Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Warga Aceh Percepat Proses Pemulihan Pascabencana

Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Warga Aceh Percepat Proses Pemulihan Pascabencana

Oleh: Zulfikar Ibrahim

Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan warga menjadi kunci penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, sekaligus menjadi ajakan bagi masyarakat luas untuk terus menjaga solidaritas dan kepercayaan terhadap langkah-langkah negara yang hadir secara nyata dalam situasi krisis, karena keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari kecepatan respons, tetapi juga dari keterlibatan semua pihak dalam memastikan pemulihan berjalan berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir memaparkan bahwa Pemerintah Aceh telah mengimplementasikan sistem enam klaster penanganan bencana sejak Tanggap Darurat Tahap I hingga Tahap II, sebuah pendekatan yang dirancang untuk memastikan setiap aspek penanganan, mulai dari evakuasi, logistik, kesehatan, hingga pemulihan awal, berjalan secara sistematis, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus berupaya maksimal di tengah keterbatasan yang ada.

Ia juga menekankan bahwa dukungan pemerintah pusat memiliki peran strategis agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan terukur, mengingat skala kerusakan yang cukup luas membutuhkan sumber daya besar, baik dari sisi anggaran, teknis, maupun kebijakan lintas kementerian dan lembaga, sehingga sinergi pusat dan daerah menjadi keniscayaan yang tidak bisa ditawar.

Harapan agar rapat koordinasi tersebut mampu melahirkan langkah-langkah konkret yang bisa segera dieksekusi di lapangan menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak ingin pemulihan pascabencana terjebak dalam proses yang berlarut-larut, melainkan bergerak cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sebuah pendekatan yang sejalan dengan komitmen negara dalam melindungi dan melayani masyarakatnya di saat paling membutuhkan.

Dari sisi pemerintah pusat, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa negara telah hadir sejak fase tanggap darurat, termasuk pada saat sejumlah wilayah masih terisolasi akibat terputusnya akses darat, di mana penyaluran bantuan dilakukan melalui jalur udara sambil terus mengupayakan pembukaan kembali akses darat sebagai urat nadi distribusi logistik dan mobilitas warga.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada respons darurat jangka pendek, tetapi juga memiliki pandangan jangka menengah dan panjang dalam memastikan konektivitas wilayah kembali pulih, karena tanpa akses yang memadai, pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat akan terhambat, sehingga pengerahan alat berat untuk menembus titik-titik jalan yang terputus menjadi prioritas utama.

Agus Harimurti Yudhoyono juga menegaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum akan terus didorong untuk mempercepat pembukaan jalan, pemulihan infrastruktur dasar, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak, sebuah langkah yang mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga fungsi dasar pelayanan publik bahkan di tengah situasi bencana yang kompleks.

Tidak hanya itu, komitmen pemerintah untuk membangun kembali rumah warga, termasuk melakukan relokasi ke kawasan yang lebih aman dari ancaman bencana, menjadi bukti bahwa negara tidak sekadar memulihkan apa yang rusak, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pendekatan mitigasi risiko agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa depan.

Dukungan politik terhadap langkah pemerintah juga datang dari parlemen, di mana Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menyampaikan keyakinannya terhadap kapasitas nasional dalam menangani bencana banjir di Aceh, sebuah pernyataan yang memperkuat narasi bahwa Indonesia memiliki kemampuan dan sumber daya untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam menghadapi bencana tanpa harus bergantung pada bantuan asing.

Ujang Bey menegaskan bahwa selama belum ada lampu hijau terkait bantuan asing, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan perhitungan matang dan memiliki kemampuan untuk menangani seluruh permasalahan yang ada, sebuah sikap yang mencerminkan kedaulatan dan kepercayaan diri nasional dalam mengelola krisis secara mandiri.

Ia juga mendorong pemerintah agar tetap fokus pada langkah-langkah cepat dan simultan, sehingga kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terjawab, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga pemulihan aktivitas ekonomi, karena kecepatan dan ketepatan respons akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Keberhasilan pemerintah dalam merespons bencana di Aceh ini tidak lepas dari sinergi lintas sektor yang terbangun dengan baik, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, hingga partisipasi aktif warga yang saling bahu-membahu, sebuah kolaborasi yang membuktikan bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga gerakan bersama seluruh elemen bangsa.

Rangkaian upaya ini menjadi pengingat sekaligus ajakan bagi seluruh masyarakat untuk terus mendukung langkah-langkah pemulihan yang dilakukan pemerintah, menjaga semangat gotong royong, serta bersama-sama memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh tidak hanya memulihkan kondisi fisik, tetapi juga membangun ketangguhan sosial dan kepercayaan publik, sehingga Aceh dapat bangkit lebih kuat dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

*) Pengamat Sosial dan Kemanusiaan – Forum Keadilan Sosial Aceh Mandiri