Menjaga Kondusivitas Papua sebagai Fondasi Pembangunan Nasional
Menjaga Kondusivitas Papua sebagai Fondasi Pembangunan Nasional
Oleh : Yohanes Wandikbo
Upaya menjaga kondusivitas Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari agenda besar pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah memandang stabilitas keamanan bukan semata isu ketertiban, melainkan fondasi utama agar masyarakat dapat menjalani kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya secara normal serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Dalam konteks Papua, keamanan yang terjaga menjadi prasyarat agar percepatan kesejahteraan benar-benar dapat dirasakan hingga ke tingkat paling bawah.
Komitmen negara dalam menjaga stabilitas Papua terus diperkuat melalui pendekatan yang menyeluruh. Kebijakan pemerintah diarahkan untuk memastikan rasa aman hadir di tengah masyarakat sekaligus membuka ruang dialog, partisipasi, dan pemberdayaan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keamanan tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta penguatan ekonomi lokal.
Pemerintah pusat menempatkan sinergi sebagai kunci keberhasilan menjaga kondusivitas Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa stabilitas keamanan harus dibangun bersama masyarakat, khususnya generasi muda, melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, aparat keamanan, dan unsur sosial lainnya. Pandangan tersebut menegaskan bahwa keamanan yang kokoh akan melahirkan ruang yang sehat bagi kreativitas, produktivitas, dan kemajuan masyarakat Papua.
Dalam kerangka tersebut, peran TNI dan Polri diposisikan sebagai pilar strategis penjaga stabilitas nasional yang bekerja secara profesional dan humanis. Pemerintah mendorong aparat keamanan untuk terus memperkuat soliditas internal serta membangun kedekatan dengan masyarakat. Pendekatan yang mengedepankan perlindungan warga sipil, penegakan hukum yang berkeadilan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal diyakini mampu menciptakan rasa aman yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat Papua.
Stabilitas keamanan juga tidak dapat dilepaskan dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah mendorong koordinasi lintas sektor melalui kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Pendekatan terpadu ini dinilai penting untuk menjawab tantangan Papua secara komprehensif, mulai dari isu sosial, ekonomi, hingga keamanan, sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat saling melengkapi dan berkelanjutan.
Dari perspektif daerah, dukungan pemerintah pusat dipandang sebagai faktor penting dalam menjaga situasi tetap kondusif. Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menyampaikan pandangan bahwa sinergi yang berkelanjutan antara pusat dan daerah memberikan kepastian kebijakan serta memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dalam menjaga keamanan dan mendorong kesejahteraan. Kerja sama tersebut menjadi penopang utama bagi terciptanya stabilitas yang dibutuhkan masyarakat untuk beraktivitas secara produktif.
Selain unsur pemerintah, peran tokoh masyarakat dan figur yang memahami dinamika Papua juga sangat signifikan. Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, menegaskan pentingnya persatuan dan kedamaian sebagai modal dasar pembangunan. Pandangan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan stabilitas sebagai landasan agar program otonomi khusus dan percepatan pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Di tingkat akar rumput, kesadaran masyarakat Papua untuk menjaga kedamaian terus menguat. Penolakan terhadap segala bentuk aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan mencerminkan harapan warga akan kehidupan yang tenang dan sejahtera. Ketua Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera, Jhon Maurits Suebu, merepresentasikan aspirasi masyarakat yang menginginkan ruang aman untuk bekerja, berusaha, dan membangun masa depan tanpa gangguan konflik. Sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat Papua pada dasarnya menghendaki stabilitas sebagai prasyarat kemajuan.
Pendekatan keamanan yang dikombinasikan dengan pembangunan sosial ekonomi menjadi strategi pemerintah dalam jangka panjang. Pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal dirancang untuk memperkuat daya tahan sosial masyarakat. Dengan demikian, stabilitas tidak hanya dijaga melalui kehadiran aparat, tetapi juga melalui peningkatan kualitas hidup yang mengurangi potensi kerawanan.
Pemerintah juga terus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menjaga kondusivitas. Dialog, pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan publik. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam menjaga Papua tetap damai, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat.
Menjaga kondusivitas Papua adalah tanggung jawab bersama yang dipimpin oleh negara. Kebijakan pemerintah yang konsisten, dukungan aparat keamanan yang profesional, serta partisipasi aktif masyarakat membentuk satu kesatuan yang saling menguatkan. Dengan stabilitas yang terjaga, Papua memiliki ruang yang luas untuk melanjutkan pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan, sehingga cita-cita menghadirkan Papua yang damai, maju, dan sejahtera dapat terwujud sebagai bagian integral dari Indonesia.
Komitmen pemerintah dalam menjaga kondusivitas Papua perlu terus dipertahankan dengan mengedepankan pendekatan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Stabilitas yang terjaga bukan hanya menjadi ukuran keberhasilan keamanan, tetapi juga cermin hadirnya negara dalam melindungi dan melayani rakyatnya. Dengan kesinambungan kebijakan, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta dukungan masyarakat yang semakin solid, Papua diyakini akan terus bergerak menuju kondisi yang semakin aman, harmonis, dan produktif sebagai bagian penting dari pembangunan nasional yang inklusif.
)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua
