Kolaborasi TNI Polri Tegas Hentikan Tindakan Anarkis Jalanan

Kolaborasi TNI Polri Tegas Hentikan Tindakan Anarkis Jalanan

Oleh: Ferdian Kristopher

Situasi keamanan nasional dalam beberapa waktu terakhir menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya aksi anarkis di sejumlah wilayah. Aksi massa yang semula bertujuan menyampaikan aspirasi berubah menjadi tindakan perusakan, penjarahan, dan ancaman terhadap ketertiban umum. Dalam menghadapi kondisi ini, sinergi antara TNI dan Polri menjadi elemen krusial dalam menjaga stabilitas dan memastikan bahwa ruang demokrasi tidak tercemar oleh kekerasan jalanan.

Langkah tegas dan terukur telah diambil oleh aparat gabungan untuk menghentikan tindakan anarkis yang merusak fasilitas publik dan mengganggu ketenangan masyarakat. Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menyampaikan bahwa eskalasi kekerasan mulai menurun. Ia menilai bahwa tindakan cepat dan tegas dari TNI dan Polri berhasil meredam potensi kerusuhan lebih luas. Sugeng menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus disampaikan secara damai dan tidak boleh berubah menjadi aksi destruktif yang merugikan kepentingan umum.

Pemerintah telah menginstruksikan patroli gabungan hingga ke tingkat RT dan RW sebagai bentuk pencegahan dini terhadap potensi gangguan. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol Dedi Prasetyo, menyatakan bahwa seluruh jajaran kepolisian dan TNI telah diperintahkan untuk meningkatkan kehadiran di tengah masyarakat. Patroli ini bertujuan memberikan rasa aman dan mencegah kelompok-kelompok tertentu memanfaatkan situasi untuk melakukan tindakan kriminal. Dedi menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelaku anarkis, dan setiap tindakan yang mengarah pada kekerasan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Kemudian TNI juga menunjukkan komitmen penuh dalam menjaga ketertiban nasional. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menegaskan bahwa TNI akan melaksanakan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku perusakan fasilitas umum, objek vital, dan penjarahan. Freddy menjelaskan bahwa tindakan tegas berarti pasti dan tidak ragu, sementara terukur berarti sesuai hukum, proporsional, dan tidak berlebihan. TNI telah menempatkan personel di titik-titik rawan dan terus melakukan patroli untuk memastikan situasi tetap kondusif.

Langkah-langkah ini bukan hanya respons terhadap situasi darurat, melainkan bentuk nyata dari tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban umum. Kolaborasi TNI dan Polri mencerminkan sinergi strategis yang dibangun atas dasar komitmen terhadap konstitusi dan perlindungan hak-hak warga negara. Ketika ruang publik terancam oleh kekerasan, negara wajib hadir dengan kekuatan penuh untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dan masyarakat terlindungi.

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung kepada jajaran TNI dan Polri untuk bertindak tegas dalam menjaga ketertiban. Arahan tersebut menjadi landasan moral dan operasional bagi aparat dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat terhadap penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, serta memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap dijaga dalam koridor damai dan bertanggung jawab.

Di tengah dinamika sosial yang berkembang, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh ajakan yang mengarah pada kekerasan. Pemerintah membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi rakyat, namun tidak akan mentolerir tindakan yang merusak kepentingan umum. Dengan dukungan penuh dari aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa, Indonesia akan mampu menjaga stabilitas dan melanjutkan pembangunan dengan semangat persatuan.

Perlu dipahami bahwa tindakan anarkis bukanlah bentuk keberanian, melainkan ancaman terhadap tatanan sosial yang telah dibangun dengan susah payah. Ketika fasilitas umum dirusak, ketika jalanan menjadi arena kekerasan, maka yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran TNI dan Polri di tengah masyarakat bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melindungi dan memastikan bahwa kehidupan berjalan normal tanpa gangguan.

Pemerintah juga terus mendorong pendekatan humanis dalam penanganan konflik sosial. Aparat diinstruksikan untuk mengedepankan dialog, mediasi, dan edukasi kepada masyarakat. Namun, ketika tindakan anarkis mengancam keselamatan publik, maka ketegasan menjadi pilihan yang tak terhindarkan. Dalam konteks ini, kolaborasi TNI-Polri menjadi simbol kekuatan negara yang hadir untuk menjaga kedamaian dan ketertiban.

Keberhasilan aparat dalam meredam potensi kerusuhan juga menjadi bukti bahwa negara tidak kehilangan kendali atas situasi. Justru sebaliknya, pemerintah menunjukkan kapasitasnya dalam mengelola krisis dengan pendekatan yang seimbang antara ketegasan dan keadilan. Ini adalah cerminan dari tata kelola keamanan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Partisipasi aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan turut memperkuat upaya menjaga ketertiban. Forum warga, kelompok pemuda, dan lembaga adat di berbagai daerah mulai menggalang solidaritas untuk menolak aksi anarkis dan menjaga lingkungan masing-masing. Edukasi tentang pentingnya menjaga ketenangan sosial disampaikan melalui berbagai kanal, termasuk media lokal dan kegiatan komunitas. Kehadiran TNI dan Polri di lapangan menjadi lebih efektif ketika didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat untuk menolak kekerasan dan menjaga kedamaian bersama.

Ketegasan TNI dan Polri dalam menghentikan tindakan anarkis jalanan adalah bentuk perlindungan terhadap rakyat dan simbol negara. Pemerintah telah membuktikan bahwa stabilitas nasional adalah prioritas utama, dan setiap langkah yang diambil selalu berpijak pada hukum serta kepentingan publik. Sinergi ini menjadi fondasi kuat bagi Indonesia untuk terus melangkah maju sebagai negara demokratis yang aman, tertib, dan bermartabat.

)* Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik