Indonesia Berkomitmen Wujudkan Investasi Energi Bersih
Oleh : Raditya Rahman
Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan investasi energi bersih. Dengan adanya peningkatan investasi bersih, dampak negatif perubahan iklim dapat ditekan dan kesejahteraan rakyat dapat terus meningkat.
Energi Bersih merupakan fokus pemerintah untuk mengembangkan ekosistem mobil listrik dan baterai litium. Presiden RI Ir Joko Widodo mengajak serta negara G7 untuk berkontribusi memanfaatkan peluang investasi di sektor energi bersih di Indonesia.
Ajakan ini disampaikan saat berpidato dalam sesi working lunch dengan topik perubahan iklim, energi dan kesehatan di KTT G7 di Schloss Elmau, Jerman.
Di depan pemimpin dunia yang hadir, Jokowi menyatakan potensi Indonesia sebagai kontributor energi bersih, baik di dalam perut bumi, di darat, maupun di laut, sangat besar.
Sehingga Indonesia membutuhkan investasi besar dan teknologi rendah karbon untuk mendukung transisi menuju energi bersih yang cepat dan efektif.
Indonesia membutuhkan setidaknya 25-30 miliar US Dollar untuk transisi energi delapan tahun ke depan. Angka tersebut setara dengan Rp 370 trilun sampai Rp 445 triliun (kurs Rp 14.800 per dolar Amerika).
Mantan Walikota Surakarta tersebut mengatakan, transisi ini bisa kita optimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, membuka peluang bisnis dan membuka lapangan kerja baru. Jokowi juga menyampaikan tentang risiko perubahan iklim yang sangat nyata yang dihadapi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17 ribu pulau. Risikonya bukan hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga membuat petani dan nelayan dalam kesulitan.
Di sisi lain, para pemimpin negara G7 juga sudah menggelar pertemuan awal pada hari pertama pada 26 Juni 2022 dan mencapai kesepakatan. Salah satunya pembiayaan infrastruktur global sebesar 600 miliar US Dollar bernama Partnership for Global Infrastructure and Investment selama lima tahun ke depan. Proyek tersebut diluncurkan untuk negara berkembang demi proyek infrastruktur China bernama Belt and Road Initiative. Proyek yang diluncurkan G7 ini pun juga menyasar sektor energi bersih dan rendah karbon yang disampaikan oleh Jokowi.
Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan, Jerman akan berkontribusi hingga 8,5 milar US Dollar selama tiga hingga lima tahun ke depan untuk proyek G7 ini. Olaf juga mengatakan Jerman terus berkomitmen memberikan dukungan program Emerging Markets Climate Action Fund dengan total kontribusi mencapai 55 juta Euro.
Dalam kesempatan pernyataan terbuka, Olaf menuturkan bahwa pihaknya telah mendiskusikan bagaimana investasi global Jerman di bidang energi rendah karbon, termasuk gas, bisa membantunya dalam merespons Rusia yang menggunakan energi sebagai senjata mereka.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga membeberkan kontribusi negaranya akan mencapai 200 juta US Dollar dalam proyek tersebut. Proyek investasi ini menyasar bidang kesehatan, konektivitas digital, hingga ketahanan energi dan iklim. Sejauh ini pengembangan energi bersih masih menghadapi berbagai kendala. Dimulai dari biaya tinggi pengembangan EBT, subsidi dan insentif pada EBT terbatas, harga jual energi fosil yang masih lebih murah, pangsa pasar masih minim, serta regulasi yang sering berganti.
Peluang Indonesia dalam mengimplementasikan energi bersih juga besar. Utamanya karena bahan baku EBT di Indonesia melimpah. Sebut saja arus laut, panas bumi, bio energi, angin, air dan matahari. Ditambah, ekspor barang dengan emisi tinggi sudah mulai dibatasi yang akan memberi kesempatan pengembangan energi bersih.
Indonesia juga menargetkan memiliki pembangkit energi bersih sebesar 587 gigawatt pada 2060. Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mencapai target netralitas karbon di dalam negeri. Bukan tidak mungkin jika kelak, semua listrik akan dihasilkan oleh pembangkit listrikk energi baru terbarukan dengan berfokus kepada pembangunan energi terbarukan variabel.
Energi bersih adalah target bagi Indonesia sehingga pemerintah tidak main-main dalam progres investasi energi rendah karbon. Tentu saja pemerintah Indonesia harus mengambil peran agar Investasi energi bersih ini dapat diimplementasikan secara optimal di Tanah Air.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
