KUHP dan KUHAP Baru Menjamin Proses Hukum yang Lebih Transparan
KUHP dan KUHAP Baru Menjamin Proses Hukum yang Lebih Transparan
Oleh: Muhammad Raja
Pemberlakuan Kitab Undang-Undang hukum Pidana Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru menandai fase penting dalam pembaruan sistem hukum Indonesia, khususnya dalam upaya mewujudkan proses penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Pemerintah memandang berlakunya kedua undang-undang ini sebagai tonggak berakhirnya ketergantungan pada hukum pidana kolonial yang telah digunakan lebih dari satu abad, sekaligus sebagai fondasi kuat bagi sistem hukum nasional yang berakar pada nilai Pancasila dan perkembangan masyarakat modern.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa mulai berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP baru menandai dimulainya era baru penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, perubahan ini bukan sekadar pergantian regulasi, melainkan hasil dari proses panjang reformasi hukum pidana yang telah berlangsung sejak era Reformasi 1998.
Sistem hukum pidana lama, yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie tahun 1918 serta KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan dinamika masyarakat Indonesia yang semakin kompleks dan demokratis. Karena itu, pembaruan dipandang mendesak agar hukum pidana mampu menjawab tuntutan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia.
Dalam pandangan pemerintah, KUHP Nasional membawa perubahan mendasar dalam pendekatan pemidanaan. Orientasi hukum pidana tidak lagi bertumpu pada pembalasan semata, tetapi bergeser ke pendekatan restoratif yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama.
Pemidanaan dirancang untuk tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memulihkan korban, menjaga keseimbangan sosial, serta membuka ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Pendekatan ini diwujudkan melalui perluasan pidana alternatif seperti kerja sosial, rehabilitasi, dan mediasi, termasuk rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika. Kebijakan tersebut dipandang strategis untuk mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan tanpa mengabaikan aspek keadilan.
Selain perubahan substansi pemidanaan, KUHP Nasional juga mengintegrasikan nilai-nilai lokal, adat, dan budaya Indonesia ke dalam sistem hukum pidana. Pemerintah menilai langkah ini penting agar hukum tidak terlepas dari realitas sosial masyarakat.
Ketentuan-ketentuan yang bersifat sensitif dirumuskan dengan prinsip kehati-hatian, antara lain dengan menempatkannya sebagai delik aduan, sehingga negara tidak melakukan intervensi berlebihan ke ranah privat. Pendekatan tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepentingan masyarakat luas, serta memastikan pemidanaan dilakukan secara proporsional.
Sejalan dengan pembaruan substansi hukum pidana, KUHAP baru dirancang untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Yusril menjelaskan bahwa KUHAP lama, meskipun disusun pascakemerdekaan, belum sepenuhnya mencerminkan perkembangan prinsip hak asasi manusia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu, KUHAP baru hadir untuk memperjelas batas kewenangan aparat penegak hukum sekaligus memperkuat perlindungan hak warga negara. Salah satu wujud konkret transparansi tersebut adalah kewajiban penggunaan rekaman visual dalam proses pemeriksaan, sehingga setiap tindakan aparat dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai aturan pelaksana untuk memastikan transisi berjalan tertib dan terukur. Prinsip non-retroaktif tetap dijaga, sehingga perkara yang terjadi sebelum 2 Januari 2026 tetap menggunakan ketentuan lama, sementara perkara setelahnya tunduk pada aturan baru.
Dari sisi legislasi, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menekankan bahwa penyusunan KUHAP baru telah memenuhi prinsip partisipasi bermakna sebagaimana diamanatkan Mahkamah Konstitusi. Proses perumusannya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, hampir seluruh fakultas hukum di Indonesia, serta berbagai elemen masyarakat sipil. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan aspirasi publik benar-benar diakomodasi dan proses legislasi berlangsung transparan serta akuntabel.
Menurut Andi, KUHAP baru memuat banyak ketentuan progresif, termasuk pengaturan jangka waktu penanganan perkara yang ketat, kewajiban penggunaan kamera pengawas dalam pemeriksaan, serta larangan tegas bagi aparat untuk bertindak sewenang-wenang atau merendahkan martabat manusia. Keseluruhan pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia sekaligus menjaga ketertiban umum.
Dukungan terhadap pembaruan ini juga datang dari kalangan akademisi. Pakar kebijakan publik dan Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai kehadiran KUHP dan KUHAP baru sebagai lompatan historis yang mencerminkan kedaulatan hukum Indonesia.
Menurut Trubus, proses penyusunan yang panjang dan penuh perdebatan justru menunjukkan kehati-hatian negara dalam melahirkan produk hukum fundamental. Ia juga menilai kekhawatiran bahwa KUHP akan membatasi kebebasan berpendapat tidak beralasan jika undang-undang dibaca secara utuh, karena pengaturan yang ada justru dimaksudkan untuk membedakan antara kritik yang sah dan tindakan yang berpotensi merusak ruang publik.
Terkait KUHAP, Trubus memandang pembaruan hukum acara pidana ini membawa harapan besar karena memperjelas pembagian tugas aparat penegak hukum dan mengurangi ruang penilaian subjektif. Setiap tahapan proses hukum diletakkan pada indikator yang lebih terukur, sehingga memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Dengan demikian, KUHAP baru tidak hanya mengganti prosedur lama, tetapi memperbaiki sistem agar lebih transparan, akuntabel, dan menjamin hak-hak warga.
Dengan diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru, pemerintah optimistis sistem hukum pidana Indonesia ke depan akan semakin mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Reformasi ini dipandang sebagai langkah maju yang menegaskan komitmen negara untuk membangun penegakan hukum yang transparan dalam kerangka negara demokratis dan berdaulat.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi
