Pemerintah Pastikan Penulisan Ulang Sejarah Nasional Disusun Secara Transparan
Pemerintah Pastikan Penulisan Ulang Sejarah Nasional Disusun Secara Transparan
Oleh: Juana Syahril
Penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia dilakukan secara transparan dan melibatkan banyak pakar sejarah dari berbagai institusi. Upaya besar ini kini memasuki tahap finalisasi dan dijadwalkan akan diluncurkan pada pertengahan Desember. Proyek tersebut menjadi salah satu kerja kebudayaan terbesar negara dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus menjadi perhatian publik karena mencakup pembaruan narasi sejarah dari masa awal Nusantara hingga era kontemporer.
Komitmen pemerintah terhadap transparansi mendapat penekanan langsung dari Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, mengatakan bahwa penulisan ulang sejarah nasional dikerjakan sepenuhnya oleh tim sejarawan tanpa intervensi pemerintah. Bahkan hingga tahap akhir, ia menyampaikan bahwa dirinya belum melihat dokumen final karena seluruh proses dilakukan secara independen oleh para ahli. Sikap ini menjadi simbol penting dari keseriusan pemerintah untuk menjauhkan proyek tersebut dari kepentingan politik, sekaligus memastikan bahwa sejarah yang akan diterbitkan benar-benar berbasis riset dan dapat dipertanggungjawabkan.
Proses finalisasi saat ini tengah dikerjakan oleh editor umum setelah melalui serangkaian penyuntingan pada tingkat jilid dan bahasa. Berbagai sejarawan eksternal turut dilibatkan sebagai peninjau independen untuk menambah kedalaman perspektif sekaligus menjamin bahwa hasil akhir memiliki standar akademik yang tinggi. Keterlibatan banyak pihak ini menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi koreksi dan masukan, sehingga publik dapat yakin bahwa buku sejarah yang akan diterbitkan merupakan hasil kerja ilmiah yang sangat hati-hati.
Peluncuran hasil penulisan ulang sejarah nasional sebenarnya telah mengalami beberapa perubahan jadwal. Rencana awalnya digelar pada 17 Agustus, kemudian muncul wacana untuk dipindahkan ke bulan Oktober atau bertepatan dengan Hari Pahlawan pada 10 November. Namun setelah mempertimbangkan momentum yang paling tepat, pemerintah menetapkan 14 Desember sebagai hari peluncuran resmi karena bertepatan dengan Hari Sejarah Nasional. Keputusan ini bukan sekadar penyesuaian jadwal, tetapi menjadi penegasan bahwa sejarah harus dipresentasikan pada momen yang tepat dan penuh makna.
Fadli Zon menyampaikan bahwa proyek penulisan ulang sejarah nasional mencakup sepuluh tema besar yang membentang dari masa awal Nusantara, interaksi dengan berbagai peradaban global, masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, hingga perjalanan politik dari Orde Baru menuju Reformasi. Keseluruhan tema ini disusun dalam bentuk jilid-jilid terstruktur sehingga pembaca dapat mengikuti alur sejarah secara runtut dan komprehensif. Kerangka tematik tersebut kemudian dikembangkan oleh para sejarawan menjadi narasi yang lebih menyeluruh dan berorientasi penelitian.
Setiap tema memiliki tantangan tersendiri, terutama ketika menyentuh periode sejarah yang sensitif. Namun pemerintah memastikan bahwa transparansi menjadi prinsip utama. Tim penyusun diberi kebebasan penuh untuk mengkaji berbagai arsip, dokumen, dan referensi akademik guna menghasilkan narasi yang lebih akurat. Langkah ini dipandang penting untuk menghadirkan sejarah yang dapat menjadi rujukan utama pendidikan nasional, serta menjadi bahan refleksi bagi masyarakat yang ingin memahami dinamika bangsa secara lebih objektif.
Dukungan terhadap prinsip objektivitas juga datang dari lembaga negara. Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, mengatakan bahwa sejarah tidak boleh ditulis berdasarkan perspektif kekuasaan. Ia menyampaikan seruan agar penyusunan sejarah dilakukan secara bebas dari kepentingan politik dan diarahkan sepenuhnya pada kebenaran faktual. Pandangan ini memperkuat pesan bahwa penulisan sejarah merupakan kerja intelektual yang harus dijauhkan dari bias, sehingga dapat bermanfaat bagi generasi mendatang. Sikap tersebut menjadi penguatan moral bahwa proyek penulisan ulang sejarah nasional berada pada jalurnya yang benar.
Di tengah proses penyusunan tersebut, sorotan publik memang tidak terhindarkan, terutama karena sebagian narasi yang ditulis kembali menyentuh peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia, termasuk pelanggaran HAM berat serta dinamika politik era Orde Baru. Pemerintah memandang perhatian publik ini sebagai hal positif karena menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli terhadap sejarah bangsanya. Transparansi dalam penyusunan menjadi jawaban atas kekhawatiran publik sekaligus alat untuk memastikan bahwa sejarah yang diterbitkan tidak menutupi bagian apa pun dari kenyataan historis.
Rilis resmi buku sejarah nasional versi terbaru yang dijadwalkan pada Desember 2025 diperkirakan akan menjadi salah satu agenda besar di penghujung tahun. Peluncuran ini bukan hanya menjadi penanda bahwa proyek besar negara telah selesai, tetapi juga diharapkan menjadi momentum baru bagi penguatan literasi sejarah di Indonesia. Publik dipersilakan untuk menilai, mengkritisi, dan memberikan masukan setelah peluncuran, sebuah langkah yang menunjukkan keterbukaan pemerintah terhadap dialog dan evaluasi.
Ketika buku sejarah baru ini nantinya tersedia untuk umum, masyarakat akan mendapatkan gambaran sejarah nasional yang lebih utuh dan modern. Pemerintah berharap pembaruan ini dapat memperkaya pemahaman kolektif tentang perjalanan bangsa, mulai dari akar kebudayaan awal hingga tantangan kontemporer. Upaya ini juga diharapkan mampu memperkuat identitas nasional melalui pemahaman sejarah yang jujur, berimbang, dan disusun berdasarkan prinsip ilmiah yang kuat.
Dengan memastikan bahwa penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia dilakukan secara transparan, pemerintah ingin menegaskan bahwa sejarah bukanlah alat untuk kepentingan sesaat, tetapi fondasi penting dalam membangun masa depan bangsa. Penulisan ulang ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk meluruskan, memperbarui, dan memperkaya narasi perjalanan Indonesia demi generasi yang akan datang.
)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta
