Kuota 30 Ribu Siswa dan Perluasan Akses Pendidikan melalui Sekolah Rakyat

Kuota 30 Ribu Siswa dan Perluasan Akses Pendidikan melalui Sekolah Rakyat

Oleh: Juana Syahril

Pemerintah membawa kabar gembira bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu di seluruh Indonesia. Pada tahun 2026, program unggulan Sekolah Rakyat resmi membuka kuota bagi 30.000 siswa baru. Kebijakan ini menandai langkah signifikan dalam memperluas akses pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas, sekaligus memperkuat komitmen negara dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berasrama yang terintegrasi.

 

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan bahwa alokasi 30.000 siswa merupakan bagian dari percepatan perluasan Sekolah Rakyat secara nasional. Pemerintah tidak hanya menambah jumlah peserta didik, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur, tenaga pendidik, serta sistem seleksi yang transparan dan berbasis data. Dengan demikian, setiap anak yang diterima benar-benar mendapatkan lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung perkembangan mereka secara optimal.

 

Saat ini, proses seleksi siswa tengah berjalan bersamaan dengan pembangunan gedung sekolah permanen. Kemensos secara intensif berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan setiap unit sekolah selesai tepat waktu dan memenuhi standar fasilitas pendidikan modern. Sinergi ini menunjukkan kerja lintas kementerian yang solid demi keberhasilan program strategis nasional.

 

Setiap sekolah permanen dirancang mampu menampung sekitar 300 siswa pada tahap awal, dengan sistem pembelajaran yang menggabungkan pendidikan formal, pembinaan karakter, serta penguatan keterampilan hidup. Selain ruang kelas yang representatif, Sekolah Rakyat juga dilengkapi asrama, fasilitas kesehatan dasar, ruang kreativitas, serta area kegiatan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik.

 

Kemensos tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Rekrutmen guru, tenaga kependidikan, serta pendamping sosial dilakukan secara terencana agar setiap siswa mendapatkan bimbingan akademik dan psikososial yang optimal. Pemerintah ingin memastikan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan masa depan yang lebih cerah.

 

Proses seleksi siswa dilakukan dengan pendekatan berbasis data yang akurat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Kemensos bekerja sama erat dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta Badan Pusat Statistik di tingkat daerah untuk mengidentifikasi anak-anak dari keluarga Desil 1 dan Desil 2. Mekanisme ini menjamin bahwa program benar-benar menyasar mereka yang paling membutuhkan.

 

Penetapan akhir peserta didik dilakukan setelah mendapat rekomendasi resmi dari kepala daerah setempat. Tahapan ini mencerminkan kemitraan yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program sosial berskala nasional. Pemerintah juga menegaskan pentingnya integritas tim seleksi agar proses penerimaan siswa bebas dari praktik titipan atau penyimpangan.

 

Di balik kabar gembira pembukaan kuota tahun ini, pemerintah memiliki visi jangka panjang yang ambisius. Sekolah Rakyat ditargetkan berkembang menjadi jaringan pendidikan berasrama terbesar di Indonesia. Strategi pembangunan dilakukan bertahap namun konsisten, dengan target minimal 100 sekolah permanen baru setiap tahun.

 

Jika skema ini berjalan sesuai rencana, pada 2029 Indonesia akan memiliki 500 Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh provinsi. Setiap sekolah dirancang berkapasitas hingga 1.000 murid dari jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan terpadu. Dengan demikian, total daya tampung nasional dapat mencapai 500.000 anak dari keluarga paling rentan.

 

Konsep Sekolah Rakyat jauh melampaui model sekolah konvensional. Anak-anak tidak hanya belajar di kelas, tetapi tinggal di asrama yang menyediakan lingkungan yang aman, disiplin, dan kondusif. Kurikulum menekankan nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, kepemimpinan, serta keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat.

 

Program ini juga dirancang inklusif dengan melibatkan orang tua siswa. Keluarga penerima manfaat tidak dibiarkan pasif, tetapi diberdayakan melalui berbagai program prioritas nasional, seperti pelatihan keterampilan, peningkatan ekonomi keluarga, dan akses layanan sosial. Dengan pendekatan ini, Sekolah Rakyat berfungsi sebagai miniatur pengentasan kemiskinan berbasis keluarga.

 

Hingga saat ini, Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 166 lokasi yang tersebar di 131 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Jaringan ini mencakup wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Sebaran yang luas ini membuktikan bahwa program telah berjalan nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

 

Presiden RI, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa Sekolah Rakyat sebagai instrumen utama dalam agenda pembangunan manusia Indonesia. Fokusnya bukan sekadar menambah jumlah sekolah, tetapi memastikan kualitas dampak sosial yang dihasilkan. Setiap anak yang berhasil diselamatkan dari putus sekolah dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

 

Pembukaan kuota 30.000 siswa tahun ini menjadi momentum penting dalam perjalanan Sekolah Rakyat. Program ini memberikan harapan nyata bagi ribuan anak yang sebelumnya terancam kehilangan kesempatan belajar. Di saat yang sama, kebijakan ini memperkuat prinsip keadilan sosial dalam praktik nyata.

 

Sekolah Rakyat juga menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat yang paling membutuhkan. Pendidikan tidak lagi menjadi privilese, melainkan hak dasar yang dijamin pemerintah. Langkah ini menegaskan bahwa pemerataan bukan sekadar retorika, tetapi kebijakan konkret yang dirasakan langsung oleh rakyat.

 

Dengan sinergi lintas kementerian, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat, target 500 Sekolah Rakyat pada 2029 semakin realistis. Kabar pembukaan 30.000 kuota siswa tahun ini bukan sekadar angka, melainkan penanda optimisme bahwa masa depan pendidikan Indonesia semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

 

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta