Keberhasilan Terukur Aparat Keamanan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Papua
Oleh: Zakaria Mandacan
Pemerintah terus menunjukkan komitmen nyatanya dalam menciptakan keamanan dan kedamaian di Papua melalui pendekatan yang terukur dan berlandaskan pada supremasi hukum. Operasi penindakan terhadap kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Kalome, Ilambobrawi, Kabupaten Puncak Jaya, adalah salah satu bukti nyata dari upaya sistematis negara melalui aparat keamanan untuk menegakkan hukum, menjaga stabilitas wilayah, dan melindungi rakyat di Papua dari ancaman kekerasan separatis.
Dalam operasi tersebut, aparat berhasil melumpuhkan salah satu buronan utama, Nekison alias Bumi Walo Enumbi. Ia tewas setelah berusaha melarikan diri ketika hendak ditangkap. Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan mengatakan bahwa Bumi Walo sempat mencoba melarikan diri sehingga ditembak, dilumpuhkan, dan mengakibatkan meninggal. Penindakan ini dilakukan secara profesional dan berdasarkan informasi intelijen yang akurat, memastikan tidak ada korban dari pihak sipil.
Penangkapan ini merupakan titik penting dalam memutus rantai kekerasan yang telah lama menghantui wilayah Puncak Jaya. Bumi Walo Enumbi adalah figur sentral dalam sejumlah aksi teror bersenjata. Ia masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak April 2024 dan terlibat dalam berbagai aksi brutal, termasuk penembakan terhadap anggota Polsek Puncak Jaya, purnawirawan Polri, hingga warga sipil tak bersenjata seperti tukang ojek. Kejahatan-kejahatan ini bukanlah bentuk perlawanan politik, melainkan tindakan terorisme yang mengorbankan nyawa demi agenda separatis.
Dalam operasi tersebut, aparat keamanan juga menyita sejumlah barang bukti berupa pistol, busur panah, parang, kampak, bendera bintang kejora, dokumen OPM, dan perangkat komunikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kelompok separatis tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk menciptakan ketakutan, tetapi juga menjalankan aktivitas propaganda untuk mengaburkan fakta dan menciptakan opini yang menyesatkan publik.
Komandan Satgas Media Koops TNI Habema, Letnan Kolonel Inf Iwan Dwi Prihartono menegaskan bahwa operasi penindakan ini adalah bagian dari pendekatan strategis TNI dalam menjaga stabilitas Papua secara keseluruhan. Ia menyebut bahwa tindakan kelompok OPM tidak hanya menyasar aparat keamanan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat sipil melalui aksi teror dan disinformasi di media sosial. Hal ini mengganggu stabilitas dan memperlambat pembangunan di Papua.
Faktanya, kelompok separatis telah berkali-kali menyerang guru, tenaga kesehatan, dan warga sipil lain yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah. Mereka menebar kekacauan dengan tujuan menggagalkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua melalui Otonomi Khusus dan program-program afirmatif lainnya. Dalam situasi ini, pendekatan terukur dan legal dari aparat negara menjadi langkah mutlak untuk mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat.
Langkah aparat keamanan tidak berdiri sendiri. Pemerintah pusat, melalui berbagai kementerian dan lembaga, terus memperkuat pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta ekonomi rakyat di Papua. Namun, keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada kondisi keamanan yang stabil dan bebas dari intimidasi bersenjata. Oleh karena itu, kehadiran aparat keamanan di Papua harus dipahami sebagai bentuk perlindungan negara terhadap rakyatnya, bukan sebagai ancaman.
Pernyataan tegas juga datang dari Staf Khusus Menteri Pertahanan bidang Kedaulatan NKRI, Lenis Kogoya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya menjadi target dari TPNPB-OPM karena mendukung kebijakan Otonomi Khusus dan program pembangunan pemerintah pusat. Namun, ancaman itu tidak menggoyahkan komitmennya. Keteguhan Lenis menunjukkan bahwa perjuangan sejati untuk Papua bukan hanya dengan penindakan, melainkan juga dengan semangat membangun, melindungi, dan menyatukan.
Negara melalui TNI telah menunjukkan bahwa operasi keamanan bukan semata-mata tindakan represif, tetapi bagian dari langkah perlindungan jangka panjang. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menghormati hukum nasional dan internasional, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penindakan hanya menyasar kelompok bersenjata yang nyata-nyata membahayakan masyarakat.
Masyarakat di Papua membutuhkan ruang aman untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Pemerintah, bersama tokoh adat, agama, dan pemuda Papua, terus memperkuat sinergi untuk membangun narasi perdamaian dan kesejahteraan. Di saat yang sama, propaganda separatis harus dilawan dengan edukasi dan penyebaran informasi yang akurat dan membangun semangat persatuan.
Penindakan terhadap Nekison alias Bumi Walo Enumbi bukan hanya keberhasilan operasi penindakan, tetapi simbol bahwa negara hadir dan tidak tunduk pada intimidasi. Keamanan adalah prasyarat pembangunan, dan selama ada kelompok yang mengancamnya dengan kekerasan, maka negara wajib bertindak tegas. Stabilitas Papua adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat keamanan, dan rakyat di Papua itu sendiri dalam semangat satu tanah air, satu bangsa, dan satu negara: Indonesia.
Keberhasilan aparat keamanan dalam menindak Nekison alias Bumi Walo Enumbi patut diapresiasi sebagai langkah nyata negara dalam melindungi rakyat dan menegakkan kedaulatan di Papua. Penindakan ini menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam terhadap segala bentuk ancaman separatis yang merusak ketertiban dan menghambat pembangunan. Ketegasan ini memberikan harapan baru bagi masyarakat Papua untuk hidup lebih aman, serta memperkuat kepercayaan bahwa pemerintah hadir dan bekerja demi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.
*Penulis merupakan aktivis pemuda Papua
