Pemerintah Targetkan CKG 2026 Jangkau 46 Persen Penduduk Indonesia, Upaya Permudah Akses Layanan Kesehatan

Pemerintah Targetkan CKG 2026 Jangkau 46 Persen Penduduk Indonesia, Upaya Permudah Akses Layanan Kesehatan

Oleh: Brahma Dennis

Target pemerintah untuk menjangkau 46 persen penduduk Indonesia melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 2026 mencerminkan keseriusan negara dalam memperkuat layanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan ketimpangan akses layanan kesehatan, sekaligus mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya sejak dini.

Optimisme pemerintah didukung oleh capaian Program CKG 2025 yang tergolong signifikan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, menyampaikan bahwa sebanyak 70,8 juta orang atau sekitar 24,9 persen dari total populasi telah mengikuti CKG pada tahun pertama pelaksanaannya. Capaian ini menjadi yang terbesar dalam sejarah sistem kesehatan nasional, mengingat untuk pertama kalinya pemerintah menyediakan program cek kesehatan yang dapat diikuti seluruh masyarakat tanpa pembatasan kelompok tertentu.

Capaian awal tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan dan minat publik terhadap layanan kesehatan yang bersifat pencegahan. Namun demikian, pemerintah juga menyadari bahwa pelaksanaan CKG 2025 masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, evaluasi menyeluruh dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait, akademisi, serta mitra pembangunan. Hasil evaluasi mengidentifikasi sejumlah kendala utama, mulai dari keterbatasan jangkauan layanan, belum optimalnya penyebaran informasi, hingga perlunya penguatan tindak lanjut hasil pemeriksaan kesehatan.

Berangkat dari evaluasi tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai langkah perbaikan untuk mengejar target baru pada 2026. Penyebarluasan informasi CKG secara masif dan efektif akan diperkuat agar pemahaman masyarakat semakin meningkat. Selain itu, layanan CKG akan diperluas ke luar gedung fasilitas kesehatan, seperti melalui puskesmas pembantu dan posyandu, sehingga masyarakat di wilayah terpencil maupun padat penduduk dapat lebih mudah mengakses layanan.

Perluasan juga dilakukan pada lokasi pelaksanaan CKG. Tidak hanya di puskesmas, program ini akan menjangkau fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya, lingkungan kementerian dan lembaga, perkantoran atau tempat kerja, serta komunitas masyarakat. Strategi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan kesehatan yang fleksibel dan dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat.

Langkah penting lain yang disiapkan adalah pemanfaatan data hasil CKG sebagai dasar perencanaan program kesehatan di seluruh tingkatan pelayanan. Aji Muhawarman menegaskan bahwa data tersebut akan digunakan untuk memfokuskan pelayanan promotif dan preventif berdasarkan faktor risiko yang ditemukan di lapangan. Pendekatan berbasis data ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan, mulai dari peningkatan kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana, hingga pelibatan sektor lain dalam mendukung CKG.

Dari sisi profesi kesehatan, dukungan terhadap program ini juga mengemuka. Wakil Ketua Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Sukman Tulus Putra, menilai bahwa CKG, khususnya bagi anak, memiliki peran krusial dalam mendeteksi berbagai aspek kesehatan sejak dini. Pemeriksaan tidak hanya terbatas pada pengukuran tinggi dan berat badan, tetapi juga mencakup deteksi masalah tengkes atau stunting yang masih menjadi persoalan serius.

Dengan angka stunting yang masih mencapai 19,8 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia 2024, CKG dipandang sebagai pintu masuk penting untuk melakukan intervensi dini. Menurut Sukman, program cek kesehatan gratis bagi anak merupakan kebijakan strategis yang memerlukan tata kelola terarah, pemantauan berkelanjutan, serta tindak lanjut yang jelas. Anak dipandang sebagai aset berharga bangsa, sehingga investasi pada kesehatan anak melalui CKG akan berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Komitmen lintas sektor juga ditekankan oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono. Target cakupan skrining yang lebih ambisius pada 2026 membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk peran humas kementerian dan lembaga sebagai garda terdepan dalam memperluas informasi dan menggerakkan partisipasi publik. Selain itu, tantangan kesehatan di lingkungan kerja, seperti rendahnya aktivitas fisik dan meningkatnya obesitas pada penduduk dewasa, menjadi perhatian khusus pemerintah.

Kementerian Kesehatan membuka peluang kolaborasi bagi instansi yang ingin menghadirkan CKG di tempat kerja sebagai bagian dari upaya membangun budaya hidup sehat. Dengan sinergi lintas sektor, pendekatan berbasis data, serta perluasan akses layanan, Program CKG diharapkan mampu menjadi tonggak penting transformasi sistem kesehatan nasional. Target 46 persen pada 2026 bukan sekadar angka, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam mempermudah akses layanan kesehatan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(* Penulis merupakan Pemerhati Pelayanan Kesehatan Masyarakat