Aparat Keamanan Persempit Ruang Gerak OPM Papua
Oleh : Ronald Owens
Papua merupakan wilayah yang kaya akan keanekaragaman budaya dan alamnya, juga menjadi tempat yang sering menjadi sorotan terkait konflik yang terjadi antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan aparat keamanan. Konflik ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Papua.
Dalam upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan wilayah ini, aparat keamanan terus melancarkan berbagai langkah untuk mempersempit ruang gerak OPM Papua melalui Operasi Damai Cartenz 2024.
Pada 7 Juni 2024 lalu, telah terjadi aksi penembakan yang dilakukan oleh kelompok OPM terhadap salah satu anggota Kodim 1715/Yahukimo, tembakan tersebut merupakan aksi yang dilakukan oleh kelompok OPM Kodap XVI Yahukimo pimpinan Elkius Kobak.
Menindaklanjuti hal tersebut, Aparat keamanan mengambil langkah cepat dengan melakukan tindakan tegas terhadap OPM.
Melalui Operasi Damai Cartenz, aparat keamanan telah melakukan berbagai operasi untuk mengatasi kegiatan OPM yang dianggap merusak keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Operasi ini bertujuan untuk menghancurkan jaringan OPM dan memulihkan kedaulatan negara di wilayah Papua dengan melakukan operasi serangan balik usai adanya aksi penembakan yang dilakukan kelompok OPM Kodap XVI Yahukimo di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.
Upaya Apkam untuk mempersempit ruang gerak OPM Papua, dilakukan melalui Operasi Damai Cartenz yang bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat. Mereka melakukan patroli dan pengawasan terhadap daerah-daerah yang diketahui menjadi basis atau tempat berlindung bagi OPM. Selain itu, mereka juga melakukan penyelidikan dan pengumpulan intelijen untuk mengidentifikasi anggota OPM dan menghancurkan jaringan mereka.
Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan aparat keamanan gabungan TNI-Polri terus melakukan respon tegas terhadap kekejaman OPM di sejumlah wilayah di Papua. Melalui pasukan Brimob dari satgas Belukar dan Kopassus dari satgas Nanggala juga terus berupaya mempersempit ruang gerak kelompok OPM dengan melakukan penyisiran terhadap kelompok OPM yang selama ini telah mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Satgas Blukar dan Satgas Nanggala sendiri merupakan bagian dari Operasi Damai Cartenz 2024 yang bertujuan untuk menindak secara tegas keberadaan kelompok OPM yang terus meneror masyarakat di sejumlah wilayah di Papua.
Di sisi lain, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti juga terus memburu keberadaan teroris Papua yang telah dicap sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Dansatgas Batalyon Infanteri Yudha Sakti, Letkol Inf Andhika Ganessakti mengatakan pihaknya telah berhasil menguasai markas teroris Papua yang berada di wilayah hutan Distrik Aitinyo dan berhasil mengamankan 4 butir amunisi kaliber 5.56 mm, satu helai bendera OPM, sejumlah aksesoris berlambang Bintang kejora, sejumlah HP serta dokumen daftar nomor telpon. Keberhasilan tersebut tidak lain dengan dilaksanakannya pola operasi yang terstruktur.
Memberantas OPM bukanlah tugas yang mudah, karena organisasi ini memiliki jaringan yang luas dan dukungan dari beberapa kelompok di dalam dan luar negeri. Meskipun demikian, aparat keamanan Indonesia tidak akan pernah mundur dan terus berupaya untuk mempersempit ruang gerak OPM. Mereka melakukan operasi-operasi yang terencana dan berkoordinasi dengan baik untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh OPM.
Tindakan tegas terhadap OPM juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap keamanan dan kedaulatan wilayahnya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat Papua dari ancaman dan teror yang ditimbulkan oleh OPM. Oleh karena itu, aparat keamanan bekerja keras untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat Papua.
Meskipun tindakan tegas terhadap OPM diperlukan untuk mempertahankan keamanan wilayah, penting untuk memastikan bahwa tindakan ini tetap dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia. Aparat keamanan harus mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas mereka, harus menghindari penggunaan kekerasan yang tidak proporsional dan melindungi hak-hak warga sipil.
Dalam melaksanakan tugas, aparat keamanan juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga masyarakat sipil, dan masyarakat Papua secara keseluruhan. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat keamanan memperoleh dukungan dan pemahaman dari masyarakat Papua. Dengan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, aparat keamanan dapat lebih efektif dalam mempersempit ruang gerak OPM dan mencapai tujuan mereka untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah.
Kesimpulannya, aparat keamanan Indonesia terus melancarkan berbagai langkah untuk mempersempit ruang gerak OPM Papua. Melalui Operasi Damai Cartenz terus melakukan operasi-operasi untuk menghancurkan jaringan OPM dan memulihkan kedaulatan negara di wilayah ini. Tindakan tegas terhadap OPM dilakukan dengan hati-hati dan profesional, dengan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Aparat keamanan juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga masyarakat sipil, dan masyarakat Papua untuk mencapai tujuan mereka dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah Papua.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
