Pemerintah Perkuat Pengamanan dari Ancaman KST Papua Jelang Pemilu 2024
Oleh : Rebecca Marian
Pulau Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah lama menghadapi tantangan keamanan dan wilayah rawan konflik dengan adanya Kelompok Separatis Teroris (KST) yang aktif mencari kemerdekaan melalui berbagai tindakan bersenjata.
Pemerintah memiliki tanggung jawab kuat untuk memperkuat pengamanan, termasuk keamanan wilayah Papua dari segala bentuk ancaman KSTP untuk mempengaruhi proses demokrasi dan mengancam stabilitas wilayah jelang Pemilu 2024.
Salah satu langkah utama yang diambil oleh pemerintah adalah peningkatan patroli dan pengawasan di wilayah yang rentan terhadap aktivitas KST. Kepolisian dan aparat keamanan lainnya dikerahkan secara intensif untuk memastikan bahwa situasi tetap terkendali dan aman bagi warga yang akan memberikan suara mereka.
Dengan mengamati perkembangan situasi kemanan wilayah Papua, saat ini pemerintah telah melakukan antisipasi ancaman keamanan termasuk Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua jelang Pemilu 2024. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin mengatakan segala sesuatunya termasuk masalah teknis, masalah keamanan, masalah penyelenggaraan, pembiayaan dan semuanya telah dipersiapkan.
Tentunya langkah-langkah keamanan terus di kerahkan dengan melibatkan kerja sama aparat keamanan serta pemantauan intensif terhadap potensi ancaman keamanan. Pemerintah juga meningkatkan jumlah personel TNI-Polri di wilayah guna memperkuat penjagaan dan patrol agar mencegah aksi-aksi provokatif dari KST Papua.
Sementara itu, Pejabat (PJ) Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk mengatakan untuk rencana persiapan Pemilu 2024 pihaknya terus koordinasi dengan stakeholders terkait untuk penanganan antisipasi ancaman KKB. Pemerintah sudah menyiapkan segala sesuatunya, salah satunya aspek keamanan yang terus melakukan koordinasi dan aparat keamanan akan melakukan safari yang di gelar dari polda dan dari institusi keamanan lainnya di empat daerah.
Kegiatan Safari Pemilu 2024 bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara Pemilu dalam menyukseskan Pemilu 2024 di Provinsi Papua Selatan. Lebih dari 300 peserta, termasuk perwakilan dari Partai Politik, Aparat Keamanan, dan sejumlah pihak terkait, hadir dalam kegiatan ini.
Kerjasama erat antara kepolisian dan militer melibatkan pertukaran informasi dan koordinasi tindakan untuk menghadapi potensi ancaman dengan cepat dan efisien. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan respons terhadap situasi darurat dan memastikan keamanan masyarakat.
Selain aksi pengamanan pemerintah juga melakukan akan melakukan sosialisasi di masyarakat untuk memastikan Pemilu dapat berjalan dengan lancar di seluruh wilayah Papua. Ribka Haluk menambahkan sosialisasi sudah dimulai dari Provinsi Papua Tengah dan pembiayaannya dengan KPU serta persiapan-persiapan lainnya. Pemilu merupakan agenda negara yang wajib dan harus dilaksanakan sehingga masalah keamanan di Papua tidak boleh sampai mengganggu pesta demokrasi tersebut.
Sosialisasi yang dilakukan sangat penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terpengaruhi oleh segala tindakan KTSP, Pemerintah berharap dapat mengurangi dorongan terhadap kegiatan-kegiatan separatisme.
Strategi pengamanan yang tepat di sejumlah daerah rawan konflik seperti di Papua harus jadi prioritas aparat TNI Polri. Tak hanya itu kerja sama Pemerintah Daerah serta masyarakat setempat, juga penting untuk menjaga kekondusifan Papua jelang Pemilu.
Hal tersebut menjadi catatan khusus oleh Plh Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun meminta para kepala daerah di kabupaten dan kota untuk menjaga stabilitas keamanan jelang Pemilu 2024 mendatang. Para bupati dan walikota juga diminta aktif melakukan komunikasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) serta TNI/Polri setempat, guna menangkal setiap bentuk maupun upaya yang berpotensi memicu konflik hingga mengganggu stabilitas keamanan.
Muhammad Ridwan Rumasukun menegaskan artinya semua pihak, baik kepala daerah dan stakelholder terkait harus bersama-sama menjaga stabilitas keamanan menjelang pemilu dan pilkada. Sehingga pesta rakyat itu bisa berjalan seperti yang diharapkan untuk kemudian menghasilkan pemimpin terbaik di kabupaten, kota dan provinsi, maupun presiden.
Sebelumnya, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono menanggapi mengenai bagaimana ancaman akan garis perbatasan, khususnya yang terus dibuat oleh KST Papua di HUT ke-78. Dirinya mengaku bahwa pihak aparat keamanan di Indonesia telah menyusun serangkaian strategi yang sangat maksimal untuk mewujudkan pertahanan di kawasan rawan konflik tersebut.
Penyusunan akan strategi pertahanan nusantara memang telah dilakukan, yang mana dalam penyusunan strategi itu sendiri sudah sangat disesuaikan dengan bagaimana kondisi geopolitik dan geostrategi yang ada saat ini. Dengan baiknya strategi yang telah disusun, maka nantinya masyarakat akan bisa merasakan sendiri bagaimana komitmen kuat yang dimiliki oleh aparat keamanan.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa mereka tidak akan mentolerir aktivitas KST Papua yang merongrong kedaulatan negara. Penegakan hukum yang tegas diterapkan terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan separatisme. Ini termasuk penyelidikan yang mendalam, pengadilan yang adil, dan hukuman yang sesuai bagi mereka yang terbukti bersalah.
Dengan langkah-langkah proaktif dan preventif yang diambil oleh pemerintah, diharapkan proses pemilu dapat berlangsung dengan aman, adil, dan damai tanpa adanya gangguan dari KSTP dan memberikan kesempatan bagi semua warga negara Indonesia, termasuk warga Papua, untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin mereka. Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi demokrasi di wilayah Papua.
)* Penulis Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta
