Sekolah Rakyat Dorong Kebangkitan Masyarakat Menuju Indonesia Emas
Oleh Halimah Damayana
Pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 tidak dapat dilepaskan dari satu prasyarat utama: kualitas sumber daya manusia. Di tengah cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai negara maju seratus tahun setelah kemerdekaan, tantangan terbesar masih bertumpu pada kesenjangan sosial dan keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Dalam konteks inilah, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi jawaban konkret sekaligus harapan baru yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial.
Program Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pendidikan. Ia merupakan instrumen strategis untuk membangun peradaban dari akar rumput. Sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Sekolah Rakyat bertujuan untuk memuliakan keluarga miskin dan menjadi pijakan awal bagi kebangkitan wong cilik dalam menghadapi masa depan Indonesia. Program ini didesain dengan pendekatan holistik, menjawab keterbatasan biaya, akses, dan lingkungan belajar yang selama ini menjadi kendala utama bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.
Salah satu keunggulan Sekolah Rakyat adalah formatnya sebagai boarding school, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Konsep ini memungkinkan peserta didik untuk memperoleh lingkungan belajar yang kondusif dan terarah, bebas dari tekanan ekonomi keluarga yang seringkali memaksa anak untuk bekerja sejak usia dini. Dengan sistem asrama, para siswa dapat didampingi secara intensif dalam aspek akademik, karakter, dan kedisiplinan, sehingga membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual.
Langkah progresif ini menjadi bukti bahwa pemerintahan saat ini memprioritaskan pembangunan manusia sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Sekolah Rakyat adalah simbol keberpihakan negara terhadap masyarakat kecil. Program ini menjangkau mereka yang selama ini berada di pinggiran sistem, yang hidup dalam keterbatasan dan nyaris tak tersentuh oleh fasilitas pendidikan berkualitas.
Pemerintah telah menetapkan bahwa peserta didik Sekolah Rakyat akan dipilih secara selektif berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendekatan berbasis data ini menjadi mekanisme penting untuk memastikan program tepat sasaran dan tidak salah arah. DTKS yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial merupakan hasil penyelarasan data lintas kementerian dan lembaga, sehingga menjadi pijakan kuat dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan secara sistematis dan terintegrasi.
Lebih dari sekadar angka statistik, program ini memberi ruang baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk bermimpi besar. Bahkan anak-anak jalanan pun mendapat kesempatan yang sama, asalkan memenuhi kriteria dan mampu menunjukkan semangat belajar serta kedisiplinan yang dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menawarkan pendidikan, tetapi juga jalan keluar dari siklus kemiskinan yang telah mengakar selama generasi.
Pemerintah daerah pun menyambut program ini dengan antusias. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan dukungan penuh terhadap Sekolah Rakyat. Menurutnya, pelaksanaan program ini akan selaras dengan arah kebijakan pusat, termasuk pembangunan fisik dan penempatan tenaga pengajar. Fokus utama diarahkan pada wilayah dengan kategori miskin ekstrem, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling rentan.
Hal serupa juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menilai bahwa Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata komitmen negara dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam pembangunan pendidikan nasional. Bahkan, Jawa Barat telah menargetkan pembangunan 30 Sekolah Rakyat yang akan tersebar di wilayah pelosok. Program ini akan menjadi tonggak penting dalam membuka akses pendidikan yang selama ini sulit dijangkau oleh anak-anak dari latar belakang keluarga miskin ekstrem.
Kehadiran Sekolah Rakyat juga patut diapresiasi sebagai wujud konkret semangat keadilan sosial yang menjadi salah satu sila utama dalam Pancasila. Ketika negara hadir memberikan solusi pendidikan bagi mereka yang termarjinalkan, maka itu berarti negara sedang menunaikan tanggung jawab konstitusionalnya. Pendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa segelintir orang. Pendidikan harus menjadi jembatan yang mampu membawa siapa pun, dari mana pun, menuju kehidupan yang lebih baik.
Di tengah dunia yang terus berubah dan menuntut kompetensi tinggi, Sekolah Rakyat dapat menjadi motor penggerak yang efektif dalam mencetak generasi unggul dari kalangan bawah. Program ini bukan sekadar proyek lima tahunan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Anak-anak yang tumbuh dan belajar dalam sistem ini diharapkan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, menjadi pemimpin masa depan yang lahir dari pelataran kesederhanaan namun dibekali integritas dan daya juang yang tinggi.
Mimpi Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud jika rakyat kecil terus tertinggal. Sekolah Rakyat menjadi titik tolak kebangkitan masyarakat menuju kesetaraan dan keadilan sosial. Ia adalah wujud nyata dari pembangunan yang berpihak pada yang lemah, dan menjadi simbol bahwa kemajuan bangsa dimulai dari ruang kelas sederhana yang terbuka untuk semua.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah pusat dan dukungan nyata dari pemerintah daerah, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi mercusuar perubahan sosial yang menyinari seluruh pelosok negeri. Melalui program ini, negara kembali hadir sebagai pengayom rakyat kecil, membuka peluang baru, dan membangun masa depan yang inklusif bagi semua anak bangsa.
)* Penulis merupakan Pemerhati Masalah Pendidikan
