Kolaborasi Bank & UMKM: BUMN & Pemerintah Bersinergi Demi Ekonomi yang Lebih Merata
Kolaborasi Bank & UMKM: BUMN & Pemerintah Bersinergi Demi Ekonomi yang Lebih Merata
Oleh: Yusuf Rinaldi
Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor perbankan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi langkah krusial. Dengan potensi besar yang dimiliki sektor UMKM di Indonesia, sinergi ini membuka jalan bagi pemberdayaan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Program-program strategis yang diluncurkan oleh pemerintah dan didukung oleh BUMN serta perbankan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), semakin memperkuat ekosistem UMKM yang menjadi pilar penting perekonomian nasional.
Sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman, terus berupaya meningkatkan aksesibilitas pembiayaan dan mempercepat transformasi UMKM ke dalam sektor formal.
Hingga saat ini penyaluran KUR telah mencapai Rp 238 triliun, atau sekitar 83% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2025. Di sisi lain, target jumlah debitur baru yang dapat mengakses KUR tahun ini mencapai 2,34 juta penerima.
Bahkan, salah satu capaian paling signifikan yang telah tercapai adalah meningkatnya jumlah debitur yang naik kelas (graduasi) dari sektor mikro ke kecil dan dari kecil ke menengah. Dari target 1,1 hingga 1,2 juta debitur graduasi, capaian tersebut telah melampaui target dengan 1,3 juta debitur, atau sekitar 112%.
Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa strategi pemerintah dalam memfasilitasi UMKM bertransformasi dari usaha mikro menjadi lebih berkembang dan berdaya saing semakin menunjukkan hasil yang positif.
Dengan adanya pencapaian tersebut, sektor produksi akan menyentuh 61% dari total alokasi KUR di akhir tahun 2025. Di samping itu, program ini diproyeksikan mampu menciptakan 8 hingga 11 juta lapangan pekerjaan baru, yang sangat penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan mewujudkan ekonomi yang lebih merata.
Sebagai instrumen utama pembiayaan bagi UMKM, KUR memungkinkan pelaku usaha kecil mendapatkan akses permodalan dengan bunga yang terjangkau. Tahun depan, pemerintah akan membuat beberapa perubahan penting dalam mekanisme penyaluran KUR.
Salah satunya adalah penghapusan batasan jumlah pengajuan KUR, di mana UMKM dapat mengajukan kredit lebih dari empat kali tanpa pembatasan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM tanpa ada kendala administratif yang menghambat mereka.
Selain itu, penurunan suku bunga KUR menjadi 6% untuk semua pengajuan, baik pertama maupun berikutnya, menjadi terobosan yang sangat signifikan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian pembiayaan yang lebih terjangkau bagi UMKM di seluruh Indonesia. Semua kebijakan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan, yang bekerja sama untuk memudahkan UMKM mengakses pembiayaan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Sejalan dengan kebijakan pemerintah, BUMN dan sektor perbankan juga semakin intensif menjalin kolaborasi dengan UMKM. Salah satu contoh nyata dari kolaborasi ini adalah kerjasama antara Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Kementerian UMKM yang dilakukan pada bulan November 2025. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem UMKM di Batam, sebuah kota yang memiliki potensi besar sebagai pusat industri dan perdagangan internasional.
Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) RI, Helvi Yuni Moraza, kerjasama ini dilaksanakan melalui tiga pilar utama: akses permodalan berkelanjutan, peningkatan kapasitas usaha, dan penguatan peluang investasi serta kemitraan industri. Dengan sinergi ini, UMKM di Batam diharapkan bisa mendapatkan kemudahan dalam mengakses permodalan, mendapatkan pendampingan berkualitas, serta memperoleh peluang pasar yang lebih luas. Kerjasama ini juga akan memperkuat jejaring investasi di sektor industri dan pariwisata yang menjadi kekuatan Batam.
Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis, menegaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan UMKM ke dalam ekosistem investasi Batam. Melalui platform yang sedang disiapkan oleh BP Batam, UMKM akan lebih mudah memanfaatkan aset-aset produktif yang dimiliki oleh BP Batam untuk kegiatan produksi dan distribusi. Ini menjadi langkah besar dalam menciptakan UMKM yang mampu bersaing di tingkat global.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) juga berperan penting dalam mendukung UMKM, terutama dalam sektor perumahan. Melalui program Kredit Program Perumahan (KPP), BNI telah menyalurkan pembiayaan untuk mendukung pelaku UMKM dalam pengadaan tanah, bahan bangunan, serta renovasi rumah yang juga bisa difungsikan sebagai tempat usaha. Hingga Oktober 2025, BNI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp40,7 miliar kepada 41 pelaku UMKM.
Program ini memungkinkan UMKM tidak hanya memperoleh akses untuk permodalan, tetapi juga berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat. Dengan lebih dari 15% dari total penyaluran KPP nasional hingga Oktober 2025, BNI menunjukkan komitmennya untuk memperkuat sektor riil dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif.
Direktur Commercial Banking BNI, Muhammad Iqbal, program KPP juga bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan di sektor perumahan yang sangat mendukung keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Kolaborasi antara sektor pemerintah, BUMN, dan perbankan ini menunjukkan bahwa upaya kolektif untuk memberdayakan UMKM sangat vital dalam menciptakan ekonomi yang lebih merata.
Sinergi antara semua pihak ini tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan ekonomi antara daerah.
Dukungan penuh dari pemerintah, BUMN, dan sektor perbankan terhadap UMKM adalah kunci untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan yang diambil juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan dan pemerataan pembangunan ekonomi yang tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah potensial seperti Batam, serta mendukung sektor-sektor ekonomi riil yang menjadi pendorong utama perekonomian nasional.
)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi
