Pembangunan Infrastruktur Papua Demi Jangkau Wilayah Terisolasi
Oleh : Finna Prima
Pemerintahan era Presiden Jokowi terus mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua. Terbaru, Presiden Jokowi meresmikan Bandar Udara Siboru Fakfak yang sebelumnya masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun oleh Perusahaan BUMN konstruksi PT PP (Persero) Tbk. Bandara Siboru Fakfak mempunyai luas area 5.000 M2 yang dapat menampung hingga 153.945 penumpang per tahun. Bandara ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai kontrak sebesar Rp 832,5 Miliar pada pekerjaan sisi darat dan sisi udara.
Bandara ini memiliki panjang runway 1.600 Meter x 30 Meter dan akan menjadi sarana akomodasi transportasi udara yang utama di Kabupaten Fakfak menggantikan fasilitas bandara sebelumnya yaitu Bandara Torea dimana Panjang Runway hanya 1.200 Meter x 30 Meter dan tidak dapat diperluas lagi.
Kehadiran bandara ini akan menjadi sarana untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Karena akan banyak aktivitas ekonomi yang terdampak. Seiring dengan meningkatnya pembangunan di wilayah Papua dan kegiatan perekonomian masyarakat Papua sehingga dibutuhkan fasilitas sarana transportasi yang lebih baik untuk dapat meningkatkan konektivitas serta membuka potensi pariwisata.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa Bandara Siboru dan Bandara Douw Aturure merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk saling melengkapi. Pemerintah daerah telah menyediakan lahannya kepada pemerintah pusat. Kemudian, pemerintah pusat yang melakukan pembangunan baik terminal, runway dan fasilitas lainnya.
Berbagai cara terus diupayakan oleh pemerintahan era Presiden Jokowi demi mewujudkan negara Indonesia yang lebih maju. Langkah yang dilakukan adalah melalui upaya pembangunan infrastruktur, perbaikan birokrasi perizinan, perbaikan penyediaan pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Provinsi Papua termasuk dalam perhatian utama pemerintahan Joko Widodo karena wilayah timur Indonesia memerlukan perhatian lebih jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Akselerasi dalam membangun infrastruktur merupakan langkah konkret pemerintah untuk memajukan SDM Papua. Karena dengan langkah tersebutlah SDM Papua dapat mengelola SDA yang melimpah.
Papua memiliki banyak sekali potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dan pemerintah ingin agar wilayah tersebut lebih maju dengan potensi tersebut. Sehingga Presiden Jokowi melihat potensi tersebut dengan memperluas pembangunan infrastruktur agar Papua lebih baik lagi.
Pembangunan sarana prasarana sektor perhubungan di wilayah Timur Indonesia sejalan dengan program pemerintah yakni membangun Indonesia dari pinggiran melalui pendekatan baru pembangunan yang Indonesia-Sentris di Papua. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan di Bumi Cenderawasih bukan perkara mudah, sebab banyak hambatan dan tantangan yang selalu menghadang dalam pelaksanaannya di lapangan. Akan tetapi, pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin seakan tak pernah menyerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Hingga kini masyarakat di tanah Papua patut bersyukur karena telah dapat menikmati infrastruktur transportasi yang dibangun dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Wakil Ketua II DPRP Papua Dapil Selatan Papua, Eduardus Kaize mengatakan intervensi langsung pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif pada pemangkasan birokrasi dan biaya logistik di Papua yang saat ini sangat mahal. Karena sektor tersebut berefek domino dan mampu menggerakkan potensi-potensi alam di Papua.
Sebelumnya, Papua merupakan daerah tertinggal, namun dengan masifnya pembangunan infrastruktur menjadi suatu langkah konkret untuk menjangkau daerah-daerah pedalaman di Papua, meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun kegiatan ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, pemuda, mahasiswa, dan khususnya Orang Asli Papua untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di bumi Cenderawasih.
Pihaknya berharap pembangunan di Papua harus terus digalakkan, karena dapat merangsang kemajuan yang berdampak pula pada peningkatan mutu di segala hal. Adanya pembangunan infrastruktur Papua tentu saja akan memberikan kesempatan baru bagi putra daerah untuk mengembangkan potensinya.
Diketahui, percepatan pembangunan infrastruktur di Papua bukan hanya akan kesenjangan yang telah lama melanda masyarakat di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur di Papua juga akan menyetarakan dengan pulau pulau lain di Indonesia. Pemerataan pembangunan harus dipandang sebagai hak yang harus dan wajib diterima oleh warga Papua yang menjadi bagian dari NKRI.
Masifnya pembangunan infrastruktur di Papua memperlihatkan komitmen serius Presiden Jokowi terhadap kemajuan Papua. Oleh karena itu, legitimasi tersebut semakin menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selamanya dan tidak bisa dipisahkan dengan alasan apapun. Warga di Bumi Cendrawasih juga memiliki nasionalisme yang tinggi dan tidak mau diajak untuk memerdekakan diri. Status Papua sebagai salah satu provinsi di negeri ini adalah sah dan tidak bisa dipermasalahkan oleh para oknum.
)* Penulis Adalah Mahasiswa yang Tinggal di Surabay
