Pemerintah Percepat Perluasan Lapangan Kerja Demi Indonesia Emas 2045
Pemerintah Percepat Perluasan Lapangan Kerja Demi Indonesia Emas 2045
Oleh : Umar Adisusanto
Pemerintah terus mendorong terciptanya lapangan kerja yang inklusif, berkelanjutan, dan merata menjadi demi menyambut Indonesia Emas 2045. Dengan latar belakang tantangan pengangguran dan kebutuhan talenta terampil, upaya bersama dari pemerintah pusat hingga daerah menunjukkan keseriusan dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui berbagai pendekatan.
Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin Yassierli telah merumuskan empat strategi utama dalam upaya menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Pertama adalah optimalisasi program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Program-program ini diyakini memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja secara langsung. Yassierli mencontohkan bahwa keberadaan sekitar 3.000 dapur SPGN dari BUMN diproyeksikan mampu menyerap setidaknya 30.000 pekerja. Selain itu, terdapat 80.000 koperasi yang apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang terlatih, berpotensi menyerap dua juta tenaga kerja.
Strategi kedua adalah memperluas peluang kerja ke luar negeri melalui program magang. Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Kementerian BUMN guna memperluas akses magang internasional. Skema magang maksimal dua tahun dengan gaji yang kompetitif memungkinkan para peserta memperoleh pengalaman kerja global sekaligus modal usaha ketika kembali ke Indonesia. Pengalaman ini secara tidak langsung berkontribusi pada penciptaan wirausaha baru dengan kapasitas lebih mumpuni.
Ketiga, strategi diarahkan pada penguatan dan peningkatan industri yang telah ada. Kawasan industri di beberapa wilayah Indonesia, seperti Serang, menunjukkan tren pertumbuhan yang menjanjikan. Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya mendorong adanya nota kesepahaman dengan kawasan-kawasan industri agar kebutuhan tenaga kerja dan talenta yang spesifik dapat terpenuhi secara optimal. Tak hanya itu, penyiapan 5.000 ahli produktivitas bersertifikasi ASEAN Productivity Organization juga tengah dilakukan. Targetnya adalah meningkatkan produktivitas perusahaan hingga 30 persen.
Keempat, strategi penting yang tak bisa diabaikan adalah pengembangan wirausaha melalui pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan jutaan wirausaha baru yang fokus pada ekonomi hijau dan industri 4.0. Pelatihan ini menyasar berbagai bidang, termasuk green jobs dan agroforestry, untuk memastikan wirausahawan masa depan memiliki daya saing dan relevansi tinggi dengan kebutuhan zaman. Yassierli menyampaikan bahwa tahun lalu sebanyak 140.000 peserta telah mengikuti pelatihan ini, dan jumlah itu diharapkan meningkat drastis.
Tidak hanya fokus pada penciptaan dan penempatan tenaga kerja, Yassierli juga menyoroti tantangan hubungan industrial. Banyak laporan diterima kementerian terkait pemutusan hubungan kerja sepihak dan pelanggaran terhadap standar upah minimum. Sebagai tanggapan, kementerian mengedepankan prinsip Hubungan Industrial Pancasila yang berbasis gotong royong. Ia mencontohkan inisiatif Business and Human Rights (BHR) untuk pengemudi ojek online yang berhasil menyalurkan bantuan Rp 50.000 per orang melalui kerja sama dengan aplikator.
Di sisi lain, upaya optimalisasi potensi daerah juga menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri. Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan Badan Usaha Milik Daerah sebagai mesin penggerak ekonomi lokal. Menurutnya, BUMD memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat, membuka lapangan kerja, serta menciptakan sirkulasi ekonomi lokal yang sehat.
Transformasi ini penting agar pemerintah pusat mampu memastikan operasionalisasi BUMD berlangsung secara efisien dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah. Tito menjelaskan bahwa BUMD yang sehat memiliki tiga ciri utama, yakni keuangan yang kuat, arah operasional yang jelas, serta administrasi yang tertib dan akuntabel.
Dalam hal ini, Kemendagri menekankan pentingnya pemetaan masalah, analisis investasi, dan pemilihan skenario penanganan seperti restrukturisasi, privatisasi, pembubaran, atau asesmen sumber daya manusia untuk memastikan BUMD kembali sehat dan berdaya saing.
Di tingkat kota, semangat membuka lapangan kerja juga digaungkan oleh pemerintah daerah. Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, secara langsung membuka pelaksanaan job fair 2025 yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja di Hotel Aryaduta Palembang. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari dengan melibatkan 40 perusahaan dan menyediakan hampir 3.000 lowongan kerja.
Ratu Dewa menekankan bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial, melainkan bagian dari strategi konkret dalam menurunkan angka pengangguran di Palembang yang kini berada di angka 6,9 persen. Ia berharap kegiatan serupa bisa dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun guna memperluas akses kerja bagi warga.
Menurut Ratu Dewa, paradigma ketenagakerjaan di pemerintah kota perlu diubah. Dinas Tenaga Kerja diharapkan lebih proaktif dalam mencocokkan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha. Ia menilai data seperti indeks prestasi kumulatif dan keterampilan dapat digunakan secara optimal untuk mendukung proses penempatan kerja yang lebih akurat dan cepat.
Selain membuka akses kerja dalam negeri, job fair tersebut juga menyediakan lowongan ke luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Polandia, dan negara-negara di Timur Tengah. Posisi yang ditawarkan pun beragam, mulai dari teknisi, mekanik bengkel, hingga chef dan staf administrasi. Bahkan, tersedia pula peluang kerja khusus bagi penyandang disabilitas.
Langkah-langkah yang telah, sedang, dan akan terus diambil oleh pemerintah pusat, daerah, dan berbagai institusi terkait menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja bukan sekadar janji, melainkan misi pembangunan nasional yang membutuhkan sinergi kolektif. Maka, sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendukung, mengawal, dan mengambil manfaat dari berbagai program ini demi terwujudnya Indonesia yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global masa depan.
)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik
