Pemerintah Jamin Penegakan Hukum Berjalan Tegas Sesuai Aspirasi 17+8
JAKARTA — Pemerintah Indonesia memastikan komitmennya untuk menegakkan hukum dengan tegas dan transparan, selaras dengan…
Hukum & Ketertiban
Hukum & Ketertiban
Supremasi Hukum Wujud Nyata Pemerintah Jalankan Aspirasi 17+8
Jakarta – Komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum kini mendapat wujud nyata melalui langkah serius…
Hukum & Ketertiban
TNI – Polri Bersinergi Ajak Publik Demo Damai Demi Stabilitas Keamanan Nasional
Jakarta — Stabilitas keamanan nasional merupakan fondasi penting bagi tegaknya persatuan dan kedaulatan bangsa. Dalam…
Hukum & Ketertiban
Pemerintah Pastikan Perlindungan HAM dan Demokrasi Sesuai Aspirasi 17+8
Oleh: Bara Winath Perlindungan HAM bukan sekadar wacana normatif, melainkan amanat konstitusi yang harus dipenuhi…
Hukum & Ketertiban
Pemerintah Tegaskan Perlindungan HAM Sebagai Prioritas Utama Respon Tuntutan 17+8
*Jakarta* – Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas utama dalam agenda…
Hukum & Ketertiban
Pemerintah Mantapkan Langkah Lawan Judi Daring dengan Pendekatan Teknologi
Oleh: Hana Widya Saraswati Pemerintah semakin menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik judi daring yang kini…
Hukum & Ketertiban
Pemerintah Perkuat Pemberantasan Judi Daring dengan Sistem SAMAN
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik judi…
Hukum & Ketertiban
TNI-Polri Bersatu, Saatnya Masyarakat Jaga Demokrasi Sehat Tanpa Anarkisme
Jakarta – Sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ditegaskan kembali…
Hukum & Ketertiban
Pemerintah Tuntaskan Janji Tuntutan 17+8 Lewat RUU Perampasan Aset
Oleh: Adrian Pratama Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menempati posisi penting dalam agenda politik…
Hukum & Ketertiban
Publik Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah Bahas RUU Perampasan Aset
Oleh: Dewi Amara Langkah pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)…