Jakarta – Pemerintah memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui peningkatan pengawasan, pemanfaatan teknologi pemantauan, penegakan hukum, serta pelibatan aktif masyarakat. Langkah terpadu ini dilakukan untuk mempercepat deteksi dini, mencegah kebakaran meluas, dan memastikan kawasan hutan tetap terlindungi.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menegaskan bahwa masyarakat merupakan mitra penting pemerintah dalam mencegah dan menangani karhutla. Keterlibatan warga perlu diperkuat melalui patroli, pelaporan dini, serta koordinasi dengan petugas di lapangan.
“Masyarakat mengetahui kondisi wilayahnya dan menjadi mitra penting dalam mendeteksi ancaman kebakaran sejak dini. Kemenhut terus memperkuat kerja bersama MPA, Kelompok Tani Hutan, masyarakat adat dan relawan, dengan mengutamakan koordinasi serta keselamatan dalam setiap penanganan,” ujar Rohmat.
Komitmen tersebut diperkuat melalui pembentukan dan pendampingan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Kementerian Kehutanan mencatat terdapat 26.304 anggota MPA binaan yang tersebar di lima wilayah regional hingga pertengahan November 2026. Tahun ini, pemerintah juga membentuk 500 kelompok MPA baru yang mendapatkan pelatihan teknis, pendampingan penyuluh kehutanan, serta dukungan peralatan pemadaman.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menilai pemberdayaan masyarakat sekitar hutan juga menjadi bagian penting dari pencegahan kebakaran. Ia menekankan bahwa pemberian akses kelola hutan secara legal dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kawasan.
“Perhutanan sosial ini baik dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat maupun kemitraan kehutanan itu yang paling sedikit terbakar,” jelas Raja Juli dalam kunjungan kerja di Sulawesi Tengah.
Di sisi pengawasan, pemerintah mengoptimalkan pemantauan satelit dan sistem peringatan dini, termasuk melalui SiPongi+. Kementerian Kehutanan juga memperkuat patroli, pemeriksaan lapangan, serta penegakan hukum. Hingga periode Oktober – November 2026, sebanyak 32 perusahaan pemegang izin telah dikenai sanksi administratif terkait indikasi karhutla, dengan luasan areal terdampak mencapai 12.926,74 hektare.
Pemerintah menegaskan bahwa penurunan titik panas tidak boleh membuat kewaspadaan berkurang. Pengawasan harus tetap dilakukan, terutama pada kawasan gambut yang berpotensi menyimpan bara dan memicu kebakaran berulang.
Melalui sinergi pemerintah, aparat, pelaku usaha, dan masyarakat, pengendalian karhutla diharapkan semakin efektif. Upaya ini menjadi bagian penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga keanekaragaman hayati, serta memastikan kelestarian hutan bagi generasi mendatang.


