Mengapresiasi Sinergitas Pemda dan Pemerintah Pusat Sukseskan Pelaksanaan PSU
Oleh : Aditya Akbar
Kesuksesan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2024 menunjukkan efektivitas sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Keberhasilan dalam memastikan PSU berjalan lancar tidak terlepas dari koordinasi intensif antara berbagai pihak terkait, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Kesungguhan dalam menyelaraskan kebijakan serta kesiapan teknis menjadi faktor utama yang memastikan PSU dapat berlangsung dengan aman, transparan, dan berintegritas.
Berkat arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, menjadikan pemerintah daerah dapat menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan memperkuat koordinasi dan mempersiapkan segala aspek teknis maupun administratif dengan matang.
Pemda telah mampu bekerja sama erat dengan KPU dan Bawaslu guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, stabilitas politik dan keamanan menjadi perhatian utama, sehingga aparat keamanan memiliki peran strategis dalam mengantisipasi potensi gangguan selama PSU berlangsung.
Dengan adanya pemantauan serta evaluasi berkelanjutan dari Kemendagri, pelaksanaan PSU terbukti dapat mencapai tingkat kesuksesan maksimal. Monitoring secara ketat juga dilakukan untuk memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran dapat dicegah sedini mungkin, sehingga PSU nyatanya bisa berjalan tanpa kendala berarti.
Di sisi lain, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan komitmen penuh dalam menjaga transparansi dan kredibilitas PSU. Upaya intensif dilakukan dengan menggandeng aparat keamanan untuk memastikan seluruh proses berjalan adil dan bersih.
Kolaborasi yang erat antara Bawaslu dan Kodim 0408 Gamas Bengkulu Selatan menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara lembaga pengawas dan institusi keamanan berkontribusi signifikan dalam menegakkan integritas demokrasi.
Evaluasi terhadap potensi pelanggaran serta strategi pencegahan telah dilakukan guna memastikan setiap tahapan PSU terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kelancaran PSU saat ini, tetapi juga menjadi tolok ukur bagi pelaksanaan pemilu yang lebih berkualitas di masa mendatang.
Peningkatan koordinasi juga menjadi agenda utama dalam mendukung suksesnya PSU. Dandim 0408 Bengkulu Selatan, Letkol CZI Bambang Santoso, SH, menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang efektif antara Bawaslu dan aparat keamanan guna menjamin kelancaran pelaksanaan PSU.
Diskusi intensif telah dilakukan untuk menyusun langkah-langkah konkret dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menanggulangi potensi gangguan yang dapat menghambat proses demokrasi.
Kunjungan langsung yang dilakukan oleh Bawaslu ke Kodim 0408 tidak hanya bertujuan sebagai forum evaluasi, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dalam membangun sistem pemilu yang semakin baik dan terpercaya. Melalui kerja sama yang semakin erat ini, stabilitas dalam penyelenggaraan PSU dapat dipertahankan, menciptakan atmosfer pemilu yang kondusif dan demokratis.
Aspek pendanaan turut menjadi perhatian utama dalam memastikan keberhasilan PSU. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa Pemda yang melaksanakan PSU harus melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan di daerah masing-masing.
Kepastian mengenai sumber pendanaan, baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan maupun pos-pos lain seperti Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), menjadi hal yang mampu dipastikan sehingga proses PSU berjalan tanpa kendala finansial.
Dengan adanya koordinasi yang erat, penggunaan dana terbukti telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejelasan dalam perencanaan anggaran menjadi aspek yang sangat krusial, karena tanpa pendanaan yang memadai, keberhasilan PSU akan sulit diwujudkan.
Kesiapan anggaran menjadi fokus utama dalam berbagai pertemuan yang digelar oleh Kemendagri. Pemerintah pusat secara aktif mendorong Pemda untuk mengalokasikan dana secara rasional dan efisien.
Peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU juga telah dilakukan guna memastikan bahwa kebutuhan anggaran benar-benar terpenuhi dan tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan teknis.
Melalui langkah ini, Kemendagri menegaskan bahwa dukungan finansial yang memadai merupakan kunci utama dalam menjamin keberhasilan PSU. Keberlanjutan anggaran yang dialokasikan untuk pemilu juga menjadi aspek yang tidak kalah penting, mengingat berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemilu sering kali membutuhkan fleksibilitas anggaran agar setiap kendala dapat diatasi dengan cepat.
Keberhasilan pelaksanaan PSU dalam Pilkada 2024 merupakan cerminan dari kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Keterlibatan aktif berbagai elemen dalam memastikan kelancaran proses, mulai dari aspek teknis, pengawasan, keamanan, hingga pendanaan, membuktikan bahwa sinergitas menjadi faktor utama dalam menyukseskan setiap tahapan demokrasi.
Dengan koordinasi yang semakin diperkuat, harapan besar muncul agar proses demokrasi di Indonesia semakin berkualitas dan kredibel di masa mendatang. Keberhasilan PSU tahun ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa depan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga integritas demokrasi di Tanah Air. (*)
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
