Tahun Ajaran Baru Jadi Momentum Penguatan Sekolah Rakyat
Tahun Ajaran Baru Jadi Momentum Penguatan Sekolah Rakyat Oleh: Andika Pratama Tahun ajaran 2026/2027 menjadi…
Tahun Ajaran Baru Jadi Momentum Penguatan Sekolah Rakyat Oleh: Andika Pratama Tahun ajaran 2026/2027 menjadi…
Stabilitas Harga BBM Non-Subsidi dan Perlindungan Daya Beli Nasional Oleh: Rivka Mayangsari Di tengah fluktuasi…
Penyesuaian BBM Non-Subsidi Dilakukan Terukur demi Jaga Stabilitas Ekonomi Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian…
Harga BBM Non-Subsidi Disesuaikan, Pemerintah Tetap Prioritaskan Stabilitas Inflasi JAKARTA – Pemerintah bersama PT Pertamina…
Menghadapi El Nino dengan Mitigasi Krisis Iklim yang Makin Terukur Oleh: Bara Winatha Fenomena El…
Mitigasi Krisis Iklim, Agenda Mendesak Ketahanan Nasional Oleh : Deva Baruna Mitigasi krisis iklim menjadi…
Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif Hadapi Dampak Krisis Iklim pada Pertanian Jakarta - Pemerintah mempercepat berbagai…
CKG dan Komitmen Negara Memperluas Layanan Kesehatan Preventif Oleh : Gavin Asadit Pembangunan kesehatan nasional…
CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik. Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak. Langkah ini menjadi semakin relevan ketika melihat tingginya ancaman tuberkulosis di lingkungan pemasyarakatan. Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan prevalensi TB di lapas mencapai 0,54 persen, lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang berada di kisaran 0,3 persen. Angka tersebut tidak boleh dibaca sebagai statistik semata, melainkan sebagai peringatan serius bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan ruang berisiko tinggi bagi penularan penyakit menular. Kepadatan hunian, sirkulasi udara yang terbatas, interaksi intensif antarpenghuni, serta mobilitas petugas menciptakan situasi yang memungkinkan penyebaran TB berlangsung lebih cepat. Jika tidak ditangani dengan pendekatan luar biasa, lapas dapat menjadi titik rawan penularan yang berdampak bukan hanya bagi warga binaan, tetapi juga bagi petugas, keluarga, dan masyarakat luas ketika proses keluar-masuk penghuni berlangsung.…
CKG dan Skrining TBC Nasional Diperluas untuk Perkuat Deteksi Dini Penyakit Jakarta - Pemerintah memperluas…