Sekolah Rakyat Mampu Entaskan Kemiskinan
Oleh: Dewi Puteri
Pemerintah menunjukkan komitmen kuatnya dalam membangun masa depan bangsa melalui peluncuran program Sekolah Rakyat, sebuah terobosan visioner yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dari akarnya. Program ini bukan sekadar wujud perhatian terhadap sektor pendidikan, melainkan juga bentuk nyata keberpihakan negara terhadap masyarakat miskin yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan berkualitas.
Dengan pendekatan menyeluruh, yaitu gratis, berasrama, dan berorientasi pada pemberdayaan, Sekolah Rakyat menjadi simbol harapan baru bagi jutaan anak bangsa untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan menatap masa depan dengan lebih cerah dan penuh peluang.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai institusi pendidikan inklusif yang tidak hanya memberikan akses belajar secara cuma-cuma, namun juga mengangkat harkat dan martabat anak-anak dari keluarga miskin melalui pemberdayaan dan pengembangan potensi. Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat akan menyediakan fasilitas pendidikan dari jenjang SD hingga SMA, dengan sistem asrama yang memungkinkan siswa fokus belajar tanpa terbebani kondisi ekonomi keluarga. Target awal pembangunan adalah 200 sekolah pada tahun ini, dengan 53 unit pertama telah dipersiapkan menggunakan gedung-gedung milik pemerintah yang akan direnovasi sesuai kebutuhan.
Harapan besar terhadap program ini disampaikan oleh berbagai tokoh pemerintahan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan bahwa Sekolah Rakyat diharapkan benar-benar menjadi alat pemutus rantai kemiskinan. Pendidikan gratis yang ditawarkan oleh sekolah ini diharapkan mampu mencegah kemiskinan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dengan adanya Sekolah Rakyat, anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan untuk mengubah masa depan mereka, tidak lagi terjebak dalam nasib orang tua yang harus hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Program ini juga selaras dengan visi pembangunan generasi emas 2045. Menyediakan pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang paling termarjinalkan, adalah syarat mutlak untuk mencetak sumber daya manusia unggul di masa depan. Pendidikan harus menjadi instrumen sosial mobilitas vertikal yang membuka jalan bagi anak-anak dari latar belakang kurang beruntung untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
Presiden Prabowo Subianto, sebagai penggagas program ini, menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya sarana pendidikan, tetapi juga sebuah strategi besar dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam arahannya, Presiden menyebutkan bahwa jika ayah seorang anak bekerja sebagai pemulung, maka anaknya tidak boleh lagi menjadi pemulung. Negara harus hadir untuk membuka jalan keluar dari kemiskinan dengan cara yang bermartabat, dan pendidikan adalah pintu pertama dan utama menuju perubahan.
Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat mencapai 200 unit setiap tahunnya. Dalam lima tahun ke depan, diharapkan setiap kabupaten memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat, terutama di wilayah-wilayah dengan kantong kemiskinan ekstrem. Pendekatan ini menggunakan data sebaran kemiskinan sebagai dasar penempatan lokasi sekolah, sehingga distribusi manfaatnya lebih tepat sasaran. Dengan cakupan yang luas dan sistematik, program ini bisa menjadi fondasi kuat dalam menciptakan pemerataan pendidikan di seluruh pelosok negeri.
Dari sisi substansi pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat akan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Sistem multi-entry dan multi-exit memungkinkan siswa untuk masuk kapan saja dan naik kelas sesuai dengan capaian belajar, bukan sekadar mengikuti sistem klasikal tahunan. Fleksibilitas ini memberikan ruang lebih bagi siswa yang memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda untuk tetap mengejar ketertinggalan mereka dalam pendidikan formal. Selain itu, rekrutmen guru juga akan dilakukan secara khusus untuk memastikan kualitas pengajaran di Sekolah Rakyat tidak kalah dengan sekolah umum lainnya.
Sementara itu, dari sisi infrastruktur, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa percepatan penyediaan sarana dan prasarana menjadi fokus utama. Sebanyak 53 lokasi awal telah ditentukan, dengan memanfaatkan aset-aset yang sudah ada milik Kemensos maupun pemerintah daerah. Meski bangunannya sudah tersedia, proses renovasi dan penambahan fasilitas tetap diperlukan agar bangunan tersebut layak dijadikan tempat belajar yang kondusif. Selain 53 sekolah yang menggunakan bangunan existing, sebanyak 147 sekolah lainnya akan dibangun dari nol dalam waktu dekat.
Melihat keseriusan pemerintah dalam menjalankan program ini, Sekolah Rakyat layak mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa. Tidak hanya sebagai sarana pengentasan kemiskinan, Sekolah Rakyat juga bisa menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan struktural dalam dunia pendidikan. Akses pendidikan yang merata dan berkualitas adalah hak setiap anak bangsa, bukan privilese yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir kalangan.
Pembangunan manusia dimulai dari pendidikan. Sekolah Rakyat menawarkan harapan baru, bukan hanya untuk anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga bagi masa depan bangsa secara keseluruhan. Bila dijalankan secara konsisten, transparan, dan akuntabel, program ini dapat menjadi titik balik dalam sejarah pembangunan sosial Indonesia. Kemiskinan yang selama ini menjadi warisan turun-temurun, bisa diputus dengan menyediakan jembatan menuju masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan.
Oleh karena itu, keberadaan Sekolah Rakyat bukanlah sekadar proyek pembangunan, melainkan cermin dari tanggung jawab negara dalam merawat martabat warganya. Dengan pendidikan sebagai senjata utama, anak-anak dari lapisan masyarakat paling bawah sekalipun berhak untuk bermimpi dan mewujudkan mimpi itu. Sekolah Rakyat adalah janji negara bahwa kemiskinan bukanlah takdir, dan setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.
*Penulis merupakan Tenaga Kependidikan
