Perlindungan Lahan Pertanian Diperkuat, Pemerintah Jaga Masa Depan Petani
Oleh: Oksidea Razeta Rayi Keberpihakan terhadap petani tidak cukup diwujudkan melalui pupuk, benih, alat pertanian, pembiayaan, ataupun kebijakan harga. Ada fondasi yang…
Kategori
Oleh: Oksidea Razeta Rayi Keberpihakan terhadap petani tidak cukup diwujudkan melalui pupuk, benih, alat pertanian, pembiayaan, ataupun kebijakan harga. Ada fondasi yang…

Oleh : Yohanes Wandikbo Pembangunan pertanian Papua terus diarahkan pada penguatan fondasi kemandirian pangan yang bertumpu pada potensi lokal dan keterlibatan masyarakat. Pemerintah tidak hanya mendorong peningkatan produksi pangan strategis, tetapi juga membangun ekosistem pertanian yang mencakup pengembangan pangan lokal, perluasan sawah, mekanisasi, irigasi, penguatan kelembagaan hingga pemberdayaan petani. Arah kebijakan tersebut menjadi penting mengingat Papua memiliki sumber daya pertanian yang besar sekaligus karakter geografis yang membutuhkan pendekatan pembangunan berbeda. Sagu, ubi dan berbagai komoditas pangan lokal telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua. Di sisi lain, potensi lahan pertanian juga dapat dikembangkan untuk meningkatkan produksi beras dan komoditas pangan strategis lainnya. Kementerian Pertanian (Kementan) menempatkan pengembangan potensi tersebut sebagai bagian dari strategi membangun kemandirian pangan Papua. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Papua perlu dibangun dari kekuatan yang tersedia di wilayah tersebut. Karena itu, beras, sagu, ubi dan pangan lokal lainnya didorong untuk berkembang bersama masyarakat setempat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian Papua tidak diarahkan untuk menggantikan pangan lokal dengan komoditas tertentu. Sebaliknya, pemerintah berupaya mempertemukan kekuatan pangan tradisional dengan teknologi dan sistem pertanian modern. Dengan cara itu, peningkatan produktivitas dapat berlangsung tanpa mengabaikan karakter sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Komitmen pemerintah tersebut turut mengemuka dalam PAPEDA Summit 2026 yang sebelumnya diselenggarakan pada 2–4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi pembangunan Papua yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melihat Papua memiliki peluang besar untuk memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Menurutnya, pengembangan ekosistem pertanian modern, pencetakan sawah berbasis komunitas, optimalisasi lahan dan dukungan mekanisasi dapat menjadi bagian penting dalam membangun fondasi tersebut. Apabila kapasitas produksi terus meningkat, Papua juga berpeluang memasok kebutuhan pangan wilayah lain di kawasan timur Indonesia. Pembangunan fondasi kemandirian pangan itu juga membutuhkan kepastian bahwa masyarakat setempat menjadi bagian utama dari proses pembangunan. Karena itu, pemerintah mengembangkan cetak sawah berbasis komunitas yang telah berjalan sejak 2024. Program tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan hak ulayat dan kesepakatan masyarakat, sehingga pengembangan lahan pertanian dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap kearifan lokal. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto menempatkan masyarakat Papua sebagai unsur penting dalam pembangunan pertanian. Menurutnya, potensi pertanian Tanah Papua merupakan modal besar untuk membangun sistem pangan yang lebih kuat. Karena itu, kemandirian pangan lokal perlu diperkuat sekaligus diarahkan agar mampu memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Model pembangunan berbasis komunitas tersebut juga diperkuat melalui Brigade Pangan. Kehadiran Brigade Pangan mengonsolidasikan pemuda setempat dan memperkenalkan dukungan mekanisasi modern dalam kegiatan pertanian. Langkah ini memiliki arti penting karena regenerasi petani menjadi salah satu kebutuhan dalam membangun pertanian yang berkelanjutan. Fondasi pertanian juga tidak akan kuat tanpa dukungan infrastruktur air. Dalam konteks tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) membangun Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kampung Kalobo dan Waibu, Papua Barat Daya. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air ketika menghadapi periode kering. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pembangunan JIAT diarahkan untuk menjaga ketersediaan air sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian. Infrastruktur tersebut juga dirancang tidak berhenti pada pembangunan sumur dan pompa, tetapi dilengkapi jaringan saluran tersier sehingga distribusi air dapat menjangkau lahan secara lebih efektif. JIAT Kalobo dan Waibu memiliki luas layanan sekitar 100 hektare dan diproyeksikan memberikan manfaat kepada sekitar 90 petani. Jaringan sepanjang sekitar 10 kilometer tersebut dilengkapi 80 bangunan pendukung, 10 titik sumur bor serta bak penampung berkapasitas 50 meter kubik. Infrastruktur tersebut dapat menjadi dukungan penting bagi keberlanjutan aktivitas pertanian masyarakat. Rangkaian kebijakan itu memperlihatkan bahwa pemerintah sedang membangun fondasi kemandirian pangan Papua secara menyeluruh. Penguatan pangan lokal berjalan bersama pengembangan sawah, sementara modernisasi melalui mekanisasi didukung oleh pembangunan infrastruktur irigasi. Fondasi tersebut pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan kemampuan Papua memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Dengan peningkatan produktivitas, penguatan kapasitas petani dan pembangunan infrastruktur yang semakin memadai, Papua memiliki ruang untuk berkembang sebagai salah satu kekuatan pangan baru di kawasan timur Indonesia. Kemandirian pangan Papua dengan…

Oleh: Soleh Mahmud Bagi para petani, tanah memiliki makna filosofis dan ekonomi yang jauh melampaui sekadar aset kebendaan. Tanah adalah ruang produksi,…

Oleh: Soleh Mahmud Bagi para petani, tanah memiliki makna filosofis dan ekonomi yang jauh melampaui sekadar aset kebendaan. Tanah adalah ruang produksi,…

Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 secara resmi menyatakan adanya kejanggalan fatal dan ketidaksesuaian prosedur…

Oleh : Muhammad Ilmi Dinamika yang sempat mencuat di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beberapa waktu terakhir menyedot perhatian publik, terutama…

Jakarta – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengimbau seluruh pengurus dan warga Nahdlatul Ulama menjaga…

Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyerukan ketenangan dan persatuan di tengah beredarnya risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang memuat desakan…

Oleh : Muhammad Zaki Ormas Nahdlatul Ulama (NU) terus mendorong kepada semua warga Nahdliyin di seluruh Indonesia untuk semakin memperkuat rasa kebersamaan…

Oleh : AuliaTri Saputra Upaya untuk terus memperkuat soliditas antar semua warga Nahdlatul Ulama kembali ditegaskan melalui seruan Ketua Umum PBNU, K.H.…