spot_img
BerandaUncategorizedPemilu Tonggak Sistem Demokrasi, Aparat Keamanan Komitmen Wujudkan Kedamaian

Pemilu Tonggak Sistem Demokrasi, Aparat Keamanan Komitmen Wujudkan Kedamaian

Pemilu Tonggak Sistem Demokrasi, Aparat Keamanan Komitmen Wujudkan Kedamaian

Oleh : Farrel Haroon Jabar

Pemilu merupakan sebuah tonggak ataupun pilar dan berdiri kokohnya sistem dan asas demokrasi di Indonesia. Maka dari itu, aparat keamanan dari pasukan gabungan memiliki komitmen yang sangat kuat untuk bisa mewujudkan kedamaian, yang mana diharapkan bisa dibantu pula oleh penguatan akan sinergitas lintas sektoral yang terjadi.

Panglima Daerah Militer (Pangdam) V / Brawijaya, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Mayjen TNI) Farid Makruf memiliki komitmen yang sangat kuat untuk bisa terus menjaga akan keamanan dan kedamaian selama pelaksanaan kontestasi politik, yakni perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang berlangsung.

Bagaimana komitmen yang sangat kuat tersebut ditegaskan olehnya melalui kegiatan deklarasi Pemilu damai 2024 yang digelar di Gedung Balai Prajurit Makodam V / Brawijaya, Surabaya. Dirinya menegaskan pula bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum sendiri merupakan sebuah tonggak yang sangat penting dalam keberlakuan sistem demokrasi di Indonesia.

Karena melalui pelaksanaan Pemilu, maka rakyat diberikan hak dan memiliki suara untuk bisa menentukan pemimpin serta bagaimana arah gerak pembangunan bangsa ke depannya. Sehingga sudah jelas sekali bahwa dalam hal ini, masyarakat diberikan kewenangan dan juga sangat mampu berpartisipasi aktif untuk masa depan bangsa.

Sehingga segenap pihak juga harus terus mampu menjunjung tinggi pelaksanaan Pemilu karena hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus bisa dilakukan oleh semua pihak demi terciptanya nilai-nilai dari asas demokrasi di Indonesia, serta untuk bisa belajar bagaimana caranya saling menghargai adanya perbedaan pendapat.

Pasalnya, dalam keberlakuan sistem atau asas demokrasi sendiri, sudah sangat pasti bahwa antara satu dan lain masyarakat akan terjadi sebuah perbedaan pendapat atau perbedaan pilihan politik karena adanya perbedaan preferensi pula. Hal tersebut juga harus bisa dimaknai sebagai sesuatu yang wajar dan justru merupakan esensi dari demokrasi sendiri karena menjunjung tinggi setiap hak suara dari masyarakat.

Adanya deklarasi Pemilu damai sendiri merupakan sebuah tonggak sejarah yang penting pula untuk keberlangsungan masa depan bangsa. Karena Pemilu yang damai saja sejatinya masih belum cukup, melainkan kontestasi politik tersebut juga harus bisa berlangsung dengan adil serta bermartabat.

Untuk itu, seluruh elemen masyarakat di Tanah Air saling memiliki tanggung jawab yang sama besarnya untuk bisa secara bersama mewariskan sebuah bangsa yang kuat, demokrasi dan juga sejahtera kepada para generasi mendatang. Sedangkan adanya warisan bangsa yang baik tersebut, tentu pula tidak akan bisa terjadi apabila tidak segera dimulai sejak sekarang ini.

Bukan hanya itu, namun aparat keamanan juga memiliki komitmen yang sangat kuat pula untuk bisa ikut berpartisipasi dalam menjaga kondusifitas dan juga keamanan selama proses Pemilu berlangsung. Mereka semua memastikan bahwa pihaknya akan bisa melaksanakan tugas dengan penuh akan profesionalisme, netralitas dan juga terus mengedepankan prinsip keadilan.

Sementara itu, masyarakat dari semua kalangan sangat antusias untuk mengikuti adanya pelaksanaan Kirab Pemilu 2024 di Yogyakarta. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Hidayat Widodo bahwa dirinya menilai adanya pagelaran Kirab Pemilu 2024 tersebut merupakan sebuah bentuk pesan akan perdamaian kepada segenap elemen masyarakat di Indonesia pada pesta demokrasi mendatang.

Tujuan utama dari dilaksanakannya Kirab Pemilu adalah untuk mendatangkan pembelajaran tentang pentingnya pendidikan politik, demokrasi dan juga tahapan mengenai adanya sosialisasi agar seluruh masyarakat bisa mengetahui apa tahap yang sedang berlangsung sehingga diharapkan masyarakat nantinya juga mengetahui kapan saja hari dan tanggal pelaksanaan dari semua tahapan Pemilu itu.

Diharapkan pula dengan adanya gelaran Kirab Pemilu itu masyarakat bisa jauh lebih tertarik bahwa proses demokrasi seperti Pemilihan Umum sebenarnya merupakan sesuatu yang mengasyikkan atau menyenangkan. Selain itu, jika misalnya terdapat suatu perbedaan pendapat diantara satu warga dengan lainnya, maka hal tersebut juga hendaknya bisa dinilai sebagai suatu bentuk demokrasi yang hakiki.

Pada kesempatan lain, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Kartoyo terus berupaya pula untuk memperkuat adanya persiapan menuju Pemilu yang damai. Menurutnya untuk bisa mewujudkan adanya gelaran pesta demokrasi yang berjalan damai, maka sangat penting kolaborasi dan kesatuan visi dari segenap elemen masyarakat disatukan.

Sinergitas lintas sektoral dari pihak aparat keamanan pasukan gabungan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), kemudian dibantu dengan adanya peranan dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat hingga para stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya, baik itu sebagai penyelenggara ataupun pelaksana Pemilu merupakan hal yang sangat penting untuk terus digencarkan bersama.

Keterwujudaqan kedamaian dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 akan bisa terjadi jika hal tersebut disertai pula dengan komitmen yang sangat kuat dari pihak aparat keamanan untuk benar-benar bisa mengawal penuh proses Pemilu, karena momentum tersebut merupakan sebuah tonggak yang sangat penting untuk menjunjung tinggi keberlakuan asas demokrasi di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantar

Artikel sebelumnya
Artikel selanjutnya
Pemekaran Wilayah Membuka Harapan Kesejahteraan Baru Masyarakat Papua  Oleh : Julvri Arfael  Pemekaran Provinsi Papua merupakan sebuah upaya untuk melakukan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Melalui pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua akan mengejar ketertinggalan pembangunan dari wilayah lain. Penambahan DOB baru di Papua juga akan membuka akses pembangunan yang memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Karena, selama ini hanya dua provinsi Papua dan Papua Barat yang menjadi fokus pembangunan. DOB akan menggugah antusiasme dan harapan baru masyarakat serta kesempatan emas bagi generasi di Papua untuk dapat memperoleh kesejahteraan lebih baik. Selain itu, Keberadaan provinsi baru di Papua diharapkan mendorong akses pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin cepat dan masif. Pembangunan di Papua harus terus digalakkan, karena dapat merangsang kemajuan yang berdampak pula pada peningkatan mutu di segala hal. Adanya percepatan pembangunan DOB tentu saja akan memberikan kesempatan baru bagi putra daerah untuk mengembangkan potensinya. Pembangunan DOB juga bertujuan untuk membagi tugas pemerintah daerah yang semakin spesifik dan fokus pada wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Upaya pembang unan DOB ini diharapkan mampu mengurangi jarak tempuh masyarakat sehingga masyarakat Papua dapat menghemat uang, waktu dan tenaga ketika hendak mengakses fasilitas umum. Apalagi setiap provinsi baru yang dibentuk, seluruhnya sudah memiliki kantor dan pusat pelayanan publik tersendiri, sehingga akan semakin memudahkan keterjangkauan bagi masyarakat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo mengatakan dengan dibentuknya DOB menjadikan jumlah anggota MRP lebih banyak ketimbang sebelum pemekaran yang hanya 93 anggota. Sementara setelah dimekarkan, jumlah itu meningkat menjadi 225 orang. Peningkatan jumlah ini juga terjadi pada anggota DPR Provinsi, DPR RI, dan DPD RI. Dengan banyaknya warga Papua yang terlibat di pemerintahan, akan semakin maksimal juga aspirasi yang dapat diserap dan masyarakat akan lebih terayomi. Pemerintah juga mengehendaki sedikitnya 80 persen ASN di Papua merupakan orang asli Papua, agar peningkatan kesejahteraan masyarakat betul-betul terwujud. Pemerataan pembangunan wajib dilakukan karena yang mendapat sentuhan modernisasi bukan hanya di Jayapura, Merauke, atau Wamena saja. Namun juga sampai ke Yahukimo dan daerah-daerah lain di Papua. Pembangunan harus dilakukan sampai ke pelosok agar masyarakat merasakan manfaatnya. Pelaksanaan DOB Papua merupakan cara paling tepat guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat asli Papua, serta mewujudkan upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan. Kemajuan setelah pembangunan DOB dikarenakan masyarakat akan semakin dekat dengan sentra pelayanan publik, dan tentu saja akan diikuti dengan pembangunan fasilitas yang lain seperti puskesmas, terminal dan beragam fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Tugas utama pemerintah melayani masyarakat, sehingga pembangunan DOB menjadi upaya dalam mempercepat proses pelayanan yang ada di Papua. Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mengatakan Apabila DOB tersebut sudah lengkap dan berjalan dengan baik secara keseluruhan, kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih itu juga dapat dipastikan meningkat dengan baik. Segalanya memang butuh proses, dengan kesa baran nantinya mereka akan menuai hasil yang sepadan. Sementara itu, mengenai pengesahan DOB Papua Barat Daya disahkan oleh DPR, sehingga saat ini jumlah seluruh Provinsi di Indonesia menjadi 38 Provinsi. Dirinya mewakili masyarakat orang asli Papua (OAP) asal Papua Barat Daya mengungkapkan sangatlah bersyukur dari hati yang paling dalam. Bahkan juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para pimpinan DPR RI termasuk Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Diketahui, adanya pemberlakuan DOB Papua tersebut merupakan sebuah hasil dari upaya kompromi politik yang dilakukan antara masyarakat OAP dan juga pemerintah pusat dalam penyelesaian konflik multidimensi yang memang terus terjadi bahkan secara berkepanjangan di Bumi Cenderawasih. Tidak bisa dipungkiri bahwa kini pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat bisa berjalan dengan sangat baik dan disalurkan kepada warga masyarakat orang asli Papua hingga ke seluruh pelosok Bumi Cenderawasih karena terbantu dengan adanya keberadaan pembentukan DOB. Dengan adanya peningkatan pelayanan publik yang semakin baik itu membuat masyarakat di Papua menjadi sangat bersyukur Melihat dari berbagai sisi, pemekaran empat DOB memiliki dampak yang sangat positif baik bagi masyarakat maupun bagi bangsa Indonesia. Terciptanya kemudahan masyarakat dalam mengakses dan menggunakan fasilitas pelayaan publik tentunya menjadi salah satu nillai positif dalam kebijakan pemekaran DOB tersebut. Sebagai masyar akat Indonesia tentunya turut bangga dan mendukung serta menyukseskan program-program pemerintah dalam rangka pembanguan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional dapat dilakukan secara merata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia )* Penulis adalah mahasiswa yang tinggal di Kota Surabaya