Oleh : Yohanes Wandikbo
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, termasuk anak-anak di wilayah Papua. Pelaksanaan program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan akses terhadap makanan bergizi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali mereka yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau.
Perluasan layanan MBG di Tanah Papua tercermin dari keberadaan 275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di enam provinsi. Sebarannya meliputi 92 SPPG di Provinsi Papua, 65 SPPG di Papua Barat, 48 SPPG di Papua Barat Daya, 36 SPPG di Papua Tengah, 20 SPPG di Papua Selatan, serta 14 SPPG di Papua Pegunungan. Jumlah tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperluas pemerataan pelayanan pemenuhan gizi hingga ke berbagai wilayah.
Kehadiran ratusan SPPG tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan di Papua tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pemenuhan gizi merupakan investasi jangka panjang yang berpengaruh terhadap kesehatan, pertumbuhan, kemampuan belajar, dan kualitas generasi penerus. Melalui MBG, pemerintah berupaya menghadirkan dukungan nyata bagi tumbuh kembang anak sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Papua.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong pengaktifan SPPG, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan angka stunting tinggi, termasuk Papua Pegunungan. Pengoperasian fasilitas tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan tenaga penjamah makanan, pelatihan, serta pendataan penerima manfaat agar pelayanan dapat berjalan sesuai standar.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa perluasan program tidak sekadar mengejar jumlah fasilitas, melainkan juga memastikan kualitas pelaksanaan. Kesiapan dapur, tenaga pelaksana, ketersediaan bahan pangan, dan data penerima manfaat menjadi unsur penting agar makanan yang disalurkan memenuhi kebutuhan gizi dan standar keamanan pangan.
Dukungan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol menilai MBG dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi anak-anak, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Program ini diharapkan mampu memperkuat perhatian terhadap kelompok usia sekolah yang membutuhkan asupan nutrisi memadai untuk mendukung pertumbuhan dan kegiatan belajar.
Di sisi lain, pelaksanaan MBG juga membuka peluang bagi penguatan ekonomi masyarakat setempat. Keterlibatan petani, peternak, dan pelaku usaha pangan lokal dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara penyedia layanan gizi dan sektor produksi daerah. Dengan demikian, program ini tidak hanya menghadirkan manfaat bagi penerima makanan, tetapi juga membuka pasar bagi hasil pertanian dan peternakan masyarakat Papua.
Kepala Dinas Pertanian Papua Lunanka V.M.L. Daimboa menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menghubungkan SPPG dengan para petani lokal guna memastikan ketersediaan komoditas pangan. Skema pembelian langsung dari produsen diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat.
Penguatan rantai pasok lokal tersebut penting karena keberlanjutan MBG membutuhkan ketersediaan bahan pangan yang stabil. Ketika kebutuhan dapur SPPG dapat dipenuhi melalui produksi masyarakat sekitar, perputaran ekonomi berpotensi berlangsung di wilayah yang sama. Petani memperoleh kesempatan pemasaran yang lebih pasti, sedangkan SPPG memiliki akses terhadap bahan pangan yang lebih dekat dengan lokasi pelayanan.
BGN juga terus memperluas jangkauan pelayanan melalui pengoperasian 13 SPPG tambahan di Papua, dengan 10 unit di antaranya berada di wilayah 3T. Direktur Penyediaan dan Penyaluran BGN Wilayah II Nurjaeni menjelaskan bahwa perluasan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemenuhan gizi, termasuk di daerah yang memiliki tantangan geografis.
Meski demikian, karakteristik wilayah Papua membutuhkan pendekatan pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Jarak antarkampung, keterbatasan transportasi, ketersediaan tenaga kerja, infrastruktur, serta kondisi cuaca menjadi sejumlah aspek yang harus diperhitungkan. Karena itu, pengaktifan SPPG dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan masing-masing wilayah.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa pengoperasian SPPG di wilayah 3T mempertimbangkan kesiapan fasilitas dan berbagai kebutuhan pendukung. Pendekatan bertahap tersebut diperlukan agar setiap unit pelayanan dapat beroperasi secara optimal dan menjamin keberlanjutan distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG di Papua tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah SPPG, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Program ini memiliki potensi besar untuk memperbaiki pemenuhan gizi anak, memperkuat peran petani lokal, dan menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan berbagai pihak.
Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BGN, tenaga pelaksana, serta masyarakat menjadi kunci agar manfaat program semakin luas. Dengan pelaksanaan yang terencana dan memperhatikan karakteristik geografis Papua, MBG dapat menjadi bagian penting dari pembangunan manusia sekaligus penguatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua
