Latest News
Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar
Oleh : Radjiman Arif Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan. Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi bencana yang baik harus berjalan dalam dua arah: pemerintah wajib memberikan informasi secara cepat dan terbuka, sementara masyarakat perlu memiliki disiplin untuk mengakses sumber resmi. Kewaspadaan harus tetap tinggi, tetapi tidak boleh berubah menjadi ketakutan tanpa dasar. Data menjadi pembeda antara kesiapsiagaan yang rasional dan kepanikan yang tidak produktif. Pelajaran serupa terlihat dalam penanganan informasi mengenai aktivitas Gunung Semeru. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, sebelumnya mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap video erupsi yang beredar di media sosial. Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut dipastikan tidak sesuai dengan kondisi terkini berdasarkan data pemantauan resmi aktivitas Gunung Semeru. Menurut Isnugroho, penyebaran informasi kebencanaan yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Karena itu, publik perlu membiasakan diri melakukan pengecekan sebelum membagikan konten. Dalam situasi bencana, satu video yang salah konteks dapat menciptakan persepsi bahwa ancaman sedang berlangsung, padahal kondisi sebenarnya mungkin telah berubah atau tidak sesuai dengan narasi yang beredar. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa mitigasi modern tidak hanya berkaitan dengan pemantauan gunung api dan kesiapan evakuasi. Mitigasi juga menyangkut pengelolaan informasi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan klarifikasi secara cepat agar informasi keliru tidak berkembang menjadi kepanikan yang lebih luas. Tantangan komunikasi kebencanaan juga terlihat di Jakarta setelah adanya informasi mengenai kemungkinan paparan abu vulkanik. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan. Ia menekankan pentingnya mengikuti informasi dari lembaga resmi dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum melalui proses verifikasi. Menurut Chico, masyarakat perlu menjadikan informasi dari BMKG, PVMBG, BPBD, dan pemerintah daerah sebagai rujukan utama. Sikap tersebut penting agar warga dapat mengambil langkah yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk menggunakan perlindungan diri apabila diperlukan, tanpa terpengaruh oleh narasi berlebihan yang beredar di media sosial.…
Pemerintah Bergerak Tangani Erupsi Anak Krakatau
Jakarta - Pemerintah bergerak memperkuat kesiapsiagaan menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan sebaran abu…
Negara Hadir, BNPB hingga BMKG Perkuat Mitigasi Erupsi Anak Krakatau
Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah mitigasi dan penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat…
Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana
Oleh: Camelia Kencana Risiko bencana merupakan bagian dari tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan.…
Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk bersiaga menghadapi peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak…
Pemerintah Pantau Erupsi Anak Krakatau, Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas
Pemerintah memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi prioritas utama dalam menghadapi aktivitas Gunung Anak Krakatau…
Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran
Oleh : Gavin Asadit Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, persatuan dapat diwujudkan dengan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Situasi bangsa yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. Dukungan terhadap pemerintahan juga tidak harus dipahami sebagai sikap yang menutup ruang kritik. Masyarakat tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal terpenting adalah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik. Kritik konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih luas, terutama ketika sebuah program masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, dukungan dan kritik bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan selama memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Gambaran mengenai tingkat kepercayaan publik juga terlihat dari hasil survei Media Survei Nasional atau Median. Survei yang dilakukan pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026 di 38 provinsi tersebut mencatat sebanyak 56,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka tersebut terdiri atas 15 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 41,2 persen lainnya cukup puas. Sementara itu, 36 persen responden menyatakan tidak puas dan 7,8 persen tidak memberikan jawaban atau menyatakan tidak tahu. Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun menjelaskan bahwa kepuasan publik tersebut antara lain dipengaruhi oleh sejumlah program pemerintah yang dinilai memberikan manfaat. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu program yang cukup banyak disebut responden sebagai alasan kepuasan terhadap pemerintah. Selain MBG, masyarakat juga menilai sejumlah langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dukungan terhadap sektor pertanian, serta bantuan kepada masyarakat miskin menjadi faktor yang berkontribusi terhadap penilaian positif tersebut. Meski demikian, hasil survei juga menunjukkan masih adanya ruang perbaikan. Sebagian responden yang tidak puas memberikan perhatian terhadap persoalan korupsi dan kondisi ekonomi. Hal tersebut dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan. Rico melihat hasil survei sebagai gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Bagi pemerintahan, penilaian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk mempertahankan program yang mendapat respons positif sekaligus memperbaiki sektor yang masih menjadi perhatian masyarakat.…
Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran
Oleh : Gavin Asadit Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, persatuan dapat diwujudkan dengan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Situasi bangsa yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. Dukungan terhadap pemerintahan juga tidak harus dipahami sebagai sikap yang menutup ruang kritik. Masyarakat tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal terpenting adalah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik. Kritik konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih luas, terutama ketika sebuah program masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, dukungan dan kritik bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan selama memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Gambaran mengenai tingkat kepercayaan publik juga terlihat dari hasil survei Media Survei Nasional atau Median. Survei yang dilakukan pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026 di 38 provinsi tersebut mencatat sebanyak 56,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka tersebut terdiri atas 15 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 41,2 persen lainnya cukup puas. Sementara itu, 36 persen responden menyatakan tidak puas dan 7,8 persen tidak memberikan jawaban atau menyatakan tidak tahu. Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun menjelaskan bahwa kepuasan publik tersebut antara lain dipengaruhi oleh sejumlah program pemerintah yang dinilai memberikan manfaat. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu program yang cukup banyak disebut responden sebagai alasan kepuasan terhadap pemerintah. Selain MBG, masyarakat juga menilai sejumlah langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dukungan terhadap sektor pertanian, serta bantuan kepada masyarakat miskin menjadi faktor yang berkontribusi terhadap penilaian positif tersebut. Meski demikian, hasil survei juga menunjukkan masih adanya ruang perbaikan. Sebagian responden yang tidak puas memberikan perhatian terhadap persoalan korupsi dan kondisi ekonomi. Hal tersebut dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan. Rico melihat hasil survei sebagai gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Bagi pemerintahan, penilaian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk mempertahankan program yang mendapat respons positif sekaligus memperbaiki sektor yang masih menjadi perhatian masyarakat.…
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kerukunan Jadi Modal Besar Jaga Indonesia
Oleh Fitra Rahman Hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming…
Jelang Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kerukunan Jadi Capaian Tertinggi Pemerintah
JAKARTA – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,…