Netralitas dan Keamanan Jadi Fokus Pemerintahan Prabowo dalam Pilkada 2024
Jakarta – Dalam upaya menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang aman dan tertib, pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto menempatkan isu netralitas dan keamanan sebagai fokus utama. Melalui berbagai langkah koordinatif dan kolaboratif, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh elemen negara bersikap netral dan mendukung jalannya proses demokrasi dengan baik.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) telah mengambil langkah preventif untuk menjamin netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam Pilkada mendatang.
Direktur Jenderal Bina Pemdes, La Ode Ahmad P. Bolombo, menyatakan bahwa Kemendagri telah mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah pada 10 Oktober lalu untuk mengingatkan pentingnya sikap netral kepala desa dan perangkat desa. Langkah ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya preventif untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pilkada.
“Kami terus memberikan sosialisasi dan literasi hukum kepada kepala desa agar memahami larangan yang berlaku selama Pilkada,” jelas La Ode.
Kemendagri juga berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dalam rangka meningkatkan pengawasan dan meminimalkan potensi pelanggaran netralitas di tingkat desa. Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mampu menjaga netralitas seluruh elemen pemerintahan demi terciptanya Pilkada yang aman dan demokratis.
Selain itu, Bawaslu di sejumlah daerah juga turut aktif dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri selama pelaksanaan Pilkada. Bawaslu Kabupaten Ponorogo, misalnya, menggelar sosialisasi untuk ASN, TNI, dan Polri guna meningkatkan komitmen menjaga netralitas dalam Pilkada.
Ketua Bawaslu Ponorogo, M. Bahrun Mustofa, menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan pelanggaran netralitas di kalangan ASN, TNI, maupun Polri di daerahnya.
“Harapannya, tidak ada temuan pelanggaran sehingga kita bisa menyukseskan gelaran pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 27 November nanti,” ujar Bahrun.
Di sisi lain, dalam rangka memperkuat keamanan selama Pilkada, Polda Sulawesi Tengah bersama TNI, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menggelar doa bersama di wilayah Polda Sulawesi Tengah. Kapolda Sulawesi Tengah menekankan pentingnya kolaborasi semua elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemilu. Selain doa bersama, Kapolda juga mengimbau para peserta Pilkada agar mengendalikan massa pendukungnya agar tetap tertib serta menghormati proses demokrasi yang berjalan.
Pemerintahan Prabowo melalui Kemendagri, Bawaslu, dan TNI-Polri terus bekerja sama untuk mengawasi, mendidik, dan menguatkan pemahaman di kalangan aparatur serta masyarakat.
Langkah ini diambil agar Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman, netral, dan mencerminkan nilai demokrasi yang sehat. Diharapkan dengan adanya koordinasi lintas sektor dan pengawasan yang ketat, Pilkada 2024 bisa berlangsung damai dan memberikan contoh demokrasi yang baik bagi masyarakat. {}*Netralitas dan Keamanan Jadi Fokus Pemerintahan Prabowo dalam Pilkada 2024*
Jakarta – Dalam upaya menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang aman dan tertib, pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto menempatkan isu netralitas dan keamanan sebagai fokus utama. Melalui berbagai langkah koordinatif dan kolaboratif, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh elemen negara bersikap netral dan mendukung jalannya proses demokrasi dengan baik.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) telah mengambil langkah preventif untuk menjamin netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam Pilkada mendatang.
Direktur Jenderal Bina Pemdes, La Ode Ahmad P. Bolombo, menyatakan bahwa Kemendagri telah mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah pada 10 Oktober lalu untuk mengingatkan pentingnya sikap netral kepala desa dan perangkat desa. Langkah ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya preventif untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pilkada.
“Kami terus memberikan sosialisasi dan literasi hukum kepada kepala desa agar memahami larangan yang berlaku selama Pilkada,” jelas La Ode.
Kemendagri juga berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dalam rangka meningkatkan pengawasan dan meminimalkan potensi pelanggaran netralitas di tingkat desa. Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mampu menjaga netralitas seluruh elemen pemerintahan demi terciptanya Pilkada yang aman dan demokratis.
Selain itu, Bawaslu di sejumlah daerah juga turut aktif dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri selama pelaksanaan Pilkada. Bawaslu Kabupaten Ponorogo, misalnya, menggelar sosialisasi untuk ASN, TNI, dan Polri guna meningkatkan komitmen menjaga netralitas dalam Pilkada.
Ketua Bawaslu Ponorogo, M. Bahrun Mustofa, menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan pelanggaran netralitas di kalangan ASN, TNI, maupun Polri di daerahnya.
“Harapannya, tidak ada temuan pelanggaran sehingga kita bisa menyukseskan gelaran pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 27 November nanti,” ujar Bahrun.
Di sisi lain, dalam rangka memperkuat keamanan selama Pilkada, Polda Sulawesi Tengah bersama TNI, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menggelar doa bersama di wilayah Polda Sulawesi Tengah. Kapolda Sulawesi Tengah menekankan pentingnya kolaborasi semua elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemilu. Selain doa bersama, Kapolda juga mengimbau para peserta Pilkada agar mengendalikan massa pendukungnya agar tetap tertib serta menghormati proses demokrasi yang berjalan.
Pemerintahan Prabowo melalui Kemendagri, Bawaslu, dan TNI-Polri terus bekerja sama untuk mengawasi, mendidik, dan menguatkan pemahaman di kalangan aparatur serta masyarakat.
Langkah ini diambil agar Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman, netral, dan mencerminkan nilai demokrasi yang sehat. Diharapkan dengan adanya koordinasi lintas sektor dan pengawasan yang ketat, Pilkada 2024 bisa berlangsung damai dan memberikan contoh demokrasi yang baik bagi masyarakat. {}
