Rektor ITB Ahmad Dahlan: BLT Sebaiknya Diberikan kepada Pihak Yang Tepat
Langkah Pemerintah menaikkan harga BBM sejatunya adalah karena untuk menjaga stabilitas fiskal APBN yang kini terbebani tingginya subsidi akibat gejolak harga migas dunia. Kenaikan harga BBM dinilai sudah tepat karena berdasarkan kalkulasi yang tepat dan valid; sehingga kebijakannya bisa diterima.
Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD), Dr Mukhaer Pakkana mengungkapkan langkah Pemerintah menaikan harga BBM adalah langkah yang tepat menghadapi kemungkinan defisit APBN yang terlalu jauh dari batas normal menurut undang-undang, yaitu 3 persen. Dirinya pun menawarkan agar Pemerintah berkiblat pada tren harga minyak Brent dan Texas.
“Opsi penyesuian harga yg saya tawarkan kisaran 35% dan pemerintah sudah terapkan. Selama ini, dasar perhitungan harga minyak yang dilakukan Pemerintah, berkiblat pada tren harga minyak Brent dan Texas. Jelas itu harga pasar. Jika itu dijadikan patokan, pasti harga BBM disesuaikan” Ujar Mukhaer.
Mukhaer pun menyarankan agar lembaga instansi pemerintah terkait mencari sumber minyak internasional yang berasal dari Rusia, selain murah juga stok ketersediaan yang masih aman dan tidak takut dengan sansksi embargo Amerika.
“Tapi kalau mencari sumber minyak internasional yg lain, misalnya, minyak mentah Rusia, saya kira jauh lebih murah. Bisa menyamai harga yg dipatok dalam APBN 2022, yakni US 62 per barel. Di sisi lain, supply dari Rusia juga tidak kurang. Bahkan, China dan India menjadi pengimpor terbesar dari Rusia” Tambah nya.
Minyak mentah dari Rusia diyakini dapat melonggarkan kemacetan rantai pasok pasar global dan meredam lonjakan harga. Pengiriman jalur laut ke China retata mencapai 1 juta barel/hari, naik sepanjang 2022 sebanyak 600.000 barel/hari. Rusia mengirimkan 600.000 barel/hari dlm 4 pekan hingga 17 Juni, naik dari 25.000 barel/hari.
Menurut Mukhaer yang juga merupakan Wakil Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah menyebut dengan dinaikkan harga BBM, maka pemerintah harus mencabut PPN sebesar 11 persen BBM. Karena setiap pembelian BBM pasti kena PPN. Dengan demikian, jika dicabut PPN, harga BBM kembali murah.
Selain itu, dirinya juga memberikan saran kepada pemerintah agar bantuan langsung tunai (BLT) diserahkan bukan kepada Kepala Rumah Tangga, tapi kepada Ibu Rumah Tangga (IRT). Menurut nya, Perempuan lebih efektif dan tepat manfaat dibanding suami atau laki-laki.
“Pemanfaat untuk aktivitas ekonomi rumah tangga lebh konsen jika ditangani IRT. Selain itu, lakukan dicara tanggung-renteng. Model saling-mengawasi secara berkelempok, Model ini diyakini lebih produktif” Ucap Mukhaer di Jakarta.
Mukhaer juga berharap kepada Pertamina maupun kementerian untuk melakukan komunikasi publik dan edukasi seputar pengalihan anggaran subsidi BBM agar tepat sasaran dengan bantuan sosial (Bansos) sehingga masyarakat menjadi lebih tenang dan optimis pasca kenaikan harga BBM.
Di tempat terpisah, pandangan serupa juga datang dari Pengamat isu-isu strategis, Prof Imron Cotan menyampaikan bahwa dirinya meyakini kalau Pemerintah sudah memiliki perangkat yang kuat untuk menghadapi sejumlah dampak penyesuaian harga BBM. Bahkan beberapa gejolak yang terjadi hanya akan menjadi masalah yang kecil saja serta akan mampu dihadapi bersama-sama.
“Saya yakin bahwa Pemerintah sudah mempunyai perangkat untuk menghadapi semisal adanya gejolak di masyarakat dengan adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi. Selain itu riaknya hanyalah kecil dan bisa kita hadapi bersama sehingga bisa lebih terkendali meihat situasi sekarang ini,” katanya dalam salah satu diskusi di Jakarta.
Salah satu langkah paling tepat yang sudah dilakukan oleh Pemerintah memang adalah dengan mengganti subsidi yang sebelumnya berbasis barang menjadi berbasis perorangan sehingga menjadi jauh lebih tepat sasaran.
Dengan diterapkannya hal tersebut, Prof Imron Cotan memandang bahwa hal itu menjadi upaya pemerintah untuk menghadirkan keadilan di tengah masyarakat. Karena justru selama ini subsidi BBM sekitar 80 persen diantaranya malah dinikmati oleh masyarakat mampu.
“Oleh karena itu Pemerintah putuskan untuk menarget kalangan yang membutuhkan atau dengan kata lain, menerapkan target spesifik, sehingga targetnya khusus sudah ditentukan dan tidak akan lagi melebar ke orang-orang yang tidak membutuhkan, itu lah yang dimaksud Pemerintah menghadirkan keadilan di tengah masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
