Pemerataan Pendidikan Terwujud Melalui Sekolah Rakyat di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran
Pemerataan Pendidikan Terwujud Melalui Sekolah Rakyat di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran
Oleh: Rivka Mayangsari
Menjelang satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah pembangunan nasional kian menegaskan keberpihakan pada rakyat kecil. Salah satu langkah monumental yang kini mulai menunjukkan hasil nyata adalah peluncuran program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif strategis yang menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai, Sekolah Rakyat memiliki tiga kunci utama yang mencerminkan filosofi luhur pemerintah dalam membangun manusia Indonesia. Pertama, memuliakan wong cilik; kedua, menjangkau yang belum terjangkau; dan ketiga, memungkinkan yang selama ini dianggap tidak mungkin. Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat merupakan bagian integral dari upaya pengentasan kemiskinan, sebagaimana menjadi fokus utama dalam program strategis Presiden Prabowo.
Lebih dari sekadar lembaga pendidikan, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai pusat pemberdayaan sosial. Saifullah menjelaskan bahwa para pendamping dan pilar-pilar sosial di lapangan diminta memahami misi besar ini: pendidikan tidak boleh berhenti pada ruang kelas, melainkan harus menjadi gerakan nasional untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Untuk itu, orang tua dari siswa Sekolah Rakyat juga akan diberdayakan melalui berbagai program sosial dan pelatihan ekonomi, agar keluarga mereka dapat tumbuh menjadi rumah tangga yang mandiri dan produktif.
Menurut Saifullah, pendidikan adalah alat paling ampuh untuk mengangkat harkat rakyat kecil. Dengan pendekatan yang menyentuh akar persoalan sosial, pemerintah berupaya mengembalikan fungsi sekolah sebagai ruang pembebasan, bukan sekadar tempat menimba ilmu. Ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud nyata semangat gotong royong dalam membangun masa depan bangsa dari lapisan terbawah masyarakat.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menambahkan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengubah paradigma masyarakat miskin. Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah mengubah status penerima bantuan sosial (bansos) dari sekadar penerima menjadi masyarakat yang berdaya. Sekolah Rakyat hadir sebagai jembatan yang menghubungkan bantuan sosial dengan pemberdayaan manusia.
Agus menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai harapan baru bagi masyarakat miskin, miskin ekstrem, dan rentan yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekstrim Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 4. Berbeda dari sekolah formal biasa, Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan akademik, tetapi juga menanamkan pendidikan karakter, keterampilan hidup, serta pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal. Dengan sistem asrama (boarding school), siswa akan mendapatkan pembinaan menyeluruh yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan moralitas.
Menurut Agus, Sekolah Rakyat adalah representasi visi besar Presiden Prabowo untuk membangun manusia Indonesia yang unggul dan tangguh. Ia menyebut bahwa program ini merupakan implementasi nyata dari prinsip “No one left behind” — tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dari hak dasarnya untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
Selain itu, sistem yang diterapkan di Sekolah Rakyat juga menjadi bentuk reformasi sosial yang komprehensif. Setiap siswa akan diarahkan untuk menguasai keterampilan praktis seperti pertanian modern, industri kreatif, teknologi informasi, hingga vokasi digital. Dengan demikian, lulusan Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga siap menghadapi dunia kerja dan menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI). Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan terobosan strategis pemerintah dalam membuka akses pendidikan yang lebih merata dan inklusif, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia menilai, langkah ini menunjukkan keberanian pemerintah untuk menembus batas birokrasi dan menghadirkan keadilan sosial secara nyata.
Christina menjelaskan bahwa Kemen P2MI berkomitmen memperkuat jalur pendidikan dan pelatihan tenaga kerja muda yang lahir dari Sekolah Rakyat. Para lulusan nantinya akan dibimbing agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan prinsip aman, legal, dan bermartabat. Ia menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia adalah pondasi utama kemajuan bangsa, dan pendidikan adalah pintu menuju mobilitas sosial yang lebih baik.
Lebih jauh, Christina menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata perubahan paradigma pendidikan nasional. Pemerintah tidak lagi memandang pendidikan sebagai beban anggaran, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Setiap anak Indonesia kini memiliki peluang yang sama untuk belajar, bermimpi, dan berdaya tanpa dibatasi oleh kondisi ekonomi keluarga.
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah menunjukkan bahwa transformasi sosial bukanlah sekadar wacana, melainkan tindakan nyata. Pendidikan dijadikan senjata utama untuk melawan kemiskinan, kebodohan, dan ketimpangan. Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi tonggak awal lahirnya sistem pendidikan yang inklusif, humanis, dan berpihak pada rakyat kecil.
Dengan sinergi lintas kementerian, dukungan para tenaga sosial, serta semangat gotong royong masyarakat, Sekolah Rakyat diyakini akan menjadi pilar penting dalam mencetak generasi unggul Indonesia. Sebagaimana ditegaskan para pengamat, inisiatif ini bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang masa depan masa depan di mana setiap anak Indonesia, tanpa kecuali, berhak untuk belajar, tumbuh, dan memimpin bangsanya menuju kejayaan.
*) Pemerhati Sosial
