Aparat Keamanan Jalin Koordinasi Antispasi Daerah Rawan Saat Pemilu
Oleh : Safira Tri Ningsih
Aparat keamanan Republik Indonesia (RI) terus menjalin koordinasi dengan lintas sektor untuk memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat agar mereka bisa mewaspadai beberapa daerah yang tergolong kepada wilayah rawan, utamanya saat pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik dalam perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Mengenai hal tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim), Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Imam Sugianto menekankan kepada seluruh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan jajarannya untuk memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan Pemilihan Umum 2024 aman dan kondusif.
Dalam upaya menciptakan keamanan dan kondusifitas pada pelaksanaan pesta demokrasi itu, diharapkan supaya aparat keamanan juga terus menjalin koordinasi yang baik secara lintas sektor dengan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat di Kabupaten atau Kota, kemudian juga koordinasi diharapkan bisa berjalan baik dengan penyelenggaran Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) di wilayah masing-masing.
Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu parameter akan suksesnya pelaksanaan Pemilu sendiri bisa dilihat dari bagaimana kondisi di masyarakat apakah aman dan kondusif. Namun bukan hanya itu saja, namun terdapat parameter lain yang bisa dikatakan sebagai kesuksesan pesta demokrasi tersebut, yakni ditunjukkan dengan seperti apa tingkat kehadiran dari masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka.
Untuk meningkatkan dan memastikan tingkat penggunaan hak pilih yang dimiliki oleh masyarakat secara optimal, maka aparat keamanan terus menjalin koordinasi dengan pihak KPU ataupun Pemda setempat. Koordinasi tersebut dilakukan bertujuan untuk semakin mendorong penggunaan hak pilih dari masyarakat.
Lebih lanjut, Irjen Pol Imam Sugianto juga mengungkapkan bahwa setidaknya di Provinsi Jawa Timur sendiri terdapat sebanyak lima daerah yang menurutnya menjadi kategori rawan dalam Pemilu 2024. Kelima daerah rawan tersebut terpetakan di wilayah Madura yakni mulai dari Bangkalan sampai Sumenep, kemudian ada daerah rawan lagi seperti halnya di Pasuruan.
Kategori rawan yang dimiliki oleh aparat keamanan sendiri adalah melihat dari bagaimana pengalaman sejarah selama penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2019 silam. Ternyata kelima daerah yang telah dikategorikan itu termasuk pernah ada kejadian hingga sebanyak 12 kejadian yang cukup menonjol.
Salah satu kejadian yang sangat menonjol dan terus menjadi perhatian dari aparat keamanan meliputi gelaran Pemilu, yakni sempat terjadi pembakaran Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Tambelangan di Sampang. Maka dari itu, aparat keamanan kini benar-benar berfokus untuk melakukan pengamanan dengan baik, dan berharap supaya di Madura hal-hal seperti demikian bisa ditekan.
Pihak aparat keamanan sendiri sejak awal sebelum Pemilu 2024 dilangsungkan telah melakukan berbagai macam langkah pemetaan akan kerawanan tersebut. Termasuk juga, cara yang dilakukan untuk meredam atau meminimalisasi adanya kerawanan adalah dengan mengerahkan sejumlah personel untuk bisa mengantisipasi terjadinya kejadian yang tidak diinginkan.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebutkan bahwa ternyata Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi provinsi atau wilayah yang paling rawan dengan adanya isu politisasi yang membahas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), khususnya dalam Pemilu 2024 ini.
Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty mengatakan bahwa Jakarta sendiri berada pada posisi paling atas dengan skor 100 terkait dengan daerah rawan tersebut. Untuk itu, menurutnya memang sangat dibutuhkan sebuah upaya untuk melakukan perencanaan terbaik terkait dengan bagaimana program akan pencegahan yang paling tepat dalam menghadapi situasi demikian.
Koordinasi secara lintas sektor bukan hanya dilakukan oleh Kapolda Jatim saja, melainkan juga dilakukan oleh Kapolsek Gunung Tabur, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Ridwan Lubis saat hadir secara langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Pemerintah dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjelang Pemilu.
Adanya rapat itu merupakan wujud nyata dari bentuk sinergitas yang terjadi secara lintas sektor untuk menghadapi Pemilihan Umum mendatang, termasuk juga menunjukkan bagaimana komitmen kuat yang dimiliki oleh aparat keamanan dalam mendukung penuh pelaksanaan Pemilu agar aman, damai dan terkontrol.
Memang sangat penting adanya kolaborasi antar instansi untuk bisa menciptakan lingkungan yang kondusif dan juga terus menjaga stabilitas keamanan selama proses pesta demokrasi tersebut berlangsung, agar seluruh gelaran kontestasi politik itu bisa benar-benar menjunjung tinggi asas demokrasi dan juga terbebas dari potensi gangguan keamanan.
Berbagai macam strategi terus disiapkan oleh Pemerintah dan jajaran aparat keamanan personel gabungan TNI, Polri hingga BIN. Salah satu strategi yang dilakukan tersebut adalah membangun sistem pencegahan secara dini untuk daerah yang memiliki potensi konflik. Sistem pencegahan tersebut dilakukan dengan cara terus memelihara kondisi yang damai diantara seluruh masyarakat, kemudian melakukan penguatan dengan berbagai forum mitra, penguatan deteksi dini, hingga mengajak keterlibatan para tokoh, pemangku kepentingan, media massa dan jejaring sosial.
Adanya beberapa daerah yang berpotensi menjadi rawan pada saat pelaksanaan Pemilu sendiri memang sama sekali tidak bisa dibiarkan karena akan sangat mengganggu berlangsungnya pesta demokrasi di Indonesia. Sehingga masyarakat pun terus diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan diri, kemudian dari pihak aparat keamanan sendiri juga melakukan upaya dengan semakin memperkuat koordinasi secara lintas sektor untuk mewujudkan kamtibmas dalam Pemilu 2024.
)* Penulis adalah Kontributor Daris Pustak
