Menyatukan Arah Pembangunan Papua: Bukti Kehadiran Negara Lewat Kolaborasi Lintas Lembaga

Menyatukan Arah Pembangunan Papua: Bukti Kehadiran Negara Lewat Kolaborasi Lintas Lembaga

Oleh : Lua Murib

Upaya percepatan pembangunan Papua terus menunjukkan arah yang semakin terintegrasi dan terukur. Pertemuan antara Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menjadi penanda penting bahwa negara tidak lagi berjalan sektoral dalam menangani kompleksitas pembangunan di Tanah Papua. Kolaborasi lintas lembaga ini mencerminkan kesadaran bahwa tantangan Papua hanya dapat dijawab melalui penyatuan visi, kebijakan, dan langkah nyata yang berkelanjutan serta berkeadilan.

Papua memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional, baik dari sisi geopolitik, kekayaan sumber daya alam, maupun potensi sosial-budaya. Namun selama bertahun-tahun, pembangunan di wilayah ini kerap terhambat oleh ketimpangan, keterisolasian wilayah, serta persoalan struktural seperti kemiskinan ekstrem dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang dibahas bersama Bappenas menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa kebijakan nasional benar-benar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat Papua.

Ketua Komite Eksekutif Otsus Papua, Velix Wanggai, menilai pertemuan tersebut sebagai ruang strategis untuk menyatukan berbagai arah kebijakan, program, anggaran, dan lokasi pembangunan yang selama ini dikelola secara terpisah oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Pandangan tersebut menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua tidak cukup hanya dengan menambah anggaran, tetapi harus dibarengi dengan sinkronisasi perencanaan agar setiap program saling menguatkan dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Lebih jauh, pembangunan Papua juga dituntut untuk tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan tatanan sosial masyarakat adat. Pendekatan pembangunan yang berorientasi jangka panjang menjadi keharusan mengingat Papua merupakan salah satu wilayah dengan hutan tropis terbesar dan ekosistem sosial yang sangat khas. Komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan perlindungan hak masyarakat lokal menjadi fondasi penting agar pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan, bukan justru menimbulkan persoalan baru.

Anggota Komite Eksekutif Papua, Paulus Waterpauw, menggarisbawahi bahwa kemiskinan ekstrem masih menjadi akar persoalan utama yang menghambat kemajuan Papua. Rendahnya pendapatan masyarakat, akses terbatas terhadap layanan dasar, serta capaian Indeks Pembangunan Manusia yang belum optimal menunjukkan bahwa pembangunan selama ini belum sepenuhnya menyentuh kelompok paling rentan. Penanganan kemiskinan ekstrem dinilai harus menjadi prioritas utama karena persoalan tersebut berkaitan langsung dengan munculnya masalah sosial lain, termasuk gangguan keamanan dan ketidakstabilan wilayah.

Dalam konteks inilah, kehadiran negara tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat kecil. Program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal harus dirancang secara terpadu dengan pembangunan infrastruktur. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga khusus seperti KEPP Otsus Papua menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Komitmen pemerintah pusat terhadap Papua juga tercermin dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap percepatan infrastruktur strategis, salah satunya penyelesaian jalan Trans Papua. Bupati Jayawijaya, Atenius Murip, menyampaikan apresiasi atas niat Presiden untuk menuntaskan ruas Jayapura–Wamena yang selama ini menjadi urat nadi konektivitas wilayah Pegunungan Tengah. Menurutnya, masih terdapat puluhan kilometer jalan yang belum beraspal serta sejumlah ruas penghubung antar kabupaten yang membutuhkan peningkatan kualitas agar mobilitas barang dan orang dapat berjalan lebih lancar.

Selain jalan darat, pembangunan jaringan serat optik dari Jayapura ke Wamena juga menjadi perhatian serius. Konektivitas digital dinilai sebagai kunci untuk membuka keterisolasian wilayah, mempercepat layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan di Papua Pegunungan. Dukungan infrastruktur digital ini memperlihatkan bahwa pembangunan Papua tidak lagi tertinggal dari transformasi teknologi nasional.

Dalam pertemuan bersama para kepala daerah se-Papua, Presiden Prabowo menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua harus dibarengi dengan pengamanan kekayaan negara, penguatan swasembada pangan, serta pengembangan kemandirian energi hingga ke daerah. Papua dipandang memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kawasan strategis swasembada energi nasional. Selain itu, pembangunan rumah sakit, perbaikan dan renovasi sekolah, penguatan sektor pariwisata, serta penjaminan keamanan menjadi bagian dari agenda besar menghadirkan negara secara utuh di seluruh pelosok Papua.

Penyatuan arah pembangunan Papua melalui kolaborasi lintas lembaga menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah semakin matang dan responsif terhadap tantangan di lapangan. Ketika perencanaan nasional mampu bersinergi dengan aspirasi daerah dan kebutuhan masyarakat, maka pembangunan tidak lagi terasa sebagai proyek dari pusat, melainkan sebagai proses bersama menuju keadilan dan kesejahteraan. Papua tidak hanya dipandang sebagai wilayah yang harus dikejar ketertinggalannya, tetapi sebagai bagian integral dari masa depan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur