Percepatan Pembangunan Papua Demi Pemerataan dan Kesejahteraan Rakyat
Oleh : Filep Boma
Dalam upaya mempercepat pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya melalui peresmian Pencanangan Pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, dalam sebuah acara di Kabupaten Merauke, menggarisbawahi pentingnya pembangunan ini sebagai bukti kesungguhan pemerintah pusat untuk membangun wilayah timur Indonesia, khususnya Provinsi Papua Selatan. Tidak hanya sebagai langkah infrastruktur semata, namun juga sebagai upaya mengakselerasi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan tersebut.
Pemerataan pembangunan menjadi tema sentral dalam agenda pemerintah ini. Pembangunan di Papua Selatan tidak boleh hanya dilihat sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai upaya menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
Wapres menekankan bahwa pembangunan ini adalah wujud nyata dari cita-cita masyarakat Papua Selatan untuk memiliki “rumah besar” yang nyaman dan makmur bagi semua. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja keras agar rumah baru ini dapat memancarkan cahaya kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan di tanah Papua.
Wapres Ma’ruf Amin menguraikan beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.
Pertama, program-program pembangunan harus dipertajam dengan memanfaatkan potensi dan keunikan wilayah Papua Selatan yang berbatasan langsung dengan negara lain. Pendekatan komprehensif diperlukan untuk memastikan setiap aspek pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi lokal, dapat saling mendukung dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.
Kedua, Wapres menekankan pentingnya kawasan sentra pemerintahan sebagai motor penggerak pembangunan di Papua Selatan. Kawasan ini harus menjadi lebih dari sekadar pusat administrasi; ia harus menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi yang inklusif, tempat di mana kebijakan-kebijakan yang mendukung konektivitas antarwilayah dirancang dan diimplementasikan.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur fisik harus sejalan dengan upaya menciptakan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, dan tempat-tempat yang mendorong partisipasi sosial masyarakat.
Kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak juga menjadi kunci sukses pembangunan ini. Wapres Ma’ruf Amin meminta Pemprov Papua Selatan untuk meningkatkan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memastikan bahwa seluruh tahapan persiapan pembangunan berjalan dengan baik.
Partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat asli Papua, sangat penting dalam menyusun rencana induk yang terpadu, desain wilayah yang berkelanjutan, manajemen proyek yang efektif, serta pembiayaan yang melibatkan berbagai sektor. Dengan cara ini, pembangunan sentra sarana dan prasarana utama dapat terwujud dengan optimal.
Pembangunan kawasan sentra pemerintahan ini diharapkan tidak hanya berperan sebagai pusat administrasi baru, tetapi juga sebagai simbol kemajuan dan modernitas yang tetap menghargai kearifan lokal.
Wapres menegaskan bahwa pembangunan ini harus mencerminkan identitas budaya Papua Selatan dan menghormati nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sentra pemerintahan ini diharapkan menjadi “sebuah kota baru” yang mencerminkan semangat “Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan.”
Gubernur Papua Selatan, Apollo Safanpo, melaporkan bahwa pusat pemerintahan akan dibangun di KTM Salor, Kampung Ivimahad, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, di atas lahan seluas 152 hektar yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke.
Proses pembebasan lahan dan sertifikasi tanah telah berjalan, dan beberapa kriteria kesiapan pembangunan fisik telah terpenuhi, termasuk ketersediaan dokumen Amdal dan anggaran dari APBN dan APBD.
Desain wilayah pusat pemerintahan berbentuk perisai, mencerminkan simbol budaya yang digunakan oleh suku-suku di Papua Selatan. Rencana ini telah mendapat dukungan dari Kementerian PUPR, dengan beberapa bangunan utama seperti kantor gubernur, DPRP, MRP, serta fasilitas perumahan dan infrastruktur lainnya yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan provinsi.
Acara peresmian ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wapres Ma’ruf Amin dan penandatanganan prasasti. Selain kantor pemerintahan, maket pembangunan juga menunjukkan rencana fasilitas pendukung seperti pasar, museum, tempat ibadah, food court, poliklinik, stadion mini, dan alun-alun, yang akan memperkaya fungsi sosial dan ekonomi kawasan tersebut.
Pembangunan Papua Selatan ini harus dipandang sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk memastikan bahwa semua wilayah di Indonesia mendapatkan perhatian yang sama dalam pembangunan nasional. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan dukungan penuh dari masyarakat lokal, Papua Selatan dapat menjadi contoh sukses dari pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Pada akhirnya, pembangunan ini bukan hanya tentang infrastruktur atau administrasi, tetapi tentang harapan dan masa depan masyarakat Papua Selatan. Dengan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat setempat, pembangunan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif yang nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.
Marilah kita semua bersama-sama mewujudkan visi “Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan,” menjadikan Papua Selatan sebagai model pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan, keadilan, dan keutuhan sosial.
)* Penulis adalah di Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
