Presiden Prabowo Targetkan Indonesia Setop Impor Bawang Putih dalam 3 hingga 4 Tahun
Presiden Prabowo Targetkan Indonesia Setop Impor Bawang Putih dalam 3 hingga 4 Tahun
JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat langkah menuju swasembada pangan nasional. Salah satu target yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto adalah menghentikan ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono yang menyebut bahwa swasembada bawang putih menjadi instruksi langsung Presiden Prabowo sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.
“Sekarang ini lebih dari 90 persen bawang putih kita adalah impor. Keinginan dari Presiden adalah bagaimana barang pokok penting ini kemudian bisa swasembada,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran hampir Rp400 miliar yang akan digunakan untuk program pembibitan bawang putih seluas 5.000 hektare pada tahun 2026. Program ini menjadi langkah awal dalam membangun kemandirian produksi bawang putih nasional yang selama ini masih bergantung pada pasokan luar negeri.
Menurut Sudaryono, dibandingkan komoditas pangan lainnya, target swasembada bawang putih relatif lebih realistis untuk dicapai. Pemerintah memperkirakan kebutuhan lahan untuk memenuhi konsumsi nasional berada pada kisaran 100 ribu hektare.
“Tantangannya adalah bagaimana kita menyediakan bibit yang cukup. Jadi tiga tempat itu lebih diarahkan untuk pembibitan secara massal,” katanya.
Kementerian Pertanian telah menetapkan sejumlah kawasan dataran tinggi sebagai sentra pengembangan bawang putih nasional, yakni Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara.
Sudaryono menjelaskan bahwa persoalan utama saat ini bukanlah ketersediaan lahan maupun minat petani untuk menanam bawang putih. Tantangan terbesar justru terletak pada penyediaan bibit dalam jumlah besar yang sesuai dengan kondisi iklim Indonesia.
“Kita butuh setidaknya tiga sampai empat tahun untuk mencapai swasembada ini karena tantangannya adalah bagaimana menyediakan bibit yang cukup di lokasi-lokasi tersebut,” ujarnya.
Pemerintah pun menerapkan skema penangkaran bibit melalui petani. Dalam program tersebut, petani akan memperoleh bantuan bibit dari pemerintah untuk dikembangkan menjadi bibit baru.
“Pemerintah memberikan bridging bibitnya. Jadi petani dikasih bibit, kemudian setelah panen dikembalikan satu setengah kali dan sisanya boleh dijual,” jelas Sudaryono.
Ia menambahkan bahwa biaya pembibitan bawang putih cukup tinggi. Untuk satu hektare lahan, kebutuhan biaya produksi mencapai sekitar Rp120 juta, dengan komponen terbesar berasal dari kebutuhan bibit yang mencapai sekitar Rp75 juta per hektare. Karena itu, pemerintah hadir melalui dukungan APBN untuk mempercepat pengembangan bibit nasional.
Selain APBN yang mendukung pembibitan seluas 5.000 hektare, pemerintah juga mengajak BUMN dan sektor swasta untuk turut mengembangkan pembibitan hingga 20 ribu hektare.
“Mulai dari tahun ini. APBN untuk 5.000 hektare. BUMN dan swasta diharapkan 20 ribu hektare karena kita mengarah ke 100 ribu hektare,” kata Sudaryono.
Optimisme serupa disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah melakukan percepatan swasembada sejumlah komoditas strategis yang masih bergantung pada impor.
“Tiga yang belum, yang pertama bawang putih, daging, dan kedelai,” ujar Amran di Istana Kepresidenan Jakarta.
Amran menegaskan bahwa mayoritas komoditas pangan nasional saat ini telah mencapai swasembada, bahkan sebagian telah memasuki pasar ekspor. Oleh karena itu, pemerintah optimistis target swasembada bawang putih dapat tercapai dalam beberapa tahun mendatang.
“Kita harapkan dalam tiga sampai empat tahun konsumsi yang selama ini dipenuhi impor akan berangsur-angsur berkurang. Syukur-syukur sudah nol dan kita bisa swasembada,” tutur Sudaryono.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, target Presiden Prabowo untuk menghentikan impor bawang putih diyakini dapat menjadi tonggak penting dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan pangan dari luar negeri..
(*/rls)
