Oleh: Citra Kurnia Khudori
Peringatan Hari Guru Nasional setiap 25 November menjadi momentum untuk mengapresiasi pengabdian para pendidik sekaligus melihat arah kebijakan pendidikan ke depan. Perhatian terhadap guru tidak cukup diwujudkan melalui penghormatan simbolis, tetapi harus hadir dalam langkah nyata yang menjamin kepastian kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat kemampuan profesional mereka.
Guru merupakan salah satu penentu utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, upaya membangun masa depan pendidikan Indonesia perlu dimulai dengan memastikan para pendidik memperoleh dukungan yang memadai, mulai dari status kepegawaian hingga kesempatan mengembangkan kompetensi sesuai perubahan zaman.
Pemerintah menempatkan penataan status guru sebagai salah satu agenda penting. Kebijakan pengalihan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap tanpa tes menjadi langkah untuk memberikan kepastian karier bagi pendidik yang selama ini menantikan kejelasan status.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjawab persoalan keberlanjutan status guru. Selain itu, guru non-ASN tetap diberi kesempatan mengikuti seleksi menjadi ASN, sementara mereka yang belum berhasil dapat terus mengajar dengan dukungan honorarium melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sesuai ketentuan.
Kepastian status tentu perlu disertai dukungan kesejahteraan yang berkelanjutan. Guru yang memiliki kejelasan karier dan penghasilan lebih terjamin akan memiliki ruang lebih besar untuk berkonsentrasi menjalankan tugas, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mendampingi perkembangan peserta didik.
Komitmen tersebut tercermin dari dukungan anggaran pemerintah untuk aneka tunjangan guru. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani menyampaikan bahwa total anggaran tunjangan guru ASN dan non-ASN pada 2026 mencapai sekitar Rp91,4 triliun, terdiri atas Rp70,64 triliun untuk guru ASN dan Rp20,21 triliun bagi guru non-ASN.
Anggaran itu mencakup tunjangan profesi, tunjangan khusus, tambahan penghasilan, dan insentif sesuai kategori penerima. Pemerintah juga memperbaiki mekanisme penyaluran tunjangan guru non-ASN menjadi setiap bulan sejak 2026, sehingga dukungan kesejahteraan dapat diterima lebih teratur dibandingkan penyaluran per tiga bulan pada tahun sebelumnya.
Nunuk menjelaskan bahwa meningkatnya total anggaran tunjangan berkaitan dengan bertambahnya jumlah guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu dan memenuhi persyaratan memperoleh tunjangan. Pada 2025, jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik mencapai sekitar 2,78 juta orang atau 92 persen, dengan lebih dari 807 ribu guru dinyatakan lulus PPG.
Capaian sertifikasi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kesejahteraan dan pengembangan profesionalisme dapat berjalan beriringan. Sertifikat pendidik bukan sekadar persyaratan administratif untuk memperoleh tunjangan, melainkan pengakuan atas kompetensi yang perlu terus diperbarui melalui proses belajar sepanjang hayat.
Perluasan kesempatan mengikuti PPG juga menjadi perhatian karena masih terdapat guru yang telah mengabdi bertahun-tahun tetapi belum memperoleh akses pendidikan profesi. Pegiat ekonomi kreatif dan pendidikan Muflih Dzakwan menilai perhatian pemerintah terhadap guru honorer terlihat dari terbukanya kesempatan bagi pendidik dengan masa pengabdian panjang untuk mengikuti program tersebut.
Menurut Muflih, kesempatan mengikuti PPG merupakan hal berharga bagi guru honorer karena dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus kualitas pembelajaran di sekolah. Ia juga menilai langkah pemerintah dalam memperhatikan nasib guru patut diapresiasi, sembari terus diperkuat melalui pemerataan pendidikan dan penyederhanaan birokrasi.
Peningkatan kompetensi menjadi semakin penting karena tantangan pendidikan terus berubah. Perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial, dan kebutuhan dunia kerja menuntut guru tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga mampu membangun literasi digital, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta karakter peserta didik.
Pemerintah telah menyiapkan penguatan kapasitas guru melalui program pelatihan yang didukung anggaran pendapatan dan belanja negara. Guru perlu terus belajar agar mampu mengikuti dinamika pendidikan, sementara kesempatan pelatihan diperluas supaya semakin banyak pendidik dapat meningkatkan kapasitas profesionalnya.
Penguatan kompetensi juga diarahkan pada pemerataan akses terhadap pembelajaran berkualitas. Pemerintah menyiapkan Studio Guru yang memungkinkan pendidik terbaik memberikan pembelajaran secara langsung dan interaktif kepada murid di berbagai daerah, sehingga kesenjangan akses terhadap sumber belajar dapat diperkecil.
Selain pengembangan kompetensi, penghargaan terhadap dedikasi guru menjadi bagian penting dalam membangun martabat profesi. Pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2026, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan anugerah kepada guru di bidang pendidikan tertentu serta mengukuhkan secara simbolis lulusan program peningkatan kualifikasi akademik S1 atau D-IV bagi guru.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap guru tidak berdiri pada satu program saja. Penataan status, dukungan tunjangan, perluasan sertifikasi, pelatihan, pemanfaatan teknologi, dan penghargaan merupakan upaya yang saling melengkapi untuk memperkuat kualitas tenaga pendidik.
Membangun masa depan guru berarti memperkuat fondasi masa depan bangsa. Melalui kebijakan yang terarah dan berkelanjutan, pemerintah telah menyiapkan mereka untuk mampu menjawab tantangan pendidikan dan membawa pembelajaran Indonesia semakin maju.
)* Pemerhati isu sosial-ekonomi
