Pembangunan Papua Wujudkan Pemerataan Ciptakan Kesejahteraan Rakyat
Oleh : Hugo Steve Momoribo
Presiden Jokowi terus mengejar pemerataan pembangunan untuk Indonesia Timur di masa terakhir jabatannya. Sejumlah infrastruktur mulai dari transportasi, perkantoran pemerintah, jalanan umum. pertanian dan fasilitas umum lainnya terus dibangun akan masyarakat Papua merasakan kesejahteraan yang dimiliki provinsi lainnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PUPR2KP) Kabupaten Fakfak, Baharudin Lahadalia mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur, baik itu akses jalan interkoneksi wilayah desa dan kecamatan, air bersih masih menjadi sektor prioritas yang akan direalisasikan pada 2023.
Pembangunan ini sesuai dengan mapping yang dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk survei lapangan mencakup koordinat geografis, batas wilayah, topografi, infrastruktur, dan informasi lainnya yang relevan dengan wilayah atau konsep yang sedang dipetakan.
Pj. Gubernur Papua, Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE, MM menyatakan kondisi perekonomian global masih penuh ketidakpastian, baik geopolitik yang memanas, tantangan perubahan iklim, dan dampak kenaikan suku bunga tinggi dari negara maju yang membuat kita harus tetap waspada, namun kondisi Perekonomian Indonesia tetap terjaga tumbuh di sekitar 5%.
Pertumbuhan yang tinggi dan stabil akan menjadi modal yang baik untuk pelaksanaan APBN tahun 2024 dan khusus di Papua.
Pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan produksi tambang dan adanya akselerasi pembangunan infrastruktur serta pemberian Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyakat, hal ini mengindikasikan bahwa investasi regional Papua tetap terjaga dan masyarakat masih menunjukkan ketertarikannya dalam berinvestasi di Papua.
Angka kemiskinan di Provinsi Papua juga mengalami penurunan, pada Maret 2023, menjadi 26,06% yang didominasi oleh penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan, hal tersebut juga dibarengi juga dengan penurunan tingkat pengangguran dan gini rasio, apabila dibandingkan dengan periode tahun 2022.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto mengatakan Papua Barat di tahun 2023 menunjukan tren positif pertumbuhan 3 persen dan inflasi berhasil ditekan. Prioritas belanja 2024 diutamakan perbaikan kualitas SDM, infrastruktur prioritas nasional transformasi ekonomi hijau.
Sementara Bupati Manokwari, Hermus Indou mengajak seluruh keluarga besar yang dipayungi Kerukunan Fakfak di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat untuk mendukung segala percepat pembangunan di Manokwari dan berbagai program pemerintah di Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat dan pusat peradaban di Tanah Papua.
Dalam melaksanakan pembangunan, Pemkab Manokwari menjadi bagian tak terpisahkan dari kelembagaan sosial daerah seperti paguyuban atau kerukunan baik suku nusantara maupun Papua. Karena, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemkab Manokwari harus bisa melakukan penataan dan penguatan kelembagaan sosial daerah secara menyeluruh agar tidak menimbulkan konflik di daerah.
Keberagaman suku dan budaya di Indonesia justru menjadi sebuah kekayaan yang harus dilestarikan. Begitu juga di Manokwari, daerah miniatur Indonesia yang dihuni berbagai suku dan budaya. Kerukunan atau paguyuban merupakan pilar untuk mendukung eksistensi pemerintahan yang berkualitas.
Kabupaten Manokwari punya filosofi rumah seribu. Dimana eksistensi pemerintah ditopang banyak tiang atau pilar-pilar. Seluruh warga masyarakat yang terhimpun dalam kerukunan adalah pilar yang harus diperkuat dan dilestarikan untuk pembangunan daerah.
Organisasi kerukunan selain harus bermanfaat bagi pembangunan daerah, harus juga bermanfaat untuk warga atau anggotanya. Dirinya berharap setiap kerukunan mampu melakukan pembinaan terhadap anggotanya agar miliki wawasan kebangsaan. Selain itu, kerukunan juga harus mempunyai peran untuk meredam jika terjadi percikan konflik yang melibatkan anggotanya.
Jadikan organisasi ini untuk organisasi perjuangan untuk aspirasi dan kepentingan seluruh warga Fakfak di Manokwari. Rumuskan program kerja yang bisa dikerjakan, buat sesuai kemampuan dan kondisi serta buat program kerja untuk bermitra dengan suku lainnya.
Di wilayah lainnya, Pemerintah Pusat juga berencana akan membangun tiga gedung perkantoran induk di Pemprov Papua Pegunungan yakni, kantor Gubernur Papua Pegunungan, DPR provinsi, dan MRP pada tahun 2024. Kadis PUPR Papua Pegunungan juga telah menganggarkan untuk tiga pembangunan di 2024, yakni perkantoran organisasi perangkat daerah (OPD) diantaranya, pembangunan Kantor Dinas PUPR, Dinas Keuangan dan Kantor Bappeda. Pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan untuk tahun 2024 mendatang ada juga akan dilakukan pembangunan tugu dan pagar kantor
Oleh karena itu, seluruh masyarakat yang terdiri dari 8 Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan diharapkan untuk mendukung dalam pembangunan infrastruktur baik pembangunan perkantoran maupun pembangunan lainnya guna membawa perubahan di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan.
Sesungguhnya pemerintah pusat terus memperjuangkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh pelosok Indonesia. Namun adanya oknum-oknum nakal yang menghambat dan mengganggu pembangunan tersebut, membuat banyak program pemerintah menjadi terhambat dan bahkan gagal. Oleh karena itu seluruh rakyat Indonesia di harapkan mendukung segala proyek pemerintah untuk menjadikan sebagai Indonesia senteris.
)* Penulis merupakan Pemerhati Sosia
