Apresiasi Publik Mengalir untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
JAKARTA – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 19 daerah mendapat apresiasi luas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPR RI bersama KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP.
RDP ini menyoroti keberhasilan PSU dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai lebih dari 60 persen.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan langsung apresiasi tersebut.
Ia menyebut keberhasilan ini menjadi cerminan meningkatnya kesadaran politik masyarakat, sekaligus menunjukkan kesiapan penyelenggara pemilu dalam menjamin hak pilih warga negara.
“Apresiasi kepada penyelenggara pemilu atas pelaksanaan PSU di sejumlah daerah yang berlangsung dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi,” ujar Dede saat membacakan kesimpulan rapat.
KPU pun diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta mitigasi potensi permasalahan dalam pelaksanaan PSU selanjutnya.
Langkah ini dinilai penting guna memperkuat integritas dan efisiensi proses demokrasi, khususnya menjelang PSU lanjutan di lima daerah yang dijadwalkan pada 24 Mei dan 6 Agustus 2025.
Di sisi lain, Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa PSU 2025 dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada 2024.
Ia juga memaparkan kesiapan KPU, termasuk soal anggaran, sumber daya manusia, dan logistik.
Sementara itu, dukungan terhadap PSU juga datang dari daerah. Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyerukan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menyukseskan PSU Pilgub Papua.
Ia menekankan bahwa partisipasi pemilih merupakan kunci untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar merepresentasikan aspirasi rakyat.
“Mari bersama sukseskan PSU Pilgub ini sehingga menghasilkan pemimpin yang tepat,” ucap Ramses.
Ia juga menegaskan pentingnya netralitas ASN, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan.
Menurutnya, profesionalisme dan sikap netral semua pihak akan memastikan PSU berjalan aman dan damai. Ia mengingatkan agar kepala daerah yang berasal dari partai politik tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan kampanye, kecuali sesuai aturan.
“Saya yakin dengan netral maka pelaksanaan PSU ini berjalan aman dan lancar serta menghindari konflik kepentingan,” tambahnya.
Apresiasi terhadap PSU mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkualitas.
