Indonesia Siap Jadi Lumbung Pangan Dunia: Komitmen dan Capaian Menuju Ketahanan Global
Indonesia Siap Jadi Lumbung Pangan Dunia: Komitmen dan Capaian Menuju Ketahanan Global
Oleh: Michella Marciana Lany
Indonesia menegaskan posisinya sebagai kekuatan pangan yang tengah bangkit melalui langkah-langkah konkret dan terukur. Di tengah tekanan krisis global, gangguan rantai pasok, serta ancaman perubahan iklim, pemerintah menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar jargon kebijakan, melainkan fondasi strategis pembangunan nasional dan kontribusi nyata bagi stabilitas dunia.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan pangan bergerak agresif. Pemerintah berhasil mencapai swasembada beras pada 2025, jauh melampaui target awal empat tahun yang dirancang sejak awal pemerintahan.
Keberhasilan tersebut menjadi penanda perubahan besar dalam tata kelola sektor pertanian nasional, sekaligus sinyal bahwa Indonesia serius menyiapkan diri menuju visi jangka panjang sebagai lumbung pangan dunia.
Produksi beras nasional melonjak signifikan sepanjang 2025 dan mencapai 34,71 juta ton, naik lebih dari 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan produksi tersebut menciptakan surplus yang cukup besar sehingga Indonesia menghentikan impor beras konsumsi secara penuh.
Kondisi tersebut juga diiringi dengan penguatan cadangan beras pemerintah yang menembus level tertinggi sepanjang sejarah, melampaui capaian pada masa-masa sebelumnya. Presiden Prabowo memandang capaian itu sebagai hasil kerja kolektif lintas sektor yang membuktikan bahwa kedaulatan pangan dapat diwujudkan melalui disiplin kebijakan dan keberpihakan pada produksi dalam negeri.
Swasembada beras tidak berdiri sendiri sebagai capaian teknis. Pemerintah menjadikannya sebagai fondasi bagi kedaulatan bangsa. Presiden Prabowo secara konsisten menekankan bahwa negara tidak dapat disebut merdeka apabila kebutuhan pangannya bergantung pada pihak luar. Perspektif tersebut mengubah pangan dari sekadar komoditas ekonomi menjadi instrumen strategis pertahanan nasional dan diplomasi global.
Dari sisi kebijakan, pemerintah menempatkan kedaulatan pangan dan energi sebagai prioritas utama. Optimalisasi lahan melalui penguatan proyek food estate, percepatan mekanisasi pertanian, penggunaan benih unggul, serta pembangunan infrastruktur irigasi dijalankan secara paralel. Anggaran ketahanan pangan yang mencapai ratusan triliun rupiah memperlihatkan keberanian fiskal untuk menjadikan sektor pangan sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki fase baru ketahanan pangan. Pemerintah memutuskan peniadaan impor beras konsumsi dan bahan baku industri sepanjang 2026 karena stok nasional dinilai lebih dari cukup.
Produksi dalam negeri sanggup memenuhi kebutuhan konsumsi tahunan, bahkan meninggalkan cadangan besar sebagai penyangga. Amran memandang kebijakan tanpa impor tersebut sebagai bentuk keberpihakan negara kepada petani dan upaya menjaga martabat bangsa.
Menurutnya, stabilitas pasokan dan harga menjadi kunci menjaga keberlanjutan swasembada. Fluktuasi harga beras yang masih terjadi lebih dipengaruhi oleh faktor distribusi, bukan kelangkaan stok.
Data inflasi menunjukkan bahwa beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi nasional, sebuah indikator penting bahwa tata kelola pangan berada dalam jalur yang sehat. Kondisi tersebut turut mendorong peningkatan kesejahteraan petani, tercermin dari Nilai Tukar Petani yang mencapai level tertinggi dalam puluhan tahun.
Dampak keberhasilan Indonesia juga terasa di tingkat global. Penghentian impor beras oleh salah satu konsumen terbesar dunia berkontribusi pada penurunan harga beras internasional secara signifikan.
Amran menilai kondisi tersebut sebagai bukti bahwa kerja petani Indonesia memberi manfaat lintas batas dan diakui oleh komunitas global. Apresiasi dari organisasi internasional serta kunjungan sejumlah negara maju untuk mempelajari kebijakan pangan Indonesia memperkuat legitimasi tersebut.
Dari perspektif makro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menempatkan ketahanan pangan sebagai isu strategis di tengah volatilitas global. Pemerintah memandang kemandirian pangan sebagai prasyarat resiliensi nasional dalam menghadapi krisis apa pun.
Airlangga menilai lonjakan produksi beras dan stabilitas inflasi pangan sebagai bukti bahwa sektor pertanian mampu menjadi penyangga ekonomi nasional. Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dengan dukungan anggaran besar juga diposisikan sebagai instrumen ganda, memperkuat gizi masyarakat sekaligus menyerap produk pangan lokal.
Ke depan, pemerintah tidak berhenti pada swasembada beras. Peta jalan menuju 2029 dan 2045 telah disusun untuk mentransformasi Indonesia dari negara swasembada menjadi pemasok pangan dunia.
Program cetak sawah masif, modernisasi pertanian, serta diversifikasi pangan diarahkan untuk memperluas basis produksi dan mengurangi ketergantungan pada satu komoditas. Strategi tersebut membuka ruang bagi Indonesia untuk berperan sebagai penyangga pangan kawasan Asia Tenggara dan mitra kemanusiaan global.
Dengan kombinasi kepemimpinan politik yang tegas, konsistensi kebijakan lintas sektor, serta keberanian berinvestasi besar pada sektor pangan, Indonesia menunjukkan kesiapan nyata untuk bertransformasi menjadi lumbung pangan dunia.
Arah pembangunan tersebut dibangun di atas fondasi produksi yang kuat, kesejahteraan petani yang semakin membaik, dan tata kelola pangan yang lebih modern serta adaptif terhadap perubahan iklim.
Capaian tersebut melampaui makna simbolik kebanggaan nasional, karena menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan pangan internasional. Di tengah dunia yang diliputi ketidakpastian geopolitik, krisis iklim, dan fluktuasi harga komoditas, langkah Indonesia menghadirkan kontribusi strategis bagi ketahanan global sekaligus menawarkan model pembangunan pangan yang berdaulat dan berkelanjutan. (*)
*) pemerhati isu pangan
