Uncategorized Friska Anggraeni July 28, 2025 0 Comments

Mengapresiasi Persiapan Matang Pemerintah Kawal Kesuksesan PSU 2025

Oleh : Andi Ramli

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025 menjadi perhatian besar pemerintah pusat dan daerah. Dengan rentetan tahapan yang sudah mendekati puncaknya, kini seluruh pihak diharapkan mampu menjaga stabilitas serta memastikan penyelenggaraan berjalan demokratis, tertib, dan damai. Hal ini menjadi momentum penting dalam pembuktian bahwa demokrasi Indonesia semakin matang dan siap menghadapi berbagai dinamika pemilu.

Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus yang menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menegaskan bahwa pemerintah melalui Desk Koordinasi Pilkada Serentak di Kemenko Polkam akan terus melakukan monitoring serta menjamin stabilitas politik dan keamanan tetap terjaga selama proses berlangsung. Sinkronisasi antara pemerintah pusat, daerah, serta aparat keamanan menjadi kunci utama dalam menjalankan proses ini tanpa hambatan yang berarti. Tujuannya jelas, yakni memastikan PSU berjalan sesuai prinsip Luber, Jurdil, dan dalam koridor hukum yang berlaku.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, serta aparat TNI dan Polri menunjukkan komitmen penuh untuk menyukseskan pelaksanaan PSU. Dalam keterangan resmi yang disampaikan Lodewijk, ditegaskan bahwa seluruh pihak bertekad menjaga prinsip netralitas, profesionalisme, dan integritas dalam setiap proses pemilu ulang ini. Komitmen ini menjadi landasan utama untuk menciptakan pemilu yang kredibel dan berkualitas, terlebih dalam kondisi yang sering kali menimbulkan tantangan tersendiri di berbagai daerah.

Dalam rapat koordinasi nasional yang digelar belum lama ini, pemerintah memastikan bahwa semua persiapan teknis telah mencapai hasil maksimal. Administrasi dan logistik untuk PSU di seluruh wilayah penyelenggara telah tuntas dan kini tinggal menunggu distribusi ke tingkat paling bawah. Menurut Lodewijk, kesiapan tersebut menjadi bukti bahwa koordinasi lintas lembaga berjalan efektif.

Tidak hanya menjadi urusan pemerintah dan penyelenggara, pelaksanaan PSU juga membutuhkan peran aktif masyarakat luas. Keterlibatan publik sangat menentukan kualitas hasil pemilu dan menjadi indikator sehatnya demokrasi lokal. Oleh karena itu, imbauan pun disampaikan agar warga berpartisipasi aktif dalam menyalurkan hak pilih dan menjaga kondusivitas daerah masing-masing.

Sementara itu, di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Ketua KPU Provinsi Husin memberikan jaminan bahwa pelaksanaan Pilkada Ulang 2025 di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang akan berjalan lancar. Keyakinan ini didasarkan pada capaian tahapan yang sudah berlangsung tanpa kendala berarti, termasuk proses pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pasangan calon peserta pilkada. Seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh KPU RI. Meskipun pelaksanaan pemungutan suara ulang tinggal beberapa bulan lagi, KPU Provinsi memastikan bahwa tidak ada tahapan yang tertinggal.

Pengawasan terhadap KPU di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang pun diperketat sebagai langkah pencegahan potensi pelanggaran. Seluruh pasangan calon diminta untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan tidak mengabaikan ketentuan yang berlaku. Husin mengingatkan bahwa pelanggaran aturan dapat mengakibatkan konsekuensi serius, termasuk pembatalan pencalonan. Ketegasan ini penting agar seluruh peserta kompetisi politik memahami batas-batas yang harus dijaga dalam iklim demokrasi.

Ketua KPU Bangka, Sinarto, turut menambahkan bahwa lima pasangan calon sudah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Prosedur ini merupakan bagian dari syarat administratif yang wajib dipenuhi dan menjadi indikator awal bahwa para calon memang layak untuk bertarung dalam kontestasi kepala daerah.

Berpindah ke wilayah timur Indonesia, Papua menjadi daerah yang juga bersiap menggelar PSU Pilkada. Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Simon Y Mandowen, menyatakan bahwa sebanyak 670 petugas pengawas telah disiapkan untuk mengawal jalannya pemungutan suara. Mereka disebar di 19 distrik, mencakup pengawas kampung, kelurahan, hingga petugas pengawas TPS. Pengawasan kali ini tidak hanya mengandalkan metode konvensional, namun juga memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem Siwaslih yang merupakan inovasi dalam pengawasan elektoral.

Dalam tahapan kampanye yang berlangsung hingga awal Agustus, Bawaslu terus berkoordinasi dengan aparat keamanan khususnya Polres Biak Numfor dan Polda Papua. Hal ini penting mengingat pengawasan izin kampanye menjadi salah satu titik rawan pelanggaran. Dengan koordinasi lintas lembaga, pelaksanaan pengawasan diharapkan berjalan efektif tanpa menimbulkan ketegangan di lapangan.

Harapan serupa juga datang dari Ketua KPU Biak Numfor, Joey Nicolas Lawalata, yang menegaskan bahwa semua logistik PSU telah siap 100 persen. Logistik tersebut kini tinggal menanti distribusi ke masing-masing panitia pemilihan tingkat distrik, kampung, hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara. Hari yang sama pada 21 Juli, KPU Biak telah melakukan pengepakan kotak suara dan memastikan bahwa surat suara sebanyak 103.557 lembar siap digunakan untuk PSU yang akan digelar 6 Agustus.

Joey juga menyampaikan pesan penting kepada seluruh masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap agar memanfaatkan hak suaranya dengan mendatangi TPS pada hari pemungutan suara. Partisipasi aktif masyarakat menjadi bukti konkret bahwa proses demokrasi berjalan sebagaimana mestinya, dan tidak hanya menjadi urusan elite politik atau penyelenggara semata.

Dengan melihat kesiapan dari berbagai sisi, baik teknis, logistik, hingga pengawasan, pelaksanaan PSU dan Pilkada Ulang 2025 tampaknya telah berada di jalur yang tepat. Pemerintah dan lembaga terkait telah menunjukkan kerja keras mereka untuk memastikan tidak ada celah yang bisa menimbulkan ketidakpuasan publik.

Namun, semua upaya ini akan sia-sia jika masyarakat tidak turut ambil bagian dalam proses tersebut. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa, mulai dari aparat, penyelenggara, hingga rakyat, diharapkan bersinergi agar PSU ini menjadi contoh penyelenggaraan demokrasi yang bermartabat, aman, dan berkualitas.