Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh adalah merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai tenaga pengajar. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa calon guru ASN yang akan mengajar di Sekolah Rakyat tetap harus melalui serangkaian tes sebelum ditempatkan sesuai domisili mereka. Seleksi yang ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga pengajar memiliki kompetensi yang memadai dalam mendidik siswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan pendidikan khusus sebelum mulai mengajar, sehingga dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan di lingkungan Sekolah Rakyat.
Perekrutan tenaga pengajar ini akan dipimpin oleh Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dukungan juga akan diberikan oleh tim ahli dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti), serta pakar pendidikan lainnya. Dengan kolaborasi berbagai pihak ini, diharapkan kualitas pengajaran di Sekolah Rakyat dapat mencapai standar yang diharapkan.
Selain memastikan ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas, pemerintah juga menerapkan seleksi ketat bagi calon siswa. Hanya anak-anak yang termasuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhak mendaftar. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar ditujukan bagi mereka yang membutuhkan. Orang tua siswa juga diwajibkan menandatangani perjanjian yang menjamin bahwa anak mereka akan menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Ini merupakan kebijakan penting untuk mencegah anak putus sekolah di tengah jalan.
Pemerintah juga mempertimbangkan aspek sosial dan emosional siswa dalam program Sekolah Rakyat. Meskipun berbasis asrama, sekolah ini tetap memberikan kemudahan bagi orang tua untuk menjenguk anak-anak mereka kapan saja. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu siswa merasa lebih nyaman dan termotivasi dalam belajar. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat pembelajaran, tetapi juga rumah kedua bagi mereka.
Dalam hal infrastruktur, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang sangat proaktif dalam mengajukan lokasi sekolah ini. Gus Ipul menyatakan bahwa hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur telah mengajukan permohonan pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah berharap provinsi lain dapat segera menyusul sehingga akses pendidikan bagi anak-anak miskin dapat semakin luas.
Dari sisi anggaran, Kementerian Keuangan telah memastikan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat telah dimasukkan dalam anggaran pendidikan pada APBN 2025. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tetap memperhatikan alokasi 20% untuk sektor pendidikan. Pemerintah juga telah merancang berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk dengan mengalokasikan dana untuk renovasi dan revitalisasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan, serta penyediaan makan bergizi bagi siswa.
Dukungan terhadap Sekolah Rakyat juga datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menteri Abdul Mu’ti menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam penyediaan kurikulum dan kebutuhan tenaga pengajar. Menurutnya, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada sistem pendidikan yang diterapkan. Oleh karena itu, kurikulum di sekolah ini dirancang agar tidak hanya berfokus pada mata pelajaran akademik, tetapi juga pada penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, serta keterampilan yang dapat membantu siswa dalam kehidupan sehari-hari.
Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada Juli 2025, dengan sekolah yang berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Target peserta didik meliputi jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Selain itu, seleksi siswa tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi tetapi juga aspek akademik guna memastikan bahwa mereka siap mengikuti proses pembelajaran.
Keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam menekan angka putus sekolah di Indonesia. Program ini bukan sekadar memberikan akses pendidikan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga tenaga pengajar profesional, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu terobosan terbaik dalam dunia pendidikan Indonesia.
Sebagai langkah inovatif, Sekolah Rakyat juga dapat menjadi model pendidikan inklusif yang mengutamakan keadilan sosial. Dengan memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak miskin, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pemerataan pendidikan. Ini bukan hanya soal memberikan kesempatan belajar, tetapi juga memberdayakan generasi muda agar memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan di masa depan.
Dengan strategi yang matang, pengawasan yang ketat, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini tidak hanya berperan dalam mencetak individu yang berpendidikan, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih berdaya dan berkeadilan.
*Penulis merupakan guru asal Yogyakarta
