Pemerintah Siapkan Strategi Tepat Jalankan Pemilu 2024 Kondusif
Oleh : Arzan Malik Narendra
Pemerintah terus mempersiapkan banyak sekali langkah atau strategi yang sangat tepat untuk bisa menjalankan dan mewujudkan pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik dalam gelaran Pemilu 2024 agar bisa berjalan dengan kondusif, aman dan juga menjunjung tinggi integritas.
Salah satunya adalah pada berbagai titik rawan seperti di Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Diketahui bahwa Indeks akan Kerawanan Pemilihan Umum (Pemilu) IKP di daerah tersebut masuk ke dalam kategori rawan sedang, kemudian sebanyak tujuh Kabupatan atau Kota masuk ke dalam pemetaan IKP rawan tinggi pada gelaran pesta demokrasi dan kontestasi politik tahun 2024 mendatang.
Sehingga, jelas sekali dibutuhkan adanya strategi yang sangat tepat agar pelaksanaan pesta demokrasi di seluruh wilayah di Tanah Air, termasuk beberapa titik yang rawan seperti di Jawa Tengah itu bisa berlangdung dalam suasan yang aman, sejuk serta tetap penuh akan kondusifitas.
Mengenai hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengungkapkan bahwa berdasarkan IKP dari pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu, kemudian dirinya meminta kepada semua pihak untuk langsung menggencarkan berbagai macam langkah yang strategis dan juga melakukan pemetaan akan kerawanan.
Beberapa hal terus dilakukan, termasuk diantaranya adalah menjalin sinergitas dan juga kolaborasi kepada berbagai unsur penyelenggara dan pengamanan pemilu untuk mewujudkan adanya pesta demokrasi dan kontestasi politik menjadi sangat aman. Terkait dengan upaya antisipasi tersebut, Pemerintah mengingatkan agar dilakukannya berbagai langkah strategis dan evaluasi memang sangat diperlukan untuk bisa menciptakan kedamaian, ketentraman hingga integritas yang baik.
Untuk bisa mewujudkan semuanya, maka pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat bersama dengan jajaran aparat keamanan dari personel gabungan seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas dan kondusifitas wilayah di semua daerah di Indonesia termasuk di Jawa Tengah pada setiap proses tahapan Pemilu dan Pilkada serentak mendatang.
Adanya strategi untuk bisa mengaja kondisi yang kondusif dan juga mampu mencegah adanya kemungkinan munculnya konflik memang sangat penting untuk dilakukan, khususnya di daerah yang termasuk ke dalam kategori rawan yang tinggi. Sistem pencegahan dini untuk daerah yang berpotensi konflik tersebut memang harus terus dibangun.
Berbagai cara memang harus terus digalakkan, termasuk diantaranya adalah dengan memelihara kondisi damai masyarakat, melakukan penguatan kepada berbagai forum mitra, penguatan akan upaya deteksi dini, pelibatan para tokoh masyarakat dan juga tokoh agama, pemangku kepentingan atau stekholder terkait, media massa hingga melakukan jejaring sosial.
Demikian pula, adanya sinergitas yang baik antara jajaran aparat keamanan dari personel gabungan dengan pihak masyarakat dalam rangka melakukan pendeteksian dan pencegahan dini, serta melakukan penindakan apabila memang ditemukan adanya pelanggaran dan juga memberlakukan ketegasan hukum penting untuk terus dilakukan.
Banyak langkah strategis tersebut harus terus diupayakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan atau stakeholder. Sementara itu, untuk pihak penyelenggara pemilu sendiri, mereka hendaknya harus mampu untuk melakukan peningkatan akan pelayanan, utamanya adalah terhadap proses pencalonan entah itu dari perseorangan ataupun yang berasal dari partai politik (parpol). Termasuk juga memastikan akan akurasi data dari para pemilih dan juga berupaya terus meningkatkan partisipasi dari seluruh masyarakat di Indonesia.
Selanjutnya, kepada pihak peserta pemilu sendiri juga harus mampu untuk meningkatkan akses serta keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan dan juga melakukan pendidikan politik yang intensif sepanjang tahapan pemilu serta pilkada serentak.
Pemerintah Daerah (Pemda) sendiri harus bisa untuk memastikan adanya dukungan pelaksanaan Pemilu serentak dengan semakin mengintensifkan berbagai macam forum komunikasi di masyarakat seperti Forkopimda dan juga FKUB untuk menjamin adanya konsolidasi dan juga pencegahan akan potensi kerawanan yang mungkin saja bisa terjadi.
Bermacam unsur jajaran aparat keamanan dari personel gabungan termasuk Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Binda hingga banyak unsur atau fungsi intelijen lainnya juga harus mampu menguatkan sistem koordinasi mereka semua guna mampu melakukan pendeteksian secara dini dan juga mencegah adanya potensi konflik secara horizontal maupun vertikal berdasarkan pada pemetaan IKP dan data dari pihak Bawaslu.
Untuk organisasi kemasyarakatan (Ormas) sendiri dan juga pada pihak para relawan, mereka harus terus memperluas adanya jaringan pemantauan akan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut untuk semakin meningkatkan akan kesadaran berpolitik dan berdemokrasi yang jauh lebih bermartabat.
Pemilu pada tahun 2024 memang harus mampu berjalan dengan kondisi yang kondusif. Maka dari itu, Pemerintah terus menyiapkan berbagai macam langkah atau strategi yang konkret dan sangat tepat untuk bisa menjalankan dan mewujudkan pelaksanaan pesta demokrasi serta kontestasi politik yang aman, damai, sejuk dan berintegritas.
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Siber Nus
