Ormas Miliki Peran Penting Wujudkan Pemilu Damai
Oleh : Gita Oktaviani
Pengangkatan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI mendapat sambutan positif dari Ketua Umum Himpunan Putra-Putra Keluarga Angkatan Darat (Hipakad), Haryara Tambunan. Rekam jejak yang mumpuni yang dimiliki oleh Jenderal Agus Subiyanto di berbagai bidang dinilai menjadi modal penting menghadapi tantangan besar yang dihadapi TNI, yaitu menjaga agar Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar.
Haryara menyampaikan kegembiraannya atas pengangkatan Jenderal Agus Subiyanto, menyebutnya sebagai langkah positif dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2024. Dalam keterangan tertulisnya, Haryara menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan TNI, baik secara fisik maupun pemikiran, guna mendukung upaya menjaga damainya Pemilu.
Pemilu 2024 menghadirkan tantangan yang tidak hanya dapat diemban oleh TNI, tetapi juga menuntut partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat seperti Hipakad. Haryara menyatakan kesiapan Hipakad untuk memberikan dukungan maksimal serta berkolaborasi dengan TNI dalam menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024.
Menjelang Pemilu, Haryara menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dan anggota Hipakad untuk tidak terprovokasi oleh berita hoax yang dapat memecah belah persatuan. Hipakad, sebagai ormas yang memiliki keberpihakan pada nilai-nilai kebangsaan, berkomitmen untuk bersinergi dengan TNI guna menjaga kedamaian selama pelaksanaan Pemilu.
Kepemimpinan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI menjadi kunci utama dalam menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas dan keamanan Pemilu. Pelantikan resmi yang digelar di Istana Negara pada 22 November 2023 lalu menandai dimulainya peran strategis Jenderal Agus Subiyanto dalam menghadapi momentum krusial bagi demokrasi Indonesia.
Dalam menyongsong tahapan kampanye Pemilu 2024, peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) juga menjadi sorotan utama. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango memutuskan untuk melibatkan ormas lokal dalam pengawasan tahapan kampanye.
Kampanye Pemilu 2024, yang direncanakan akan berlangsung selama 75 hari sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, menjadi ajang penting yang memerlukan pengawasan intensif untuk memastikan berlangsungnya proses yang demokratis dan transparan.
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Arkan Karim, menyampaikan urgensi peran ormas dalam mendukung tugas pengawasan Bawaslu. Dalam acara Fasilitasi Pengawasan Partisipatif Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, Arkan menekankan bahwa partisipasi aktif ormas dalam menyebarkan pesan pengawasan dapat menjadi kunci sukses dalam menjaga kampanye yang damai, aman, adil, tertib, dan berintegritas.
Pentingnya menyebarkan kesadaran akan pengawasan partisipatif di kalangan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjalankan kampanye Pemilu sesuai aturan dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Arkan menambahkan bahwa Ormas memiliki tanggung jawab besar sebagai agen pengawasan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses Pemilu.
Melibatkan ormas bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai mitra aktif dalam menjaga kualitas Pemilu. Ormas diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan, menyuarakan keadilan, dan membantu mewujudkan proses demokrasi yang berkualitas. Dengan demikian, kampanye Pemilu tidak hanya menjadi pertarungan ideologi politik tetapi juga menjadi ajang untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan kesadaran partisipatif masyarakat.
Adanya kerjasama antara Bawaslu dan ormas juga merupakan bentuk konkrit dari prinsip demokrasi yang inklusif. Dengan melibatkan berbagai pihak, baik lembaga pengawas, TNI, ormas, maupun masyarakat umum, diharapkan setiap tahapan kampanye Pemilu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai aturan. Ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang kondusif, tetapi juga memperkuat legitimasi hasil Pemilu.
Dalam konteks ini, ormas diharapkan tidak hanya bersifat sebagai penonton pasif. Mereka diundang untuk aktif terlibat dalam menyebarkan informasi mengenai pentingnya pengawasan partisipatif kepada anggota dan masyarakat umum.
Sosialisasi ini bertujuan untuk menciptakan budaya pengawasan yang kuat di kalangan masyarakat, sehingga setiap potensi pelanggaran atau ketidakbenaran dalam tahapan kampanye dapat segera terdeteksi dan diatasi.
Seiring dengan itu, ormas juga memiliki tanggung jawab untuk membentuk kesadaran politik yang tinggi di kalangan anggotanya. Ini dilakukan dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai proses demokrasi, hak pilih, dan konsekuensi pentingnya pemilu bagi kehidupan berdemokrasi. Dengan memahami betul hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, anggota ormas dapat menjadi agen perubahan yang konstruktif dan bertanggung jawab.
Pentingnya partisipasi aktif ormas dalam pengawasan bukan hanya terletak pada pelaksanaan Pemilu itu sendiri, tetapi juga pada upaya pembentukan masyarakat yang lebih demokratis dan sadar politik. Ormas, dengan kehadiran dan pengaruhnya di berbagai lapisan masyarakat, memiliki potensi besar untuk membentuk opini publik yang cerdas dan kritis.
Sebagai kesimpulan, sinergi antara TNI, ormas, dan lembaga pengawas seperti Bawaslu memiliki peran krusial dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang damai dan berkualitas. Kesiapan bersama untuk menjaga integritas, keamanan, dan ketertiban selama proses Pemilu menjadi fondasi utama dalam membangun demokrasi yang kokoh dan berkelanjutan di Indonesia.
Dengan peran aktif ormas sebagai mitra dalam pengawasan, diharapkan Pemilu 2024 akan menjadi contoh nyata keberhasilan kolaborasi antarstakeholder untuk mencapai demokrasi yang bermartabat dan adil. Masyarakat diundang untuk bersama-sama menjaga proses Pemilu sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengokohkan fondasi demokrasi Indonesia yang sehat dan berdaya.
)* Penulis adalah Kontributor Jendela Baca Institut
