Kayu Hanyutan Pascabanjir Sumatra Dimanfaatkan, Pemulihan Infrastruktur Dipercepat
Kayu Hanyutan Pascabanjir Sumatra Dimanfaatkan, Pemulihan Infrastruktur Dipercepat
Oleh: Citra Kurnia Khudori
Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Sumatra tidak hanya menyisakan kerusakan, tetapi juga menghadirkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pemulihan. Ratusan batang kayu sisa bencana banjir yang telah tercatat kini membuka peluang bagi masyarakat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur secara mandiri dan berkelanjutan.
Awalnya, pada Desember 2025, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkuhan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol mengusulkan agar material batang kayu yang menumpuk usai tersapu banjir bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan tersebut tetap harus mematuhi aturan tata usaha kayu dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Hanif kemudian menyampaikan arahan secara tertulis kepada kepala daerah yang terdampak.
Tak lama berselang, Pemerintah Kota Padang mengumpulkan kayu gelondongan dari beban sampah pascabencana hingga mencapai 1.100 ton. Masyarakat di Kawasan pesisir aktif memungut dan memanfaatkan kayu tersebut, termasuk para pelaku usaha kecil yang menggunakannya untuk bahan bakar.
Pemerintah pun tak berhenti di situ. Limbah kayu dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dan hunian sementara (huntara). Pemanfaatan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Subhan, mengatakan sisa limbah kayu yang hanyut terbawa arus banjir dimanfaatkan pemerintah dan warga setempat untuk membangun infrastruktur dan hunian yang rusak karena banjir. Subhan mengungkapkan, pembangunan sedang dalam proses.
Kemenhut melaksanakan tugasnya bersama tim gabungan dari berbagai instansi, antara lain Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), dan Balai Gakkum Wilayah Sumatra.
Kini pelaksanaan penanganan kayu sedang fokus di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Kecamatan Langkahan saat ini masih mengalami hambatan akses akibat tumpukan kayu sisa banjir.
Di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, pemilahan kayu hanyutan dilakukan dengan mengerahkan 35 unit alat berat gabungan dari Kemenhut, TNI, dan Kementerian PUPR. Alat-alat tersebut difokuskan membersihkan kayu dari halaman rumah warga sekaligus memilah kayu di aliran sungai untuk dimanfaatkan sebagai material darurat.
Hingga 6 Januari 2026, tercatat sebanyak 454 batang kayu dengan volume 730,95 meter kubik telah diukur dan dinyatakan layak untuk dimanfaatkan. Subhan menyatakan, percepatan pemilahan kayu menjadi kunci agar warga segera memperoleh manfaat.
Kayu hasil pemilahan tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan hunian sementara (huntara) berbasis hasil riset UGM. Hingga kini, pemanfaatan kayu oleh masyarakat dan lembaga kemanusiaan seperti Rumah Zakat telah mencapai 28,86 meter kubik, dengan dua unit huntara dalam proses pembangunan dan satu unit telah rampung.
Subhan mengaku, tim lapangan juga telah menerima kunjungan dari Koordinator BNPB Brigjen Asep, Staf Ahli Menteri Kehutanan Fahrizal Fikri dan jajaran terkait, termasuk Kepala Balai Gakkum Wilayah Sumatra dan Kepala BPKH Aceh. Pertemuan membahas penanganan serta pemanfaatan kayu sisa banjir.
Selain membuka akses jalan yang terhambat tumpukan kayu, tim juga membersihkan berbagai fasilitas umum. Ia menekankan bahwa Kemenhut terus melanjutkan penanganan kayu sisa bencana hidrometeorologi di wilayah-wilayah terdampak lainnya.
Di Desa Garoga, Huta Godang, dan Aek Ngadol, Kabupaten Tapanuli Selatan, pemanfaatan kayu hanyutan didukung 20 unit alat berat dan 10 unit dump truck untuk memenuhi kebutuhan pengungsian dan penanganan darurat.
Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara, Novita Kusuma Wardani, mengatakan kayu yang telah diolah dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan pengungsi. Sebanyak 430 keping kayu olahan dengan volume 6,95 meter kubik digunakan sebagai alas lantai 267 unit tenda darurat. Ia memastikan pihaknya mengawasi seluruh proses agar pemanfaatannya tepat sasaran.
Untuk diketahui, pemanfaatan kayu hanyutan pascabencana dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 863 Tahun 2025, dengan mengedepankan prinsip legalitas, transparansi, dan kebermanfaatan sosial, sekaligus mencegah pemanfaatan kayu secara tidak terkendali di lapangan.
Pemanfaatan kayu sisa banjir menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak selalu harus berangkat dari ketergantungan penuh pada bantuan eksternal. Dengan tata kelola yang tepat, material yang semula dianggap limbah justru dapat menjadi modal pemulihan yang konkret dan bernilai sosial.
Langkah pemerintah yang mengedepankan legalitas, pengawasan, dan pelibatan masyarakat patut diapresiasi sebagai praktik kebijakan yang adaptif. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat pemulihan infrastruktur, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya pascabencana.
Ke depan, model pemanfaatan kayu hanyutan ini dapat dijadikan rujukan nasional dalam penanganan bencana hidrometeorologi. Dengan sinergi lintas lembaga dan partisipasi warga, pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, berkelanjutan, dan berkeadilan.
)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi
