Sinergi Pemerintah Pusat dan Warga Aceh Bukti Soliditas Hadapi Bencana

Sinergi Pemerintah Pusat dan Warga Aceh Bukti Soliditas Hadapi Bencana

Oleh: Teuku Rasyid Hasnawi

Peristiwa banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada 2025 semestinya tidak hanya dibaca sebagai tragedi kemanusiaan, tetapi juga sebagai momentum bagi kita semua untuk melihat lebih dekat bagaimana kekuatan nasional bekerja ketika diuji oleh krisis, sekaligus mengajak pembaca menilai secara jernih bahwa kemampuan bangsa ini dalam menghadapi bencana tidak bisa lagi diremehkan, terutama ketika pemerintah dan masyarakat bergerak dalam satu irama yang sama.

Aceh kembali membuktikan bahwa daerah ini memiliki daya lenting yang kuat untuk bangkit dari bencana besar, karena pengalaman panjang menghadapi konflik dan bencana alam telah membentuk ketangguhan sosial yang tidak mudah runtuh, ditambah dengan kehadiran negara yang sigap mengerahkan seluruh instrumen nasional tanpa harus bergantung pada uluran tangan pihak asing.

Respons cepat pemerintah sejak awal kejadian menjadi penanda penting bahwa penanganan bencana tidak sekadar bersifat reaktif, melainkan terencana dan terukur, sehingga upaya pemulihan tidak semata mengandalkan simpati internasional, tetapi bertumpu pada kekuatan internal bangsa yang selama ini kerap dipertanyakan oleh sebagian pihak.

Banjir dan longsor yang terjadi sejak November 2025 memang tercatat sebagai salah satu bencana hidrometeorologi paling parah dalam dua dekade terakhir di Aceh, dengan dampak luas yang memaksa ratusan ribu warga meninggalkan rumah mereka serta menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur dasar, mulai dari jalan penghubung, fasilitas kesehatan, hingga jaringan distribusi logistik.

Namun di tengah tekanan tersebut, pemerintah daerah tidak memilih menunggu, melainkan langsung mengoptimalkan Dana Belanja Tidak Terduga sebagai langkah awal untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat dapat terpenuhi, sembari mempercepat rehabilitasi infrastruktur yang rusak agar roda kehidupan sosial dan ekonomi tidak berhenti terlalu lama.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat berjalan efektif, terutama dalam memastikan distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, dan penanganan pengungsi dilakukan secara simultan tanpa harus menunggu keputusan terkait bantuan dari luar negeri.

Keyakinan terhadap kemampuan nasional juga ditegaskan oleh Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey yang menilai bahwa pemerintah masih memiliki kapasitas penuh untuk menangani permasalahan banjir di Aceh, sebuah pernyataan yang mencerminkan kepercayaan lembaga legislatif terhadap kesiapan negara dalam menghadapi situasi darurat berskala besar.

Ujang Bey memandang bahwa selama belum ada keputusan atau lampu hijau terkait bantuan asing, hal tersebut justru menunjukkan pemerintah telah melakukan perhitungan matang dan menilai bahwa seluruh permasalahan yang muncul masih dapat ditangani dengan sumber daya yang dimiliki bangsa sendiri, sehingga fokus utama harus tetap pada percepatan pemenuhan kebutuhan warga terdampak

Dorongan agar pemerintah bergerak cepat dan simultan menjadi relevan, karena dalam kondisi bencana, kecepatan respons sering kali menentukan seberapa besar dampak lanjutan yang bisa ditekan, baik dari sisi kemanusiaan maupun stabilitas sosial, dan sejauh ini pemerintah dinilai mampu menjaga ritme kerja tersebut.

Kehadiran negara di lapangan juga tercermin melalui peran aktif aparat keamanan, khususnya Kepolisian Republik Indonesia, yang tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan tetapi juga terlibat langsung dalam misi kemanusiaan, sebuah praktik yang memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Polda Aceh, melalui pelaksanaan Operasi Aman Nusa II 2025, mencatat pelayanan kesehatan intensif bagi warga terdampak bencana, sebuah angka yang menunjukkan skala kerja nyata aparat di lapangan dalam memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto menyampaikan bahwa secara kumulatif sejak 27 November hingga 17 Desember 2025, Subsatgas Dokkes Polda Aceh telah memberikan pelayanan kesehatan kepada 10.931 masyarakat terdampak bencana alam, sebuah capaian yang mencerminkan kerja sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar respons sesaat.

Penegasan bahwa Polri aktif menjalankan peran kemanusiaan di luar fungsi keamanan menjadi pesan penting, karena dalam situasi krisis, negara hadir tidak hanya sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai pelindung dan penopang kehidupan warga yang terdampak langsung.

Dari sisi kebijakan nasional, pemerintah pusat juga secara terbuka menyampaikan sikap kehati-hatian terkait penerimaan bantuan internasional, sebuah keputusan yang tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan bahwa koordinasi antarlembaga dalam negeri masih berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan darurat di lapangan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa untuk sementara waktu pemerintah belum membuka peluang menerima bantuan internasional, meskipun tetap menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh negara-negara sahabat terhadap kondisi yang dialami Aceh.

Sikap tersebut bukan berarti menutup diri dari kerja sama global, melainkan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kepercayaan diri terhadap sistem penanganan bencana nasional yang selama ini terus diperbaiki, baik dari sisi regulasi, anggaran, maupun koordinasi lintas sektor.

Keseluruhan rangkaian langkah yang diambil, mulai dari respons cepat pemerintah daerah, dukungan penuh pemerintah pusat, keterlibatan aktif aparat keamanan, hingga solidaritas masyarakat Aceh sendiri, memperlihatkan sebuah potret ketangguhan nasional yang layak diapresiasi dan dijadikan pelajaran bersama.

Pada akhirnya, sinergi antara pemerintah pusat dan warga Aceh menjadi bukti nyata bahwa soliditas nasional bukan sekadar jargon, melainkan praktik yang bisa diwujudkan di tengah situasi paling sulit sekalipun, sehingga sudah saatnya kita sebagai masyarakat luas mendukung langkah-langkah pemulihan ini dengan optimisme dan kepercayaan bahwa bangsa ini mampu berdiri tegak menghadapi bencana apa pun yang datang.

*) Konsultan Pemberdayaan Perempuan dan Anak – Lembaga Advokasi Perempuan Aceh Madani