Mahasiswa Perlu Aktif Kawal Bansos BBM
Oleh : Hendra Gunawan
Pemerintah berusaha maksimal untuk menyalurkan Bansos sebagai kompensasi penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat. Proses ini perlu mendapat pengawalan secara ketat termasuk dari mahasiswa agar Bansos benar-benar dapat diterima masyarakat yang membutuhkan.
Penyesuaian harga BBM membuat pemerintah mengalihkan subsidi menjadi Bansos (bantuan langsung tunai). Bansos akan diberikan kepada rakyat kecil senilai 600.000 rupiah dan disalurkan via Kantor Pos. Ada 2 juta WNI yang berhak mendapatkannya dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, Ahmad Supardi mengatakan BEM Nusantara akan mengawal subsidi-subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Solusi dari pemerintah harus dikawal agar dapat tepat sasaran dan menghindari pungutan liar.
Dalam artian, BEM selaku penggerak mahasiswa akan terus mengimbau mahasiswa lain untuk mengawasi pemberian Bansos BBM. Apakah benar-benar dinikmati oleh rakyat kecil, atau malah disalahgunakan oleh koruptor.
Penyebabnya karena masyarakat terdampak harus dibantu dan jangan sampai haknya dimakan oleh koruptor yang tidak bertanggungjawab.
Celah untuk pengemplangan Bansos BBM harus diblokir agar tidak ada KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di Indonesia. Mahasiswa mengawal dengan memantau apakah pemberian Bansos BBM pada rakyat di Kantor Pos sesuai dengan yang dijanjikan nominalnya, yakni 600.000 rupiah. Bansos BBM sangat bermanfaat dan jangan sampai ada yang tega mengutip karena justru akan menambah penderitaan rakyat.
Korupsi bisa saja dilakukan oleh para oknum dengan alasan masyarakat yang akan mengambil Bansos BBM harus membayar biaya administrasi. Padahal tidak ada ketentuan seperti itu karena Bansos 100% diberikan untuk rakyat dan tidak ada potongan apa-apa. Baik untuk administrasi, pajak, atau yang lain.
Bisa saja seorang oknum beralasan membantu mengambilkan dana Bansos BBM di Kantor Pos dan mewakili para warganya dengan modal membawa fotokopi KTP dan surat kuasa bermaterai. Padahal dia berniat buruk dan akan memotong dana tersebut. Alasannya adalah biaya transportasi dan administrasi.
Padahal pemotongan dana Bansos sangat tidak dibolehkan. Walau misal pungutannya hanya 20.000 rupiah tapi jika ditotal dari 50 orang akan menjadi 1 juta rupiah. Kelicikan para oknum harus dihapuskan agar rakyat mendapatkan dana Bansos BBM secara utuh, dan tidak dibodohi oleh mereka.
Jika ada oknum yang tega melakukan korupsi maka akan langsung dilaporkan oleh para mahasiswa, sehingga ia bisa diciduk dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam penjara. Jangan sampai memori Orde Baru terulang. Di mana KKN sangat menggurita dan menyusahkan rakyat kecil. Oleh karena itu, potensi pungli (pungutan liar) sekecil apapun harus dihapus.
Para mahasiswa juga menjaga agar suasana tetap kondusif. Dalam artian, jika ada keluarga dari oknum yang protes keras dan membenarkan perbuatannya, maka mahasiswa yang meluruskan. KKN harus dihapuskan di negeri ini dan tidak boleh ada orang yang membela perbuatan koruptor yang sangat nista, karena punya mental maling.
Selain itu, mahasiswa juga mengadakan sosialisasi, terutama di media sosial karena cakupannya jauh lebih luas. Mereka bisa membuat konten-konten tentang jadwal pengambilan Bansos BBM, syarat untuk mendapatkannya, cara mengecek apakah dapat bantuan atau tidak, nominal uang Bansos-nya, dan lain sebagainya Konten ini wajib diviralkan agar lebih banyak masyarakat yang memahami alur pengambilan dana Bansos BBM.
Dengan sosialisasi ini maka akan mengurangi potensi kecurangan, karena rakyat mengerti bahwa Bansos BBM harus diambil sendiri dan jika diwakilkan akan sangat berbahaya. Penyebabnya karena oknum yang mengambil bisa saja melakukan korupsi. Dengan alasan ia butuh biaya transportasi dan diberlakukan administrasi. Padahal tidak ada biaya tambahan karena Bansos murni untuk membantu rakyat dalam memenuhi kebutuhan mereka.
BEM Nusantara juga mengajak masyarakat untuk juga mengawal Bansos BBM agar tepat sasaran. Jika ada orang yang terbukti mampu tapi menerima Bansos, maka bisa dilaporkan ke Kepala Desa atau Camat. Penyebabnya karena seharusnya dana Bansos diberikan ke rakyat kecil, bukan ke masyarakat yang tergolong kalangan menengah atau menengah ke atas.
Masyarakat Indonesia juga bisa mensosialisasikan Bansos BBM misalnya melalui grup WA, forum, atau ketika diadakan pertemuan di Balai Desa. Dengan adanya sosialisasi maka akan lebih banyak orang yang paham mengapa harga BBM disesuaikan, karena harga minyak mentah dunia juga sedang bergejolak. Sebagai kompensasi maka pemerintah memberikan Bansos BBM khusus kepada rakyat terdampat.
Pemberian Bansos memang harus dikawal oleh mahasiswa sebagai agen perubahan dan pengawas demokrasi di Indonesia. Jika ada pengawalan penyaluran dana Bansos BBM dari para mahasiswa dan masyarakat maka dipastikan tidak ada oknum yang berani untuk mengemplang dana Bansos. Aksi positif tersebut tentu akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan melakukan aksi demo yang rentang ditunggangi kelompok kepentingan.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
