Program Prioritas Prabowo- Gibran Wujud Komitmen Menuju Indonesia Maju
Oleh: Davine Pratama
Pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah menyiapkan serangkaian program prioritas yang bertujuan untuk membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik. Program-program ini mencakup berbagai sektor penting seperti ekonomi, pendidikan, infrastruktur, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Dukungan terhadap program-program tersebut mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju. Namun, keberhasilan program-program ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah saja, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, parlemen, dan sektor swasta.
Pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran memiliki komitmen kuat untuk memajukan ekonomi nasional melalui penguatan sektor ekonomi kerakyatan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Program ini bertujuan memberikan akses lebih luas kepada UMKM untuk mendapatkan modal, pelatihan, dan akses pasar yang lebih besar. Dengan dukungan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan, UMKM diharapkan dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, dan penguatan sektor ini diyakini akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru serta meningkatkan daya beli masyarakat.
Salah satu langkah nyata dalam memperkuat sektor ekonomi adalah program hilirisasi sumber daya alam. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi di dalam negeri, sebelum diekspor. Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Dengan adanya hilirisasi, diharapkan Indonesia dapat menciptakan produk-produk yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.
Pembangunan infrastruktur berkelanjutan juga menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo. Melalui pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, serta fasilitas transportasi lainnya, pemerintah berupaya memperkuat konektivitas antarwilayah di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang merata akan memudahkan mobilitas barang dan jasa, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor krusial dalam mewujudkan infrastruktur yang modern dan berkelanjutan.
Selain ekonomi dan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan juga menjadi fokus penting dalam program prioritas pemerintahan ini. Pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran berkomitmen untuk memperkuat sektor pendidikan dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik, meningkatkan kompetensi guru, dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada seluruh lapisan masyarakat. Program pengembangan SDM melalui pelatihan vokasional serta peningkatan kapasitas tenaga pengajar menjadi prioritas utama.
Ketahanan pangan dan energi menjadi sektor strategis yang juga menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran. Dalam menghadapi berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim dan ketidakstabilan pasar energi, pemerintahan ini berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian pangan dan ketahanan energi. Pengembangan teknologi di sektor pertanian dan energi terbarukan menjadi prioritas utama, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada impor serta meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.
Dukungan terhadap program-program strategis tersebut datang dari berbagai kalangan. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud, menegaskan pentingnya dukungan dari semua pihak untuk menjaga stabilitas nasional serta mendukung transisi pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran. Menurutnya, dukungan terhadap program-program prioritas ini sangat penting untuk memastikan kelanjutan pembangunan dan kemajuan bangsa. Stabilitas nasional yang terjaga akan memungkinkan seluruh rencana pembangunan berjalan dengan lancar, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran. Ia menyoroti pentingnya peningkatan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia, seperti ketergantungan pada impor pangan, energi, dan manufaktur. Burhanuddin meyakini bahwa pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah, sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia diharapkan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia.
Lalu, dukungan penuh juga datang dari Fraksi Partai NasDem di DPR RI. Ketua Fraksi Partai NasDem, Victor Laiskodat, menegaskan bahwa partainya memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka melalui 69 anggota Fraksi NasDem di DPR. Victor menekankan bahwa sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Presiden Prabowo sebagai presiden terpilih, NasDem telah mengambil sikap untuk bergabung dan mendukung pemerintahan. Dukungan dari parlemen sangat penting untuk memastikan program-program prioritas pemerintah dapat dijalankan dengan baik dan lancar.
Oleh karena itu, dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo-Wapres Gibran merupakan wujud komitmen bersama untuk membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih besar. Program-program ini mencakup berbagai sektor strategis yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki infrastruktur, serta mewujudkan kemandirian pangan dan energi. Dukungan dari masyarakat, parlemen, dan sektor swasta sangat dibutuhkan agar seluruh program ini dapat terlaksana dengan baik. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, Indonesia dapat mewujudkan visi masa depan yang lebih sejahtera dan berdaya saing di kancah global.
)* Kontributor Jendela Baca Institute
