Swasembada Pangan Multi Komoditas: Dari Surplus Produksi Menuju Kedaulatan Sistemik
Swasembada Pangan Multi Komoditas: Dari Surplus Produksi Menuju Kedaulatan Sistemik
Oleh: Ganish Jain Malaika
Dalam studi ketahanan pangan global, terdapat satu indikator kunci yang membedakan negara rentan dari negara berdaulat: kemampuan menjaga pasokan dan harga di tengah tekanan eksternal. Indonesia, dalam dua tahun terakhir, menunjukkan kemajuan signifikan menuju swasembada pangan multi komoditas—bukan sekadar pada level produksi, tetapi juga pada stabilitas sistem.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada sembilan komoditas strategis nasional sebagai hasil peningkatan produksi dan dukungan kebijakan pemerintah. Ia menyebut produksi tinggi dan stok melimpah menjadi indikator konkret capaian tersebut, sementara komoditas yang belum sepenuhnya swasembada pun memiliki cadangan yang kuat.
Berdasarkan neraca pangan hingga April 2026, sembilan komoditas yang telah swasembada dan surplus meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Keberhasilan multi komoditas ini penting karena mengurangi ketergantungan pada satu sektor tunggal dan memperkecil risiko sistemik.
Empat komoditas lain—bawang putih, kedelai, daging sapi/kerbau, dan gula industri—masih dalam tahap penguatan produksi. Namun pendekatan kebijakan yang ditempuh menunjukkan keseriusan pemerintah membangun kedaulatan pangan secara menyeluruh. Yang menarik, surplus produksi tidak hanya berhenti pada angka statistik. Amran menegaskan bahwa stok yang melimpah menjadi bantalan kuat menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, termasuk Ramadan dan Idulfitri 1447 H. Ia menyampaikan bahwa tidak ada alasan harga beras naik karena stok nasional merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.
Data menunjukkan stok beras nasional mencapai sekitar 3,4 juta ton pada Februari 2026—dua kali lipat kondisi normal. Pemerintah juga menyiapkan cadangan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram sebagai instrumen stabilisasi.
Dalam manajemen risiko pangan, cadangan pemerintah berfungsi sebagai buffer stock untuk menekan volatilitas harga. Instrumen ini efektif jika dikombinasikan dengan pengawasan distribusi. Amran menegaskan bahwa pengawasan difokuskan pada sumber distribusi besar seperti pabrik dan distributor utama, bukan pedagang kecil. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman bahwa distorsi harga kerap terjadi di level hulu rantai pasok.
Namun swasembada multi komoditas tidak hanya berbicara tanaman pangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis Indonesia mencapai swasembada garam pada 2027. Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menyatakan pemerintah menempuh strategi ekstensifikasi dan intensifikasi tambak garam, termasuk pengembangan sentra industri di Rote Ndao seluas lebih dari 13.000 hektare.
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan garam nasional mencapai 4,9–5,2 juta ton per tahun, dengan sebagian besar untuk industri. Tantangan utama bukan sekadar kuantitas, melainkan kualitas garam industri berstandar tinggi seperti Chlor Alkali Plant (CAP). Karena itu, penggunaan teknologi evaporasi dan pembangunan pabrik melalui PT Garam menjadi langkah strategis meningkatkan daya saing.
Pendekatan serupa diterapkan pada sektor protein hewani. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan swasembada protein tahun ini guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan menjangkau lebih dari 90 juta penerima manfaat. Ia juga melakukan safari ke berbagai daerah untuk memastikan stok Bulog dan produksi berjalan sesuai rencana.
Investasi besar turut menguatkan fondasi ini. Badan Pengelola Investasi Danantara mengalirkan Rp20 triliun untuk mengembangkan ekosistem peternakan ayam terintegrasi. Juru Bicara Kementerian Pertanian, Agung, menyebut hilirisasi ayam terintegrasi sebagai inisiatif strategis untuk memastikan swasembada protein berkelanjutan dan berpihak pada peternak rakyat.
Data pemerintah menunjukkan MBG membutuhkan tambahan 1,1 juta ton daging ayam dan 774.000 ton telur per tahun. Proyek Danantara diproyeksikan menambah produksi 1,5 juta ton daging ayam dan 1 juta ton telur per tahun—cukup untuk menopang kebutuhan sekitar 82,9 juta penerima manfaat.
CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, menyatakan pihaknya mendukung enam proyek hilirisasi strategis senilai sekitar 7 miliar dolar AS sebagai bentuk komitmen membangun fondasi industri peternakan yang kuat dan mandiri. Di sisi pembiayaan rakyat, Kementerian Pertanian membuka akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp50 triliun bagi peternak dan koperasi agar terintegrasi dalam rantai pasok modern. PT Indonesia Food (ID Food) berperan sebagai offtaker untuk menjamin kepastian pasar.
Dalam kerangka pembangunan agribisnis, integrasi hulu–hilir merupakan prasyarat stabilitas pasokan dan harga. Tanpa kepastian offtake dan pembiayaan, produksi sering berfluktuasi dan menimbulkan siklus harga ekstrem. Swasembada pangan multi komoditas Indonesia kini tidak lagi semata berbasis produksi primer, tetapi telah bergerak ke arah penguatan ekosistem: regulasi, investasi, teknologi, pembiayaan, dan pengawasan distribusi. Ini adalah pendekatan sistemik.
Arah kebijakan menunjukkan konsistensi antara visi kedaulatan pangan dan instrumen implementasi. Keberhasilan sejati bukan hanya pada surplus hari ini, tetapi pada kemampuan menjaga keberlanjutan lima hingga sepuluh tahun mendatang. Dengan fondasi yang kini dibangun, Indonesia berada pada jalur yang semakin kokoh menuju kedaulatan pangan yang utuh dan berdaya saing global.
*) Pengamat Kebijakan Publik
