Skema Pemberian BLT Upaya Mitigasi Penyesuaian Harga BBM
Pemerintah telah menganggarkan Rp. 24,17 triliun sebagai dana bantalan sosial.Langkah mitigasi tersebut mendapat apresiasi banyak pihak sebagai bentuk kesiapan pemerintah hadapi dampak penyesuaian harga.
Pengamat isu-isu strategis Prof. Imron Cotan menyatakan bahwa pemerintah juga telah menargetkan sekitar 20,6 juta masyarakat kelas bawah, termasuk juga ada sekitar 16 juta pekerja. Selain itu, sebagian dana bantalan sosial juga digunakan untuk memberikan subsidi pada sektor transportasi.
“Terdapat kurang lebih 20,6 juta penduduk kelas bawah dengan memberikan subsidi perbulan Rp 600 ribu per keluarga, kemudian subsidi upah kepada 16 juta pekerja kita Rp 600 ribu per pekerja, dan kemudian pemerintah juga menyisihkan 2% dari Dana Transfer Umum untuk mensubsidi sektor transportasi,” ujarnya dalam diskusi di salah satu stasiun televisi, Sabtu (3/9).
Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa pengalihan dana tersebut merupakan upaya penajaman APBN yang dilakukan oleh Pemerintah.
“Ini penajaman penggunaan subsidi sehingga APBN kita tidak tertekan, yang mana sekarang ada Rp 502 triliun, sudah disisihkan dan September ini akan habis. Kalau diteruskan di September, kita harus nambah lagi Rp 198 triliun,” tambahnya.
Bukan hanya itu, pada kesempatan yang sama, beliau juga menyampaikan bagaimana pendapat dari Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro mengenai formula The Golden Mid-way, yakni sangat pentingnya ada pemberian bantalan sosial untuk masyarakat sembari terjadi penyesuaian harga BBM.
Pemberian bantalan sosial juga merupakan upaya Pemerintah dalam mengatasi potensi dampak penyesuaian harga BBM terkait daya beli di masyarakat.
“Saya yakin Pemerintah sudah memikirkan secara detail bagaimana mengatasi lonjakan-lonjakan harga akibat potensi penyesuaian harga BBM terhadap harga-harga komoditas pokok Indonesia yang mempengaruhi inflasi,” jelas Prof Imron Cotan.
Pada kesempatan lain, Dekan FEB UI, Teguh Dartanto menambahkan bahwa Pemerintah sendiri juga sudah sangat berpengalaman dalam memberikan subsidi pada masyarakat sehingga kesiapannya cukup baik.
“Saya rasa Pemerintah dengan pengalamannya yang cukup panjang terkait Bantuan Sosial, saya rasa Pemerintah cukup siap dengan itu berdasarkan pengalaman. Dan juga patut diingat, waktu COVID-19 kemarin kan pemerintah banyak bantuan sosial ya, itu kan bagaimana mitigasi dampak COVID-19,” katanya dalam diskusi di stasiun televisi, Senin (5/9).
Sehingga memang keputusan untuk memberikan bantalan sosial ini merupakan hal yang sangatlah tepat untuk dilakukan.
Namun dirinya mengimbau supaya Pemerintah benar-benar mampu memperhatikan siapa penerima bansos tersebut sehingga bisa lebih tepat sasaran.
Selain itu, pria yang juga merupakan peneliti tersebut menuturkan bahwa supaya realisasi dari bantalan sosial bisa benar-benar cepat tersalurkan.
“Bagaimana kita agar Bantuan Langsung Tunai atau Bansos segera terealisasi, itu adalah langkah penting. Kalau ini sampai delay seminggu dua minggu ya itu yang bahaya, ini yang penting cepat. Saya rasa Kementerian Sosial sudah siap untuk hal ini,” tegasnya.
Selanjutya, Teguh Dartanto juga sempat memberikan apresiasi kebijakan penyaluran bansos Pemerintah ketika terjadi COVID-19 kemarin karena diperlebar sehingga tidak menyasar ke masyarakat kelompok miskin saja.
Kebijakan penyesuaian harga BBM bersubdi telah ditetapkan Pemerintah sejak Sabtu (3/9) sebagai respon bengkaknya subsidi BBM. Namun pada saat yang sama, Pemerintah segera menyalurkan dana subsidi tersebut untuk masyarakat kelas bawah.
