang lebih tua dan kurang bertenaga untuk melanjutkan perlawanan.

Keadaan ini berdampak besar pada penurunan moral di tubuh OPM. Para mantan anggota yang menyerahkan diri sering kali menceritakan pengalaman mereka kepada keluarga dan komunitas mereka. Pengalaman pahit ini membuat orang-orang yang sebelumnya tertarik bergabung dengan OPM akhirnya menolak, karena menyadari bahwa menjadi bagian dari kelompok tersebut hanya akan memperparah penderitaan mereka.

Salah satu faktor utama yang membuat OPM semakin lemah adalah ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar anggotanya. Kondisi ekonomi kelompok ini semakin memburuk, terutama setelah pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Banyak anggota OPM yang kelaparan dan sering kali turun gunung untuk merampok warga. Namun, sebagian besar akhirnya memutuskan menyerah karena merasa bahwa mengikuti OPM hanya membawa kesengsaraan.

Selain masalah internal, konflik antar-kelompok di dalam OPM juga semakin memperlemah kekuatan mereka. Terjadi perang saudara antara kubu-kubu berbeda di dalam OPM, yang tidak hanya meresahkan masyarakat Papua, tetapi juga menghabiskan sumber daya kelompok tersebut. Amunisi dan tenaga yang terbuang percuma akibat konflik internal ini semakin memperbesar peluang bagi aparat TNI-Polri untuk melumpuhkan pergerakan mereka.

Bukti lebih lanjut dari kelemahan OPM dapat dilihat dalam video yang beredar, yang memperlihatkan ratusan mantan anggota OPM turun dari pegunungan dan menyatakan kesetiaannya kembali kepada NKRI. Momen ini disambut dengan baik oleh Bupati Kabupaten Puncak, S Yan Bidana, dan aparat keamanan yang berada di wilayah tersebut.

Peran TNI dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua juga semakin diperkuat dengan pembentukan Batalion Infanteri Penyangga Daerah Rawan di lima wilayah Papua, yang baru-baru ini diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Batalion ini memiliki dua tugas utama, yaitu menjaga keamanan di daerah rawan dan mendukung pembangunan infrastruktur serta ketahanan pangan di wilayah tersebut. Dengan adanya batalion ini, stabilitas keamanan di Papua diharapkan semakin terjamin, dan kekuatan OPM semakin terisolasi.

Mantan Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Lambert Pekikir secara terbuka mengimbau masyarakat Papua untuk menciptakan keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada serentak 2024. Pekikir dengan tegas menolak aktivitas separatis yang dapat memecah belah masyarakat Papua. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kerjasama untuk menjaga stabilitas di wilayah tersebut.

Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP), Max Abner Ferdinan Ohee juga mengungkapkan pandangannya bahwa keamanan dan stabilitas di Papua adalah prioritas utama, terutama menjelang Pilkada serentak. Menurutnya siapapun yang bermukim di Papua berkewajiban menjaga kedamaian dan bersama-sama mengawal proses Pilkada. Pernyataan ini sejalan dengan usaha pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang damai dan kondusif di Papua.

Dengan makin lemahnya OPM dan dukungan yang terus bertambah untuk menjaga stabilitas di Papua, harapan untuk perdamaian dan kemajuan Papua semakin terbuka. Keberhasilan pemerintah dan aparat keamanan dalam meredam gerakan separatis, ditambah dengan kesadaran yang mulai tumbuh di kalangan mantan anggota OPM, menjadi sinyal kuat bahwa Papua akan terus berkembang di bawah naungan NKRI.

*( Penulis adalah mahasiswa Papua di Jawa Barat

Pemerintah Terus Berkomitmen Wujudkan Pemerataan Pembangunan di Papua

Oleh: Loa Murib

Pemerataan pembangunan di Papua terus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia. Komitmen ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan langkah konkret yang diambil selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembangunan di wilayah ini bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh, terutama di daerah-daerah yang selama ini tertinggal.

Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa pembangunan di Papua harus terus dikawal oleh aparat keamanan, seperti TNI dan Polri. Instruksi ini bukan tanpa alasan, mengingat kondisi keamanan di beberapa wilayah Papua yang masih rentan konflik.

Daerah seperti Nduga dan Wamena, misalnya, kerap menjadi lokasi bentrokan antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan. Oleh karena itu, pengawalan ketat dari TNI dan Polri dalam setiap kegiatan pembangunan dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan kelancaran pembangunan serta keamanan para pekerja di lapangan.

Dalam keterangan yang disampaikan di Istana Merdeka, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pengawalan ketat, baik untuk infrastruktur jalan, jembatan, maupun kendaraan pengangkut logistik. Ini adalah langkah preventif agar insiden penyanderaan seperti yang dialami oleh pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens, tidak terulang kembali. Kejadian tersebut mengingatkan kita akan kompleksitas kondisi keamanan di Papua yang memerlukan perhatian khusus agar proses pembangunan tidak terganggu.
Pembangunan di Papua menjadi prioritas nasional sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pemerintah terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran dan memprioritaskan Papua dalam setiap agenda pembangunan nasional. Hal ini diakui oleh berbagai pihak, termasuk DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L. Hamzah, menegaskan bahwa pembangunan Papua menjadi fokus utama selama satu dekade terakhir.
Langkah pemerintah ini tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Salah satu kebijakan yang menjadi tonggak penting adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat, terutama dalam mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua.
Sulaeman menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat asli Papua harus tetap menjadi fokus utama pemerintah, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Pemerintah terus memperkuat sinergi antar-kementerian dan lembaga untuk memastikan program-program yang dirancang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Ini adalah langkah yang penting untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang melimpah di Papua dan memberdayakan masyarakat setempat.
Pengawalan ketat oleh aparat keamanan bukan hanya soal menjaga keselamatan pekerja, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas di daerah-daerah yang sering dilanda konflik. Kondisi di Papua yang kerap kali dipengaruhi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) membuat pemerintah harus berhati-hati dalam melaksanakan pembangunan. Di beberapa wilayah, ancaman dari kelompok separatis masih nyata, dan pemerintah tidak dapat menutup mata terhadap potensi gangguan keamanan.
Kasus penyanderaan Phillip Mark Mehrtens menjadi salah satu contoh betapa rentannya situasi di Papua. Meski akhirnya berhasil diselamatkan setelah disandera selama 1,5 tahun, peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya pendekatan keamanan yang lebih sistematis. Pemerintah, melalui Satgas Operasi Damai Cartenz, mengedepankan pendekatan soft approach dalam menangani kasus ini. Upaya dialog dan mediasi diutamakan untuk menyelamatkan sandera tanpa memicu kekerasan yang lebih luas.
Presiden Jokowi menekankan bahwa setiap proses pembangunan, termasuk transportasi logistik, harus dikawal dengan ketat oleh TNI dan Polri. Hal ini diharapkan dapat mencegah potensi gangguan dari kelompok-kelompok yang berusaha menghambat pembangunan di Papua. Dengan demikian, proses pembangunan infrastruktur bisa berjalan lancar dan masyarakat setempat dapat segera merasakan manfaat dari program-program yang dicanangkan pemerintah.
Komitmen pemerintah untuk membangun Papua juga mendapat apresiasi dari komunitas internasional. Dalam dialog dengan media Australia, SBS dan Voice Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk mempercepat pembangunan di Papua. Deputi Bidang Koordinasi Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menekankan bahwa Papua akan terus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional.
Langkah pemerintah ini tidak hanya berdampak pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dialog dengan media internasional ini juga menjadi platform untuk mengklarifikasi isu-isu yang sering disalahpahami oleh dunia luar, seperti soal kebebasan pers di Papua. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tidak ada pembatasan bagi media asing untuk meliput di Papua, selama mengikuti aturan yang berlaku.
Pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk membangun Papua secara merata. Meski banyak tantangan yang dihadapi, termasuk soal keamanan dan kondisi geografis yang sulit, upaya yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini patut diapresiasi. Presiden Jokowi dan para pemangku kepentingan terus berupaya memastikan bahwa pembangunan di Papua tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
Ke depan, diharapkan pemerintahan selanjutnya dapat melanjutkan program-program yang telah dirintis. Pembangunan di Papua bukan hanya soal memenuhi janji politik, tetapi juga soal mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Papua, dengan segala potensi alamnya, memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi wilayah yang sejahtera dan berdaya saing tinggi di masa depan.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya

Apresiasi Komitmen Netralitas ASN dalam Menjaga Integritas Pilkada 2024

Oleh : Naya Madika Santi

Menjelang Pilkada 2024, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu isu utama yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Peran ASN dalam menjaga netralitas sangat penting untuk memastikan proses pemilihan yang transparan, adil, dan jujur.

Pemerintah melalui berbagai kebijakan terus mendorong ASN untuk tetap berada di jalur yang netral agar tercipta demokrasi yang sehat. Netralitas ASN tidak hanya menjaga integritas pemilu, tetapi juga mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menekankan bahwa ASN yang melanggar prinsip netralitas akan diberikan sanksi yang tegas. Langkah ini diambil untuk menjaga disiplin ASN dan mencegah keterlibatan mereka dalam politik praktis yang berpotensi merusak profesionalisme mereka sebagai pelayan publik.

ASN yang terbukti tidak netral dapat dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Penegakan aturan yang tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik melalui netralitas ASN.

Netralitas ASN sejatinya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik dan harus bebas dari pengaruh politik praktis.

Pelanggaran terhadap aturan ini bukan hanya berdampak pada individu ASN, tetapi juga merusak citra dan kredibilitas institusi pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga agar ASN dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan tanpa tekanan politik.
Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, turut mengingatkan pentingnya netralitas ASN, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. ASN harus sepenuhnya fokus pada pelayanan publik tanpa terlibat dalam politik praktis. Sikap tegas ini diambil untuk mencegah munculnya potensi pelanggaran yang dapat merusak proses demokrasi. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah, diharapkan ASN di seluruh Indonesia dapat mematuhi aturan yang ada dan menjaga integritasnya selama proses Pilkada berlangsung.
Sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN juga terus digencarkan oleh pemerintah daerah. Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Pemerintah Kota Balikpapan, Zulkifli, menekankan bahwa ASN harus memahami peran mereka dalam menjaga stabilitas politik dan mencegah penyebaran informasi yang dapat menyesatkan, seperti hoaks atau kampanye hitam. Melalui sosialisasi yang masif, pemerintah berharap agar ASN semakin memahami tanggung jawab besar yang mereka emban dalam menciptakan Pilkada yang demokratis dan berkualitas. Partisipasi aktif ASN dalam menjaga netralitas ini sangat diperlukan agar suasana Pilkada tetap kondusif dan aman bagi seluruh masyarakat.
Pemerintah juga mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan beberapa lembaga, seperti Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). SKB ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dalam pengawasan dan pembinaan netralitas ASN. Dengan adanya kerjasama antar lembaga ini, pelanggaran netralitas dapat diminimalisir melalui pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, sanksi yang diberikan kepada ASN yang melanggar diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi ASN lainnya agar tetap menjaga integritas mereka.
Tekanan politik yang kerap dihadapi ASN dalam menjelang Pilkada sering kali menjadi tantangan tersendiri. ASN kerap kali dihadapkan pada ajakan atau bahkan tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk terlibat dalam politik praktis. Namun, pemerintah terus berupaya memberikan edukasi kepada ASN tentang pentingnya netralitas dalam menjaga stabilitas dan profesionalisme mereka. Kesadaran akan pentingnya netralitas ini harus ditanamkan sejak dini agar ASN dapat menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik mana pun.
Di tingkat nasional, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga menyatakan bahwa sosialisasi terkait netralitas ASN harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan menjelang Pilkada, tetapi juga harus menjadi program berkesinambungan untuk memastikan bahwa ASN memahami betul pentingnya menjaga netralitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Selain itu, edukasi yang diberikan juga mencakup sanksi-sanksi yang akan diterima apabila terjadi pelanggaran, sehingga ASN dapat lebih berhati-hati dalam bersikap.
Partisipasi masyarakat dalam mengawasi netralitas ASN juga sangat penting. Pemerintah telah menyediakan platform bagi masyarakat untuk melaporkan jika ada dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, transparansi dalam proses pemilihan dapat terjaga dan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti. Pelibatan masyarakat ini juga menunjukkan bahwa menjaga netralitas ASN bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

Pada akhirnya, netralitas ASN menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas. Dukungan pemerintah terhadap upaya ini patut diapresiasi, karena dengan menjaga netralitas ASN, proses demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang secara sehat. Upaya bersama antara pemerintah, ASN, dan masyarakat dalam menjaga netralitas ini diharapkan dapat menciptakan suasana pemilihan yang transparan, adil, dan kondusif. Dengan bersama-sama menjaga netralitas, kita dapat memastikan bahwa Pilkada 2024 akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara. Netralitas ASN adalah fondasi yang kuat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berwibawa, yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.
)*Penulis adalah Pengamat Politik

Presiden Jokowi Dorong Inklusi Ekonomi di IKN demi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Oleh : Rivka Mayangsari

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diprakarsai oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya bertujuan sebagai proyek infrastruktur, melainkan juga merupakan upaya besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan inklusi ekonomi. Presiden Jokowi menekankan bahwa pembangunan ini harus memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, khususnya di Kalimantan Timur, tempat IKN dibangun. Upaya ini sejalan dengan visi Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang adil dan merata.

Pembangunan IKN diharapkan tidak hanya menghadirkan ibu kota baru, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Dengan berbagai program yang mencakup peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, IKN diproyeksikan menjadi magnet ekonomi baru yang mampu memberdayakan masyarakat lokal dan regional. Inklusi ekonomi dipandang sebagai salah satu kunci penting untuk mencapai tujuan ini.
Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Katiman, menyampaikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya terfokus pada wilayah inti ibu kota, tetapi juga harus memperhatikan integrasi dengan daerah sekitarnya seperti Kabupaten Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan Balikpapan. Kolaborasi lintas wilayah ini diharapkan mampu menciptakan sinergi dalam pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
Kolaborasi lintas wilayah dalam pembangunan IKN sangat penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di satu titik, tetapi juga memiliki dampak positif pada kawasan yang lebih luas. Peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan serta penyediaan lapangan kerja diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan yang merata. Sinergi ini diharapkan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan Nusantara, termasuk pengembangan sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata yang dapat menggerakkan roda ekonomi setempat.
Direktur Pelayanan Dasar Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Suwito, menyampaikan bahwa pembangunan IKN tidak dapat terpisah dari pengembangan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan. Hal ini dinilai sebagai langkah penting untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing di era globalisasi. Ia menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di kawasan Nusantara untuk menciptakan SDM yang mampu bersaing di enam klaster ekonomi (superhub) yang direncanakan di IKN.
IKN dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan enam klaster ekonomi utama yang mencakup teknologi, energi terbarukan, manufaktur, pertanian, logistik, dan pariwisata. Untuk mendukung visi ini, peningkatan kapasitas SDM di sektor-sektor tersebut menjadi sangat penting. Pemerintah berharap bahwa dengan adanya fasilitas pendidikan dan pelatihan yang memadai, masyarakat lokal akan mampu terlibat aktif dalam industri-industri ini dan menjadi bagian dari kemajuan yang terjadi di IKN.
Selain itu, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan juga sangat penting dalam pembangunan SDM. Fasilitas kesehatan yang baik akan memastikan bahwa masyarakat dapat menerima layanan kesehatan yang optimal, sehingga mampu menjadi lebih produktif dan berkontribusi pada ekonomi lokal. Dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, masyarakat di sekitar IKN diharapkan mampu menjadi SDM yang berkualitas dan kompetitif di pasar kerja global.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Conrita Ermanto, menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan IKN. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam setiap tahap pembangunan, agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor penting yang terlibat langsung dalam proses pembangunan. Desain pembangunan yang berkelanjutan diharapkan memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan IKN.
Conrita menambahkan bahwa masyarakat lokal harus diberdayakan melalui pelibatan dalam berbagai sektor, seperti konstruksi, perdagangan, dan pengelolaan sumber daya alam. Pemberdayaan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat di sekitar IKN dapat tumbuh seiring dengan kemajuan pembangunan dan merasakan manfaatnya dalam jangka panjang.
Pemberdayaan masyarakat lokal juga mencakup program pelatihan keterampilan dan pendampingan dalam bidang wirausaha, yang bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di tingkat lokal. Program ini dirancang agar masyarakat tidak hanya menikmati hasil pembangunan dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki prospek yang lebih baik untuk jangka panjang.
Pembangunan IKN merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Presiden Jokowi terus menegaskan bahwa pembangunan IKN harus membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya untuk segelintir elit atau korporasi besar. Inklusi ekonomi yang melibatkan seluruh masyarakat menjadi prinsip dasar dalam setiap tahap pembangunan IKN.
Dengan melibatkan peningkatan infrastruktur, pengembangan SDM, dan pemberdayaan masyarakat lokal, pembangunan IKN diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang kuat di Indonesia. Kolaborasi lintas wilayah dan sektor juga diharapkan menjadi kunci dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di IKN tidak hanya akan mengubah wajah Indonesia secara fisik, tetapi juga membawa dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
)* Pemerhati kebijakan publik

Apresiasi Resiliensi Ekonomi Indonesia di Era Presiden Jokowi

Oleh : Syaqila Arrafiq

Dalam satu dekade terakhir, kepemimpinan Presiden Joko Widodo berhasil membawa Indonesia melewati berbagai tantangan global dengan penuh resiliensi. Beragam krisis, seperti pandemi COVID-19, perlambatan ekonomi global, hingga dinamika geopolitik yang mempengaruhi rantai pasokan dunia, telah menjadi ujian bagi perekonomian dalam negeri.

Berkat kebijakan strategis dan fokus pada pembangunan berkelanjutan, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan tetap tumbuh secara positif. Pencapaian ini tidak hanya memperkuat ekonomi nasional tetapi juga menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih kompetitif di kancah global.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia di bawah Presiden Jokowi terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai gejolak selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, ketahanan ekonomi nasional terlihat jelas dalam penanganan pandemi COVID-19, di mana Indonesia mampu menahan dampak buruknya terhadap kesehatan masyarakat serta ekonomi nasional. Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah berperan sebagai penopang utama atau “shock absorber” dalam menghadapi krisis. APBN menjadi instrumen penting dalam mendukung pemulihan ekonomi serta reformasi struktural yang berkelanjutan, berkat kemampuan penyesuaian yang fleksibel meski menghadapi tekanan global.
Salah satu faktor kunci keberhasilan ekonomi Indonesia adalah pembangunan infrastruktur yang masif di berbagai wilayah Nusantara. Sejak awal masa jabatannya pada tahun 2014, Presiden Jokowi menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sri Mulyani menjelaskan bahwa alokasi anggaran infrastruktur mengalami peningkatan signifikan, dari Rp157,4 triliun pada awal pemerintahan Presiden Jokowi, hingga mencapai Rp423,4 triliun menjelang akhir masa jabatannya. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah tetapi juga mempercepat arus logistik dan perdagangan, memperkuat daya saing ekonomi nasional.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, turut mengapresiasi pencapaian besar dalam sektor ekonomi selama satu dekade terakhir. Menurutnya, surplus neraca perdagangan yang tercatat dalam 52 bulan berturut-turut merupakan bukti nyata keberhasilan pemerintah dalam mengelola perdagangan internasional, bahkan di tengah ketidakpastian global. Zulkifli Hasan juga menggarisbawahi keberhasilan Presiden Jokowi dalam mengembangkan destinasi wisata unggulan seperti Pulau Komodo, Danau Toba, dan Mandalika, yang kini menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pembangunan ini tidak hanya mendongkrak sektor pariwisata tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru serta mendukung perekonomian lokal.
Di sektor transportasi, pencapaian yang diraih juga sangat signifikan. Infrastruktur konektivitas antarwilayah yang telah dibangun, seperti jalan tol yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya serta Lampung hingga Aceh, mempermudah mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi ini memberikan dampak positif bagi sektor logistik dan perdagangan, menjadikan Indonesia lebih kompetitif di pasar global. Ia juga mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di angka rata-rata 5 persen, sementara inflasi berhasil dikendalikan dengan baik.
Selain itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjelaskan bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan wilayah dan pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus utama. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan di berbagai daerah, terutama di Jawa dan Sulawesi, yang juga disertai dengan penurunan ketimpangan sosial. Hal ini ditandai dengan penurunan rasio gini hingga mencapai angka 0,375, mencerminkan peningkatan kesetaraan ekonomi di masyarakat. Suharso Monoarfa juga menambahkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus meningkat dan mencapai 75,59, dengan rata-rata lama sekolah mencapai 9,03 tahun serta tingkat pengangguran turun menjadi 5,11 persen.
Tidak hanya di bidang ekonomi dan sosial, Indonesia juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal lingkungan hidup. Pemerintah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 637 juta ton, sejalan dengan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur juga didasarkan pada prinsip keberlanjutan dan inovasi. Suharso Monoarfa menyatakan bahwa pembangunan IKN sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang menjadi panduan pembangunan berkelanjutan Indonesia dalam dua dekade ke depan. Dokumen ini merupakan landasan yang kuat dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Keberhasilan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi layak diapresiasi. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Pembangunan infrastruktur yang masif, pengelolaan ekonomi yang bijak, serta komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan menjadikan Indonesia negara yang semakin kuat dan kompetitif di era globalisasi ini.
Keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan selama satu dekade terakhir juga memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kepemimpinan yang solid dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, telah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini tercermin dari peningkatan arus investasi langsung asing dan peningkatan sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan teknologi. Dengan stabilitas yang terjaga, Indonesia berhasil menarik minat investor internasional untuk berpartisipasi dalam berbagai proyek pembangunan, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara dan inisiatif strategis lainnya. Stabilitas politik yang terus terjaga ini menjadi fondasi kuat dalam melanjutkan pembangunan jangka panjang demi mencapai target Visi Indonesia Emas 2045.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan pemerintah

Berkat Program AMANAH di Era Presiden Jokowi, Kreativitas Masyarakat Aceh Meningkat

*Aceh* – Program AMANAH (Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat) yang diluncurkan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kreativitas dan inovasi masyarakat Aceh.

Melalui berbagai program yang dilaksakan Amanah, masyarakat di daerah ini kini semakin berdaya dan mampu menggali potensi lokal yang sebelumnya terpendam.

Program AMANAH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh dengan memfasilitasi akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan dukungan bagi para pemuda untuk mengembangkan usaha mereka. Inisiatif ini telah berhasil menyentuh berbagai sektor, termasuk pertanian, kerajinan, dan pariwisata.

Dalam beberapa waktu terakhir, banyak pelaku usaha muda yang memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh program ini. Misalnya, kelompok tani di Kabupaten Aceh Besar telah berhasil meningkatkan hasil pertanian mereka melalui pelatihan teknik pertanian modern dan penggunaan teknologi tepat guna.

Sementara itu, pengrajin kerajinan tangan di Sabang mendapatkan akses pasar yang lebih luas.

“Saya merasa sangat terbantu dengan adanya program AMANAH. Sekarang, produk kerajinan saya bisa dipasarkan hingga ke luar Aceh,” ujar Zainab, seorang pengrajin asal Sabang.

“Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan saya, tetapi juga mengangkat nama baik daerah kami.”, imbuhnya.

Program ini juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru, ucapnya.

Dengan dukungan pemerintah, banyak wirausahawan muda bermunculan, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Kreativitas mereka tidak hanya menghasilkan produk yang inovatif, tetapi juga memperkuat identitas budaya Aceh yang kian dikenal di tingkat nasional, tandasnya.

Sementara itu, banyak pelaku usaha muda yang memanfaatkan peluang ini. Misalnya, kelompok pengrajin batik di Aceh Selatan telah berhasil mengembangkan motif dan teknik baru dengan menggunakan pewarna alami dari tanaman lokal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga memberikan ciri khas yang membedakan batik Aceh di pasar nasional.

“Saya merasa sangat terbantu dengan adanya program AMANAH. Sekarang, produk batik kami menggunakan pewarna alam yang lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai jual tinggi,” ujar Fitri, seorang pengrajin batik asal Aceh Selatan.

“Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan kami, tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya Aceh kepada masyarakat luas,” tuturnya.

Melihat keberhasilan ini, Pemerintah Provinsi Aceh mendukung penuh kelanjutan program AMANAH dan berencana untuk meningkatkan skala serta jangkauan inisiatif ini.

“Kami berkomitmen untuk terus mendorong kreativitas masyarakat dan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang,” kata Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki.

Keberhasilan program AMANAH di Aceh menjadi contoh nyata bagaimana intervensi yang tepat dapat mengubah kehidupan masyarakat, pungkasnya.

Di era Presiden Jokowi, upaya pemberdayaan masyarakat seperti ini menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, ungkapnya.

Dengan semangat yang tinggi, masyarakat Aceh siap untuk terus berinovasi dan berkontribusi pada pembangunan bangsa, mewujudkan cita-cita bersama dalam menghadapi tantangan di masa depan tutupnya.

BIN: Program AMANAH, Legacy Jokowi Untuk Masyarakat dan Anak Muda Aceh

*Aceh* – Program Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat (AMANAH) yang diinisiasi Badan Intelijen Negara (BIN) ditujukan sebagai pusat pengembangan talenta bagi anak muda Aceh, yang meliputi pelatihan dan pengembangan minat-bakat hingga pembinaan kewirausahaan sekaligus pemasaran.

Dengan akan diresmikan gedung AMANAH 15 Oktober 2024, hal itu akan menjadi legacy dari Presiden Jokowi bagi masyarakat Aceh. AMANAH hadir sebagai jawaban atas kebutuhan anak muda Aceh sebagai wadah untuk berekspresi serta menyalurkan minat serta bakat dan talentanya.

BIN akan terus memberikan dukungannya dalam pengembangan bakat dan minat serta kreativitas hingga inovasi yang dimiliki oleh anak muda Aceh. Dengan banyaknya program di Amanah, diantaranya seni karya ragam souvenir khas Aceh, kuliner, desainer, modeling, pelatihan jurnalistik, konten kreator hingga fotografi.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto mengatakan pembangunan Youth Creative Hub Aceh atau Gedung Pusat AMANAH yang memiliki fasilitas yang sangat lengkap bertujuan untuk memajukan kemandiriian para pemuda.

“Terdapat 9 area yang dibangun seperti gedung multi fungsi, gedung utama, asrama putra dan putri, musholla, bangunan rumah kaca, penyulingan, ground water tank hingga rumah genset,” ujar Muhammad.

Muhammad berharap dengan adanya gedung AMANAH menjadikan para anak muda mendapat pelatihan untuk peningkatan kemandirian, kompetensi dan profesionalisme menjadi pelaku wirausaha atau pengusaha muda.

“Semoga nantinya anak muda Aceh juga dikenalkan cara mengelola dan memasarkan produk secara digital, termasuk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pengembangan usaha mereka,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Pengembangan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK), Syaifullah Muhammad bahwa hadirnya Gedung Pusat AMANAH dengan fasilitas lengkap dapat menjadi penggerak perekonomian baru di Aceh.

“Program yang diinisiasi Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut sangat membantu generasi muda dalam bidang bisnis rintisan atau startup,” kata Syaifullah.

Dengan hadirnya gedung multifungsi ini dapat meningkatkan kemampuan generasi muda dalam bidang kreatif, riset dan teknologi, kewirausahaan, industri kreatif, pendidikan, literasi, budaya dan juga bahasa, imbuhnya.

“Mudah-mudahan kegiatan ini jadi gerakan ekonomi baru, khususnya anak muda yang ada di Aceh menjadi startup bisnis baru di Aceh, dan jadi gerakan ekonomi anak muda khususnya komersil produk nilam,” pungkasnya.

Sementara itu, salah seorang volunteer AMANAH, Atha Fayyadh, mengatakan bahwa AMANAH merupakan program unggulan Presiden Joko Widodo dalam bidang pemberdayaan anak muda di Aceh. Tujuannya adalah untuk mencakup sebanyak mungkin anak muda Aceh dari berbagai bidang ekonomi kreatif.

“Salah satu program untuk anak muda Aceh yang bergerak di bidang pemberdayaan, dengan fokus di beberapa sektor. Seperti pertanian, perikanan, dan masih banyak lagi,” tutup Atha.

Peresmian Gedung AMANAH di Aceh Pacu Semangat Kreativitas Generasi Muda

*Aceh* – Peresmian Gedung Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat (AMANAH) yang diinisiasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi langkah konkret pemerintah untuk mengembangkan keterampilan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, program AMANAH merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo Kepada Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D untuk ikut mengembangkan potensi pemuda. Keberadaan program tersebut pun mendapat sambutan luas berbagai elemen masyarakat.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Wamenkominfo RI), Nezar Patria menekankan pentingnya program AMANAH sebagai wadah bagi generasi muda Aceh yang ingin mengembangkan usaha rintisan.

“Program ini bertujuan sebagai wadah bagi mereka yang memiliki minat dan semangat dalam usaha rintisan,” jelas Nezar.

Ia menambahkan bahwa program ini mendukung transformasi digital dengan menyediakan kelas pengelolaan usaha startup dan beasiswa digital talent.

Senada, Ketua Badan Pengembangan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK), Syaifullah Muhammad, memandang optimis bahwa program AMANAH dapat mendorong lahirnya generasi muda yang kompeten di bidang startup.

“Program ini sangat membantu generasi muda dalam bisnis rintisan,” ujarnya.

Syaifullah berharap kehadiran AMANAH dapat meningkatkan kemampuan generasi muda Aceh dalam berbagai bidang, termasuk kreatif, riset, teknologi, kewirausahaan, pendidikan, dan literasi budaya.

“Semoga kegiatan ini menjadi gerakan ekonomi baru bagi anak muda Aceh, khususnya dalam komersial produk nilam,” tambahnya.

Sementara itu, Jasmine, salah satu anggota AMANAH, menyampaikan bahwa tujuan utama program ini adalah memberikan ruang bagi kreativitas anak muda Aceh.

“Program AMANAH bertujuan untuk mewujudkan kreativitas anak muda Aceh dengan menggali potensi dari berbagai sektor yang diminati,” pungkasnya.

Peresmian ini diharapkan menjadi awal dari percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif dan kewirausahaan di Aceh melalui pemanfaatan teknologi digital.

Peresmian Gedung Amanah Bentuk konkrit Kepedulian Presiden Jokowi Terhadap Masa Depan Anak Muda Aceh

*Aceh* – Presiden Jokowi mengatakan pihaknya sangat peduli dengan masa depan Anak Muda Aceh. Oleh sebab itu, Badan Intelijen negara diperintahkan untuk menginisiasi Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat (AMANAH) di Ladong Aceh.

Presiden Jokowi inginkan Amanah dapat menjadi wadah yang prositif bagi anak muda Aceh.

Hal tersebut tercermin kegiatan – kegiatan Amanah yang telah menjangkau anak muda Aceh di berbagi daerah dan juga mencakup sejumlah bidang minat generasi muda Aceh.

Sebut saja salah satu kegiatan Amanah yang memiliki ketertarikan anak muda Aceh adalah pelatihan untuk membuat kostum desain kostum karnaval. Kegiatan tersebut bertujuan salah satunya menciptakan desainer – desainer handal di Aceh. Dengan diberikan pelatihan untuk membuat desainn kostum karnaval diharapkan anak muda Aceh dapat lebih meningkatkan keahliannya dibidang tersebut.

Inal Akhyar, salah satu desainer terpilih dari Bireun, merasa senang dan semangat dengan kesempatan ini. Dia kagum atas event besar yang diadakan oleh AMANAH karena sebelumnya tidak pernah ada kegiatan besar tersebut di Banda Aceh.

“Awalnya saya bingung karena tidak bisa menjahit, tetapi AMANAH membantu dan membimbing kami. Sekarang saya lega dan tidak sabar menunggu pelatihannya,” ungkap Inal.

Selain itu, pada sesi pelatihan, para peserta disuguhi peragaan kostum karnival dari Solo Batik Carnival yang membuat peserta pelatihan semakin antusias.

Salah satu peserta yang beruntung belajar langsung membuat kostum karnaval bersama Ade Sugriwa adalah Cut Eli Shahara, mahasiswa jurusan Tata Busana, Universitas Syah Kuala.

Menurut Cut Eli, acara ini tidak hanya menjadi sarana menambah pengetahuan, tapi juga mampu menampung bakat-bakat mahasiswa dan masyarakat yang tertarik di dunia karnaval.

“Seru banget ya, karena banyak banget pelajaran yang dapat kita ambil. Acara ini mampu menampung wadah-wadah mahasiswa atau masyarakat yang ada bakat, ada minat tertarik di bidang karnaval, karena sebelum-sebelumnya belum ada acara yang pernah seperti Amanah buat ini, jadi sangat mendorong minat kami selaku mahasiswa tata busana,” jelasnya.

Ade Sugriwa, salah satu juri dan mentor, terkesan dengan semangat dan kreativitas peserta. Menurutnya, acara ini menunjukkan bahwa AMANAH konsisten dalam mendukung dan mengembangkan kreativitas anak muda Aceh. Dia berharap acara ini dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi kreatif di Aceh.

“Dampak dari sebuah karnaval itu banyak sekali, bagi para kreator bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang. Inilah wadah yang bisa memacu mereka menjadi orang berguna semua, short course-short course seperti ini penting apalagi AMANAH memfasilitasi anak-anak karnaval, bisa membuat mereka mandiri dan kreatif,” ujar Ade.