Pembangunan IKN Menjadi Simbol Indonesia Memiliki Kekuatan Ekonomi Besar dan Terbarukan
Pemerintah telah memutuskan untuk menjadikan Nusantara, Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru menggantikan Jakarta. Hal ini dikuatkan dengan terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Memang tidak mudah dalam membuat keputusan untuk memindahkan Ibukota Negara, namun dengan pemikiran visioner Presiden Jokowi akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang hebat dengan memiliki kekuatan ekonomi yang patut disegani di dunia internasional.
Melihat kondisi tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, IKN menjadi masa depan Indonesia, simbol dari Indonesia Emas. IKN juga menjadi harapan untuk pertumbuhan ekonomi baru.
Arsjad Rasjid berharap IKN dapat mendorong percepatan pemerataan pembangunan di Indonesia. Selain itu juga Indonesia dapat menjadi magnet perekonomian dunia.
Menurutnya, IKN juga merupakan simbol Indonesia sebagai negara berkekuatan ekonomi terbesar ke 4 tahun 2045. Hal tersebut dapat membuktikan keberhasilan Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi global yang menimpa sejumlah negara didunia termasuk Eropa maupun Amerika Latin.
Ditambahkan Arsjad, dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, Indonesia tidak hanya bisa bergantung pada pembangunan di Pulau Jawa, namun juga harus menggali dan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di wilayah Indonesia. Dengan begitulah, IKN menjadi sebuah solusi dan harapan baru bagi Indonesia.
Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa dengan adanya IKN, diharapkan dapat menghadirkan pembangunan yang Indonesia Sentris, bukan hanya Jawa sentris.
Meneruskan pendapat Arsjad, Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyebut bahwa peran investor sangat penting karena pembangunan IKN tidak hanya bisa mengandalkan APBN. Sebab, APBN hanya akan digunakan untuk pembangunan infrastrukur dasar seperti jalan, bendungan, pelabuhan hingga bandara.
“Ada dua jalur yang bisa digunakan calon investor untuk berinvestasi di proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur” ujar Sri Mulyani.
Dirinya menambahkan cara yang pertama, investor bisa masuk sebagai pemegang saham (shareholder) dan kedua, bisa sebagai kreditor. Investor tinggal memilih opsi yang diberikan pemerintah, mana yang menurut mereka paling menguntungkan.
Pembangunan IKN di Kalimantan tentu saja menjadi hajat besar pemerintah saat ini, tentu saja untuk mewujudkannya pemerintah perlu menarik minat investor agar terlibat dalam proyek tersebut.
