Serapan Gabah Meningkat, Jalan Menuju Swasembada Pangan Nasional
Oleh Arkan Dwiyanto
Peningkatan signifikan dalam serapan gabah pada awal 2025 menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tengah berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan nasional. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), potensi luas panen nasional pada April 2025 mencapai 1.595.583 hektare dengan estimasi produksi sebesar 8.631.204 ton gabah kering giling (GKG), atau setara dengan 4,97 juta ton beras. Ini menjadikan akumulasi produksi Januari hingga April 2025 berada di angka 13.948.785 ton GKG—angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
Prestasi ini tentu tidak lahir begitu saja. Daya dorong utama datang dari kontribusi besar 14 provinsi utama produsen padi yang menyumbang hingga 91,42 persen produksi nasional bulan ini. Wilayah Jawa Timur menjadi kontributor terbesar, disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah, sementara dari luar Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Lampung, dan NTB tampil sebagai penghasil utama. Total produksi dari wilayah-wilayah ini mencapai 7,89 juta ton GKG dengan luas panen sekitar 1,43 juta hektare, menjadikannya sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangga atas capaian ini, menyebutnya sebagai hasil nyata dari kerja keras para petani dan sinergi lintas sektor. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi utama perekonomian nasional. Dengan program-program strategis yang dicanangkan, termasuk peningkatan luas tambah tanam (LTT), pemerintah menargetkan peningkatan signifikan produksi padi sepanjang tahun 2025.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa target LTT sebesar 1,6 juta hektare harus dipantau harian demi menjamin tercapainya target swasembada. Menurutnya, peningkatan serapan gabah yang dilakukan Perum Bulog hingga 2.000 persen dibandingkan periode sebelumnya merupakan indikator keberhasilan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Lebih lanjut, Amran juga mengungkap bahwa penindakan tegas terhadap mafia pangan telah membuahkan hasil, dengan lebih dari 20 tersangka berhasil diamankan. Langkah ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem pangan yang bersih dan berkeadilan, bebas dari intervensi para spekulan yang merugikan petani dan masyarakat.
Evaluasi Angka Tetap (ATAP) hasil panen yang menunjukkan kenaikan sebesar 60 persen dari tahun sebelumnya menjadi bukti bahwa strategi tanam yang lebih ketat, pengawasan berlapis, dan sinergi pusat-daerah membuahkan hasil nyata. BPS bahkan mencatat bahwa produksi beras nasional dalam empat bulan pertama tahun ini mencapai 16,5 juta ton—angka tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menambahkan bahwa perhatian Presiden terhadap sektor pertanian sangat besar. Ia dan Menteri Pertanian kerap mendapat arahan langsung dari Presiden untuk memantau progres produksi dan memastikan ketersediaan pangan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pangan tidak hanya menjadi kebutuhan dasar rakyat, melainkan juga elemen strategis dalam membangun kemandirian bangsa.
Sudaryono menekankan pentingnya evaluasi LTT harian secara nasional, karena luas panen sangat ditentukan oleh proses-proses awal seperti pembibitan, ketersediaan pupuk, serta sistem irigasi. Ia menyebut bahwa dalam satu bulan terakhir, tren data harian menunjukkan pergerakan positif, sejalan dengan meningkatnya semangat dan motivasi petani di berbagai wilayah.
Di sisi lain, program Serapan Gabah yang dijalankan Perum Bulog memberikan efek domino yang signifikan terhadap kesejahteraan petani. Seperti di wilayah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), para petani menyambut baik harga pembelian Bulog sebesar Rp6.500 per kilogram yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan tawaran tengkulak. Program ini menjamin harga jual gabah petani tetap stabil dan kompetitif, mendorong petani untuk terus meningkatkan produksi.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil DIY, Ninik Setyowati, memastikan bahwa seluruh gabah kering panen petani akan diserap tanpa kriteria khusus. Hingga saat ini, dari target 14.000 ton gabah di wilayah DIY, sekitar 9.500 ton telah terserap, dan penyerapan akan terus dilanjutkan walau target telah tercapai. Langkah ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap petani sebagai pahlawan ketahanan pangan nasional.
Tidak hanya menyerap, Bulog juga mempermudah mekanisme penjualan bagi petani. Melalui koordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL), Babinsa, hingga pengelola gudang, petani dapat langsung didatangi oleh tim pembeli gabah lengkap dengan angkutan. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan petani, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam distribusi hasil panen.
Semua capaian dan inisiatif ini memperkuat optimisme bahwa Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mencapai swasembada pangan nasional. Peningkatan produksi, penyerapan gabah yang tinggi, perbaikan tata kelola pertanian, serta penegakan hukum terhadap mafia pangan menjadi pilar yang menopang visi besar ketahanan pangan Indonesia.
Momentum ini harus dijaga dan ditingkatkan, dengan terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga penunjang, dan para petani. Dalam jangka panjang, pencapaian ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan impor beras, tetapi juga menegaskan kedaulatan pangan sebagai bagian integral dari kedaulatan negara.
Dengan kerja keras yang berkelanjutan, didukung oleh kebijakan yang berpihak dan program yang tepat sasaran, swasembada pangan bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang semakin dekat di depan mata.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan pangan
