Latest News
Kerja Sama Luar Negeri Memperkuat Kemandirian Penanganan Karhutla
Oleh: Arif Wicaksono Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui koordinasi lintas…
Diplomasi Kemanusiaan Memperkuat Upaya Nasional Mengatasi Karhutla
Oleh: Bara Winatha Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia memerlukan sinergi yang kuat antara…
Kerja Sama Internasional Perkuat Operasi Pemadaman Karhutla Indonesia
*Jakarta* - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla)…
Pemerintah Optimalkan Kerja Sama Luar Negeri untuk Percepat Pemadaman Karhutla
JAKARTA – Pemerintah Indonesiaàaklqqk0mp11.1 mengoptimalkan kerja sama internasional untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan…
Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak
Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan.…
Rumah Subsidi 2027 Membuka Harapan Baru bagi Keluarga Berpenghasilan Rendah
Oleh: Syifa Handayani Memiliki rumah sendiri merupakan impian banyak keluarga Indonesia, terutama masyarakat berpenghasilan rendah…
Pemerintah Perkuat Kolaborasi Perbankan untuk Rumah Subsidi 2027
JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan sektor perbankan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian…
Rumah Subsidi 2027 Diperkuat, Akses Hunian Layak Makin Diperluas
JAKARTA – Pemerintah menyiapkan perluasan akses kepemilikan rumah layak dan terjangkau melalui program rumah subsidi…
Prabowo Resmikan Sekolah Rakyat di Aceh, Perkuat Pemerataan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat
Nagan Raya – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan gedung baru Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan…
Resmikan Masjid Giok Nagan Raya, Presiden Prabowo Dorong Pariwisata dan Kesejahteraan Aceh
NAGAN RAYA, — Presiden Prabowo Subianto meresmikan Masjid Agung Baitul A'la atau Masjid Giok di…