Masyarakat Solid Menerima Hasil PSU Demi Kelancaran Agenda Nasional
Masyarakat Solid Menerima Hasil PSU Demi Kelancaran Agenda Nasional
Jakarta – Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang baru saja selesai dilaksanakan di sejumlah daerah menjadi perhatian publik luas. Meski penuh dinamika, masyarakat menunjukkan kedewasaan politik dengan menerima hasil akhir PSU secara solid dan terbuka. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi keberlangsungan agenda nasional yang menuntut stabilitas dan persatuan di tengah beragam tantangan.
Kesolidan masyarakat terlihat dari minimnya gesekan antarpendukung, serta sikap lapang dada untuk menjadikan keputusan KPU sebagai acuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia semakin matang, di mana kontestasi politik dipahami sebagai mekanisme sementara, sementara persatuan bangsa harus ditempatkan di atas segalanya. Dengan demikian, energi masyarakat dapat kembali difokuskan pada pembangunan nasional, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
Ketua KPU Bangka Belitung, Husin KPU sebagai penyelenggara memainkan peran sentral dengan mempersiapkan logistik, mekanisme pengawasan, dan tata kelola suara secara profesional. Langkah-langkah teknis dilakukan dengan standar tinggi, mulai dari distribusi surat suara hingga publikasi hasil secara terbuka. Dukungan pemerintah dalam hal anggaran dan fasilitasi membuat kinerja KPU berjalan optimal.
“KPU memastikan seluruh tahapan PSU berjalan dengan standar tinggi, mulai dari distribusi logistik, pengawasan, hingga publikasi hasil secara terbuka. Dengan dukungan pemerintah dalam anggaran dan fasilitasi, kami berkomitmen menjaga agar proses ini transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Sementara itu, Dewan Presidium Masyarakat Adat Tabi, Ondofolo Ismail Isak Mebri mengatakan PSU Pilgub Papua telah dilaksanakan. Proses pemilihan berjalan aman, tertib, dan jujur-adil (jurdil), serta telah menghasilkan pasangan terpilih yaitu Komjen Pol (Purn.) Mathius D. Fakhiri, S.IK., M.H. dan Aryoko Rumaropen, S.P., M.Eng.
“Kami mengakui bahwa proses hukum di MK adalah hak setiap warga negara, namun kami menilai proses ini hanya membuang-buang waktu, energi, dan membosankan. Oleh karena itu, kami mendesak MK agar segera mengesahkan hasil PSU tanpa perlu ada PSU yang ketiga kalinya” kata Ismail.
Senada, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boven Digoel, Pilemon Tabuni, mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa mendoakan agar hasil PSU di Kabupaten Boven Digoel bisaditerima oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Pesan saya, mari kita doakan supaya proses pemilu dapat secepatnya selesai. Selain itu, seluruh aparatur pemerintahan dan masyarakat tidak terpancing isu-isu yang bisa memicu ketegangan,” tutur Pilemon.
Para tokoh masyarakat dan pemimpin daerah aktif menyampaikan imbauan agar semua pihak menghormati keputusan resmi penyelenggara pemilu. Seruan ini diterima dengan baik, terbukti dari menguatnya narasi bersama: bahwa PSU bukan ajang memperlebar perpecahan, melainkan sarana memperkokoh legitimasi proses demokrasi.
